Kejahatan Pemalsuan Vaksin

Pemalsuan vaksin imunisasi dasar untuk anak sangat memprihatinkan karena dapat membahayakan nyawa dan berdampak pada masa depan bayi dan anak.

Awal pekan ini, Badan Reserse Kriminal Polri mengungkap pemalsuan vaksin untuk imunisasi dasar pada bayi dan anak balita. Vaksin yang dipalsukan untuk mencegah campak, BCG, tetanus, dan hepatitis. Pemalsuan dilakukan sejak 2003 dengan motif keuntungan.

Pemerintah menetapkan lima jenis imunisasi dasar: campak, hepatitis B, BCG untuk mencegah tuberkulosis, polio, dan DPT (difteri, pertusis, tetanus).

Tindak kejahatan pemalsuan vaksin tidak dapat ditolerir. Meskipun pemerintah mengatakan belum ada laporan kejadian akibat vaksin palsu, bukan berarti tidak terjadi risiko kesehatan.

Vaksin palsu dapat membahayakan nyawa penerima. Risiko timbul dari proses pembuatan yang tidak mengikuti standar pembuatan yang baik dan benar sehingga meningkatkan risiko infeksi. Vaksin palsu yang dibuat dari campuran antibiotik dan cairan infus juga dapat berakibat fatal pada penerima yang alergi pada antibiotik tersebut.

Pemalsuan vaksin berdampak luas karena dapat menimbulkan perlindungan palsu, penerima seolah-olah sudah terlindungi. Kita masih ingat ada kelompok masyarakat yang menolak pemberian vaksin untuk anak-anak mereka. Pemalsuan vaksin bukan tidak mungkin kembali membangkitkan penolakan tersebut.

Program vaksinasi telah membuat Indonesia bebas dari risiko kematian akibat cacar sejak tahun 1972. Organisasi Kesehatan Dunia juga menyatakan Indonesia bebas dari polio sejak tahun 2014.

Kualitas pembangunan ditentukan oleh kualitas manusia, dan itu berawal dari kondisi kesehatannya. Melalui vaksinasi, kematian dan kecacatan bayi dan anak dari penyakit oleh kuman tertentu dapat dicegah. Dalam jangka panjang, vaksinasi ikut memastikan penerima vaksin hidup produktif dan menyumbang kemakmuran masyarakat.

Pengungkapan pemalsuan ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan pemerintah terhadap produksi dan peredaran vaksin. Apalagi, pemalsuan sudah berlangsung lama dan terjadi cukup luas.

Ke depan, kita ingin pemerintah sungguh-sungguh bertanggung jawab menjamin akses pada pelayanan kesehatan dasar serta akses pada obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, dan berkualitas bagi semua orang.

Melihat begitu pentingnya program vaksinasi ini, ke depan harus ada sanksi bila pengawasan gagal dilakukan. Kita tidak dapat mempertaruhkan masa depan anak-anak kita pada pengawasan yang longgar.

disadur Kompas, Sabtu, 25 Juni 2016