Saat ini, Indonesia mendapat peluang
emas sebagai salah satu aktor penting didalam menyusun agenda dunia tentang
perkotaan.
Peran strategis Indonesia tercermin
dengan ditunjuknya Indonesia menjadi anggota Biro PBB yang bertugas menyiapkan
Habitat 3 bersama dengan negara-negara seperti Jerman, Ekuador, Chile,Perancis,
Senegal, Slovakia dan Uni Emirates Arab.
Habitat III adalah Konferensi 20
tahunan PBB tentang pemukiman dan pengembangan perkotaan berkesinambungan yang
akan berlangsung di Quito, Ecuador bulan Oktober tahun ini.
Mulai 17 Oktober 2016 perwakilan
seluruh dunia akan berkumpul dan membicarakan mengenai agenda dua puluh tahun
ke depan untuk menegaskan kembali komitmen politik dalam permasalahan
perkotaan.
Tujuan perhelatan dunia ini adalah
untuk menyusun strategi pembangunan kota yang berkesinambungan, melakukan
evaluasi apa yang sudah dilakukan dan telaahan berkaitan dengan isu pengentasan
kemiskinan, peningkatan kualitas hidup dan berbagai tantangan baru di
perkotaan dunia yang disebut sebagai New Urban Agenda.
Dunia memasuki era perkotaan, dimana
sebagian besar masyarakatnya tinggal di perkotaan. Kota adalah konurbasi dari
sejarah, peradaban, kebhinekaan maupun budaya.
Fenomena urbanisasi menjelma menjadi
sebuah kekuatan manifestasi pola cara berfikir, berbuat, bagaimana kita
menggunakan ruang, gaya hidup, sosial, budaya, hubungan dan kegiatan ekonomi,
serta bagaimana pola produksi dan konsumsi.
PBB meyakini bahwa urbanisasi telah
secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi, menghasilkan pembangunan dan
menciptakan kesejahteraan di beberapa tempat.
Pada saat yang bersamaan, urbanisasi
itu pun memiliki berbagai tantangan termasuk diantaranya kemiskinan
multidimensi, penurunan kualitas lingkungan, kerentanan terhadap bencana.
Peran sentral proses perencanaan
kota dalam mengadaptasi isu-isu terkini seperti perubahan iklim serta perpindahan
dan pertumbuhan populasi dunia akan menjadi tantangan kita 20 tahun ke depan.
Sebelum Quito, persiapan yang paling
penting adalah Preparatory Committee Meeting atau Prepcom yang akan
diselenggarakan di Surabaya pertengahan Juli mendatang.
Ini merupakan kesempatan luar biasa
bagi Indonesia untuk memasukkan agenda-agenda penting dan bagaimana Indonesia
dapat urun rembug didalam memikirkan agenda dunia.
Sebuah kesempatan emas bagi
Indonesia yang diharapkan berperan strategis, baik dalam agenda politik
Indonesia di arena global, PBB, maupun berkaitan dengan geopolitik Indonesia
sebagai negara besar yang berpotensi menjadi ekonomi kelima terbesar di dunia
dalam 20 tahun ke depan.
Pemerintah Segera Bergerak!
Sampai hari ini, agenda dan visi
tentang perkotaan Indonesia sangat tidak jelas. Ketidak jelasan dan tumpang
tindih nya urusan perkotaan dan pedesaan dalam pemerintah terekam dari kualitas
dan hasil Country Report Indonesia untuk Habitat III yang sejatinya adalah
dokumen resmi pemerintah Indonesia.
Laporan yang dilansir awal tahun
ini mencakup Agenda Baru Perkotaan kita masih sangat normatif dan tidak
memiliki dimensi visioner.
Data-data yang masih tidak konsisten
dengan beberapa masukan saat penjaringan masukan dan tidak mencerminkan
bagaimana strategi Indonesia mengelola perkotaan, pentingnya linkage atau
hubungan desa kota, dan bagaimana isu kota desa menjadi momentum politik
pemerintah untuk menciptakan tempat hidup yang aman, nyaman dan berkelanjutan.
Kita masih bertanya-tanya mengenai
komitmen pemerintah Indonesia di dalam menyelenggarakan manajemen perkotaan dan
pedesaan kita.
