Kelautan untuk Pacu Ekonomi

Dalam pengantar Rapat Terbatas tentang Pembangunan Kelautan dan Perikanan, Rabu(15/6), Presiden Jokowi menegaskan, program pembangunan kelautan harus dipercepat agar Indonesia dapat memanfaatkan potensi kelautan yang sangat besar.

Presiden juga mewanti-wanti bahwa kebijakan dan program pembangunan kelautan jangan hanya bagus di atas kertas (sekedar wacana), tetapi harus betul-betul membuahkan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan nelayan dan kesejahteraan rakyat kita.

Penegasan Presiden itu sangat tepat karena sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang tiga-perempat wilayahnya berupa laut, Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan yang sangat besar, sekitar USD1,2 triliun per tahun (tujuh kali APBN 2016) dan dapat menyediakan lapangan kerja untuk 40 juta orang alias 33% total angkatan kerja (Dahuri, 2014).

Sesungguhnya, sejak awal masa kampanye capres-wapres awal 2014, Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla sangat meyakini tentang potensi ekonomi kelautan yang luar biasa besarnya ini. Sebab itu, kemaritiman dijadikan program pembangunan prioritas Kabinet Kerja yang dipimpinnya bersama dengan program pembangunan infrastruktur, kedaulatan pangan dan energi, industri manufaktur, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta kesehatan dan pendidikan.

Lebih dari itu, Presiden Jokowi dan Wapres JK juga bertekad untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Yakni, Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaulat berbasis ekonomi kelautan dan hankam serta budaya maritim. Dengan potensi ekonomi yang luar besarnya, ekonomi kelautan mestinya bisa menjadi penyelamat perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional akibat pelemahan sektor-sektor ekonomi daratan tersebut.

Dari perspektif ekonomi dan kesejahteraan, sektor perhubungan laut, pariwisata bahari, ESDM, dan industri dan jasa maritim pada umumnya sudah pada jalur yang tepat (on the track). Revitalisasi sejumlah pelabuhan laut dan kapal-kapal muatan barang maupun penumpang berjalan sesuai target.

Dwelling-time Pelabuhan Tanjung Priok dan beberapa pelabuhan laut utama sudah lebih pendek (cepat). Kapal penumpang dan kapal barang untuk melayani trayek baru maupun menambah frekuensi pelayanan trayek lama (existing) sudah berjalan cukup baik. Secara keseluruhan program pembangunan Tol Laut dan konektivitas maritim menunjukkan kinerja yang menggembirakan.

Selain memperbaiki aksesibilitas, prasarana dan sarana, sistem perizinan dan pelayanan (seperti visa on arrival), dan promosi serta pemasaran sejumlah objek (destinasi) wisata yang sudah ada; Kementerian Pariwisata juga secara elegan mengembangkan berbagai objek (destinasi) pariwisata bahari yang baru.

Tak mau ketinggalan, Kementerian ESDM sejak pertengahan 2015 bekerja sama dengan Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan (PKSPL)-IPB dan semua kementerian terkait telah menyiapkan infrastruktur dan suplai energi bagi Kluster Industri dan Ekonomi Maritim di sejumlah kawasan pesisir seperti Aceh Jaya, Pulau Enggano, Mandalika, Larantuka, dan Pulau Morotai.

Kementerian ESDM sangat aktif mengembangkan energi baru dan terbarukan dari laut seperti pasang-surut, gelombang, Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC), dan biofuel berbasis algae laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama TNI-AL, Polri, kejaksaan, dan Bakamla sudah di jalur yang tepat di dalam memberantas illegal, unregulated, and unreported (IUU) fishing oleh nelayan asing, dan penegakan kedaulatan.

