KEMELUT DAGING SAPI - Tetap Mahal Gara-gara Lelet

Harapan supaya harga daging sapi lebih terkendali menjelang Lebaran, sepertinya sulit tercapai. Selain karena permintaan yang sedang tinggi-tingginya, keinginan untuk membanjiri pasar dengan daging impor, ternyata tidak semudah membalikkan tangan.

Demi menekan harga daging sapi menjadi Rp80.000 per kg, pemerintah sebenarnya sudah mengerahkan sejumlah BUMN yaitu Perum Bulog, PT Berdikari, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, dan perusahaan BUMD milik DKI Jakarta, PD Darma Jaya untuk melakukan importasi daging.

Bulog ditugaskan untuk mengimpor daging jenis jeroan, daging industri, dan daging variasi, yang harganya memang relatif murah sehingga memungkinkan dijual dengan harga di bawah Rp80.000 per kilogram.

Di sisi lain, PT Berdikari ditugaskan untuk mengimpor daging karkas dan daging potongan sekunder yang harganya lebih mahal dan butuh waktu lebih panjang untuk menyediakannya. Oleh karena itu, PT Berdikari menyiasati dengan menggelontorkan stok sapi lokal terlebih dahulu.

Akan tetapi sekitar dua minggu menjelang Lebaran, volume daging impor masih kecil. Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis hingga akhir pekan lalu, Bulog baru merealisasikan impor 2.050 daging dari total izin impor 20.000 ton. Realisasi impor PT Berdikari yaitu 240 ton dari keharusan realisasi 5.000 ton, PD Darma Jaya sebesar 40 ton dari izin 270 ton, sedangkan PPI baru merealisasikan impor 4 ton daging dari izin 29.300 ton.

Akibat dari rendahnya realisasi impor daging yang ditugaskan pada perusahaan-perusahaan BUMN, harga daging memasuki pekan ketiga bulan suci Ramadan, masih bertengger stabil di atas Rp110.000 per kg. Data Kementerian Perdagangan menunjukkan rerata harga daging di tingkat nasional masih Rp114.630 per kilogram, sedangkan rerata harga di Jakarta Rp116.829 per kilogram.

Data yang sama menunjukkan rerata harga daging di Jakarta tidak menunjukkan pergerakan signifikan sejak awal Juni ini yaitu di level sekitar Rp115.000-Rp116.000 meski impor daging dibuka dan pihak swasta dilibatkan untuk mengguyur pasar dengan stok mereka.

IZIN IMPOR TELAT

Ketua Asosiasi Importir Daging Sapi Indonesia (Aspidi) Thomas Sembiring menyebut pemerintah cenderung lamban dalam mengeluarkan izin impor daging yang ditujukan menurunkan harga komoditas itu selama bulan puasa.

Hal tersebut menyebabkan lembaga yang ditugaskan untuk mengimpor daging sapi, misalnya BUMN, kesulitan mencari pasokan. Belum lagi, di negara-negara pemasok daging seperti Australia dan Selandia baru, di masa-masa tertentu memang sedang tidak panen daging sapi.

“Ini izinnya saja baru keluar Mei. Untuk dapat mencari daging dengan harga bagus itu paling tidak izinnya maksimal 2 bulan sebelumnya, paling aman ya 4 bulan sebelumnya,” ujar Thomas.

Dia menjelaskan banyak prosedur yang harus ditempuh importir untuk dapat merealisasikan impor daging, seperti penjajakan penyuplai hingga jadwal keberangkatan kapal dari negara pengekspor. Untuk itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk dapat merealisasikan impor daging tepat waktu.

Ketua Komisi Tetap Budidaya Peternakan dan Kemitraan Kadin Yudi Guntara Noor menilai seharusnya pemerintah mengantisipasi daging sapi untuk memenuhi kebutuhan Ramadan dengan  terlebih dulu menggemukkan sapi bakalan impor minimal 4 bulan setelah karantina.

"Jadi semestinya pemerintah melakukan penggemukan pada kuartal I/2016 lalu, jadi harga bisa stabil," ujarnya di Bandung, Jumat (17/6).

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman kian intens mendekati kalangan swasta untuk dapat memasok daging baik melalui operasi pasar maupun bekerjasama dengan Toko Tani Indonesia yang dikoordinatori pemerintah.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan total 8.110 ton daging sapi akan siap dipasok swasta ke pasar melalui operasi pasar. Angka itu setara dengan 47.000 ekor sapi.

Apakah harga daging sapi menjelang Lebaran bisa dikendalikan, apalagi hingga Rp80.000 per kg sebagaimana diinginkan Presiden Jokowi? Rasa-rasanya harapan itu sulit tercapai.

disadur dari Bisnis, Selasa, 21 Juni 2016