Sampai saat ini, belum terlihat
langkah-langkah nyata dari pemerintah berkaitan dengan
agenda perkotaan, tata
ruang maupun desa yang dikaitkan dengan visi 20-30 tahun ke depan.
Ketidakjelasan ini bermuara pada
tumpang tindihnya urusan perkotaan di berbagai institusi pemerintah.
Kita juga masih belum melihat
bagaimana pemerintah secara eksplisit memasukkan agenda carrying
capacity, pengentasan kemiskinan, pengurangan kawasan kumuh, penyediaan air
bersih kepada masyarakat, maupun penyediaan perumahan rakyat.
Untuk mencapai pengelolaan ruang
yang adil diperlukan keikutsertaan publik serta diperlukan usaha pengendalian
pemanfaatan lahan yang seimbang.
Masalah aksesibilitas dan mobilitas
akan menjadi isu penting dalam masa urbanisasi ini. Mobilitas masyarakat perlu
didukung oleh angkutan masal yang mumpuni.
Segera perlu ada terobosan, dan
pemerintah harus peka dan mendengarkan semua kondisi yang berkembang di
masyarakat berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai,
mewujudkan keadilan pelayanan dasar, serta menciptakan kesejahteraan.
Pemerintahan Jokowi dan
kementerian-kementerian yang terkait harus segera memperlihatkan kepemimpinan
didalam mengusung isu ini.
Potensi urbanisasi bisa dilihat
sebagai peluang tetapi bisa juga menjadi bencana. Bonus demografi adalah
pisau bermata dua, karena tantangan kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas
dan kompetensi sumber daya kita.
Maka pelayanan pemerintah yang adil
sangat diperlukan. Keadilan harus mencapai masyarakat yang terpinggirkan,
masyarakat yang paling rentan, dan masyarakat-masyarakat yang menjadi korban
atau terimbas dari pembangunan itu sendiri.
Sebagai negara di khatulistiwa
dengan penduduk seperempat milyar dan memiliki 17.000 pulau, Indonesia bisa
berkontribusi di dalam kebijakan-kebijakan maupun inovasi di dalam komitmen
politik dan pengelolaan perkotaan dan pedesaan di kawasan tropis khatulistiwa.
Dengan pertumbuhan GDP per kapita
Indonesia dari 3.500 menuju ke 10.000 US Dollar dalam 20 tahun ke depan,
Indonesia akan menjadi model pertumbuhan kelas menengah, sejalan tingkat urbanisasi
yang tinggi.
Jangan sampai kesempatan
Indonesia menjadi sia-sia untuk memberikan masukkan yang unik dan khas
Indonesia di dalam agenda perubahan dunia.
Bagaimana caranya? Indonesia harus
mengambil peran di panggung utama. Sebagai mantan Walikota yang akrab dengan
permasalahan dan potensi kota-desa, Presiden Jokowi harus menjadikan isu ini
sentral dalam program kebijakan-kebijakan yang mumpuni untuk memberikan
kontribusi bagi perkembangan kota-kota dan wilayah di dunia melalui Urban
Agenda yang baru.
Untuk itu, kiranya Presiden bisa
melakukan langkah-langkah perbaikan, dan memanfaatkan waktu dua bulan ke depan
ini untuk melakukan konsolidasi, mengidentifikasi para pemikir generasi baru
dan merubah cara pandang terhadap isu perkotaan ini sehingga kita bisa
menjadi pemain penting di dalam konstelasi agenda dunia ini.
Agenda generasi muda menjadi sangat
penting, sehingga diharapkan pemerintah Indonesia bisa mempunyai komitmen
politik dan agenda perkotaan yang jelas dalam hal hubungan kota desa,
penyelenggaraan manajemen perkotaan di masyarakat demokratis, perencanaan
kepulauan di khatulistiwa, dan strategi produktivitas urbanisasi bagi generasi
muda.
Inilah saatnya kita melakukan
pemikiran ulang bagaimana kita mengelola isu perkotaan dan pedesaan di Indonesia.
oleh Bernardus Djonoputro
disadur dari Kompas, Rabu, 11 Mei
2016
Tidak ada komentar:
Posting Komentar