Sayang, kebijakan ekonominya yang merupakan tugas dan fungsi utama KKP justru menghambat atau mematikan iklim investasi dan bisnis kelautan-perikanan. Akibat kebijakan yang terlalu restriktif dan mendadak (sudden death), tanpa sosialisasi dan alternatif solusi seperti itu, banyak pabrik pengolahan hasil perikanan di hampir semua kawasan industri perikanan, mulai dari Tual, Ambon, Bitung, Benoa, Muara Baru, Jakarta sampai ke Belawan megap-megap atau gulung tikar karena kekurangan bahan baku ikan.

Ratusan ribu nelayan, pembudi daya, pengolah, dan pedagang ikan menganggur. Nilai ekspor perikanan turun drastis, dari USD4,7 miliar pada 2014 menjadi sekitar USD2 miliar pada 2015. Demikian juga halnya pendapatan negara bukan pajak (PNBP) perikanan, pada 2004 mencapai Rp350 miliar, pada 2014 sebesar Rp250 miliar, dan tahun lalu terkumpul hanya sekitar Rp70 miliar.

Sementara itu, perikanan budi daya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, dan sumber daya kelautan non-konvensional yang potensi produksi dan ekonominya puluhan sampai ratusan kali lipat dari perikanan tangkap kurang mendapat perhatian.

Yang juga memprihatinkan, sudah hampir dua tahun Kabinet Kerjarupanya Kemenko Maritim belum mempunyai Peta Jalan Pembangunan Kemaritiman Indonesia. Tak heran bila sampai sekarang Kemenko Maritim tampak “gagap” di dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya. Yang meliputi: (1) koordinasi dan sinkronisasi; (2) akselerasi pembangunan; (3) kebijakan terobosan (breakthrough policies); (4) menyamakan “playing field“ (iklim investasi, kemudahan berbisnis, suku bunga bank, infrastruktur, dan variabel lainnya) dengan negara-negara maritim tetangga atau kompetitor; dan (5) memberi arahan (direction) jangka panjang dan berkelanjutan bagi bangsa Indonesia menuju PMD.

Program Jangka Pendek

Sebab itu, dalam jangka pendek-menengah (mulai sekarang sampai 2020), pemerintah harus merevitalisasi dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi kelautan yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (di atas 7% per tahun), menyerap banyak tenaga kerja, menyejahterakan rakyat, pasarnya tersedia, dan memerlukan modal dan teknologi yang relatif kecil dan mudah.

Sektor-sektor ekonomi kelautan yang dimaksud adalah: (1) perikanan tangkap, (2) perikanan budi daya, (3) industri pengolahan hasil perikanan, (4) industri farmasi dan kosmetik dari laut, (5) pariwisata bahari, (6) industri galangan kapal, dan (7) industri mesin dan peralatan perikanan.

Di sektor perikanan tangkap, kita mesti mengembangkan armada kapal ikan modern dengan ukuran kapal di atas 50 GT dengan alat tangkap yang efisien dan ramah lingkungan sebanyak 5.000 unit kapal sampai 2019. Ini untuk memanfaatkan sumber daya ikan di wilayah perairan di atas 12 mil, laut dalam, laut lepas, dan ZEEI yang selama ini menjadi ajang pencurian (illegal fishing) oleh nelayan asing atau masih underfishing seperti Laut Natuna, ZEEI Laut China Selatan, Laut Sulawesi, Teluk Tomini, Laut Banda, Laut Arafura, serta ZEEI Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Setiap 100 kapal ikan dikawal oleh kapal TNI-AL atau coastguard. Dengan cara seperti ini diyakini IUU fishing oleh nelayan asing akan dapat diatasi secara tuntas. Dan, pada saat yang sama kita mendapatkan jutaan ton ikan untuk menghidupkan kembali industri pengolahan hasil perikanan yang mati suri selama dua tahun terakhir ini.

Kita bangun Pelabuhan Perikanan Samudera yang dilengkapi dengan kawasan industri perikanan dan maritim terpadu sebagai tempat pendaratan ikan armada kapal ikan modern tersebut, industri pengolahan, dan jaringan pemasaran.

Nelayan tradisional yang selama ini beroperasi di wilayah-wilayah laut dangkal, di bawah 12 mil mesti ditingkatkan kapasitas dan produktivitas penangkapan ikannya dengan menyediakan teknologi penangkapan ikan (kapal ikan dan alat tangkap) yang lebih efisien, produktif, dan ramah lingkungan sesuai dengan potensi produksi lestari (MSY=maximum sustainable yield) sumber daya ikan di setiap wilayah perairan.

Di sektor perikanan budi daya, kita tingkatkan produksi berbagai jenis ikan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi usaha perikanan budi daya ramah lingkungan di perairan laut, payau, dan tawar. Jenis-jenis ikan budi daya laut yang relatif mudah dibudidayakan sangat dibutuhkan untuk pasar domestik maupun ekspor, dan keuntungan (profit)-nya lumayan besar antara lain berbagai jenis kerapu, kakap, bawal bintang, bandeng, gobia, abalone,

kerang hijau, gonggong, teripang, dan lobster. Untuk di perairan payau antara lain meliputi udang windu, udang vanamme, kerapu lumpur, bandeng, nila salin, dan berbagai jenis kepiting termasuk kepiting soka. Di perairan tawar, kita bisa budi dayakan ikan nila, patin (dori), lele, emas, gurame, belida, baung, bawal air tawar, udang galah, dan lobster air tawar (cerax spp).

Program Jangka Panjang

Dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai PMD, seluruh sektor ekonomi kelautan (seperti Kelautan dan Perikanan, ESDM, Pariwisata Bahari, Perhubungan Laut, dan Industri dan Jasa Maritim) dituntut untuk mampu mendayagunakan ruang, SDA, dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) kelautan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing bangsa secara ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan.

Kawasan-kawasan industri atau KEK baru harus diprioritaskan dikembangkan di luar Jawa, khususnya di kawasan-kawasan pesisir di sepanjang alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) dan pulau-pulau terluar. Hal ini sangat strategis supaya Indonesia mampu menikmati keuntungan sebagai pemasok barang dalam sistem rantai global, bukan sebagai pembeli (konsumen) seperti yang terjadi selama ini.

Pasalnya, sekitar 45% total barang yang diperdagangkan di dunia dengan nilai sekitar USD1.500 triliun per tahun dikapalkan melalui ALKI. Secara simultan, diplomasi serta kekuatan hankam maritim juga harus diperkuat dan dikembangkan guna memperkokoh kedaulatan wilayah NKRI.

Selain itu, diplomasi dan kekuatan hankam maritim Indonesia juga harus secara signifikan mampu berkontribusi dalam mewujudkan stabilitas, keamanan, dan Perdamaian di wilayah laut dunia, khususnya di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.

Untuk itu, pembangunan infrastruktur, tol laut, dan konektivitas kemaritiman yang ada harus direvitalisasi, dan bangun yang baru sesuai kebutuhan. SDM kelautan yang profesional, berkualitas, dan punya dedikasi tinggi mesti kita tingkatkan jumlahnya.

Kita juga mesti memperkuat dan lebih mengembangkan research and development (R&D) agar kita mampu membangun kelautan secara mandiri, menjadi produsen bukan konsumen teknologi. Akhirnya, “playing field“ pembangunan dan bisnis kelautan harus sama atau lebih baik ketimbang yang ada di negara-negara tetangga atau kompetitor.

Dengan peta jalan pembangunan kelautan seperti ini, niscaya kita akan mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi (> 7% per tahun), inklusif, banyak menyerap tenaga kerja, dan mensejahterakan rakyat secara berkelanjutan. Lebih dari itu, Indonesia bisa menjadi Poros Maritim Dunia dalam waktu tidak terlalu lama, 2030 insha Allah.

Oleh Rokhmin Dahuri

Disadur dari Koran Sindo, Selasa, 28 Juni 2016