Mudik dan Menggeliatkan Ekonomi Daerah

MUDIK Lebaran sering kali hanya dianggap sebagai ritual tahunan yang menyertai setiap perayaan hari raya Idul Fitri. Padahal jika dicermati peristiwa mudik Lebaran di Indonesia bisa dibilang cukup fenomenal. Bagaimana tidak? 

Pertama, mudik Lebaran melibatkan pergerakan jutaan penduduk di seluruh wilayah Indonesia, yang terjadi hampir serentak dengan pola yang searah. Utamanya pergerakan dari kota-kota besar menuju daerah-daerah perdesaan dan kota-kota kecil. Data Kementerian Perhubungan memperkirakan arus mudik tahun 2016 mencapai sekitar 30 juta orang.

Kedua, animo masyarakat yang melakukan mudik tidak terpengaruh kondisi apa pun, termasuk adanya perlambatan ekonomi. Bahkan mengabaikan tingginya biaya tiket perjalanan dan rela terjebak kemacetan panjang hanya untuk dapat mudik. Ketiga, sekalipun terjadi perkembangan era teknologi komunikasi, hasrat untuk bersilaturahim secara langsung melalui mudik tetap tinggi. Padahal, silaturahim tidak lagi hanya dapat dilakukan melalui telepon, e-mail bahkan dapat bertatap muka langsung melalui video call.

Keempat, kegiatan mudik juga disertai pergerakan ekonomi yang cukup besar. Pemerintah mewajibkan para pelaku usaha memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya minimal sebesar satu kali gaji. Jumlah pekerja sektor formal diperkirakan sekitar 47,5 juta orang. Jika diasumsikan rata-rata upah minimum sekitar Rp2 juta per bulan, setidaknya terdapat lebih dari Rp90 triliun yang juga terbawa oleh pergerakan para pemudik. Apalagi jika pemerintah tidak hanya mengeluarkan gaji ke13 (THR) namun juga mencairkan gaji ke-14. Melalui efek perputaran uang (velocity of money), tentu nilai riil perputaran uang dapat mencapai dua kali lipat dari nilai tersebut.

Artinya selama Idul Fitri terdapat perputaran uang tunai dan potensi transfer dana dari kota ke desa yang hampir mencapai Rp200 triliun.

Keempat, hal tersebut minimal cukup untuk merefleksikan bahwa tradisi mudik Lebaran tidak hanya berdimensi religius, juga sangat kental dengan dimensi sosial, budaya, juga pergerakan ekonomi masyarakat. Jika mampu dikapitalisasi dan dioptimalkan, tradisi mudik ini dapat menjadi momentum untuk menggerakkan ekonomi yang sangat besar. Adanya potensi peningkatan kemampuan belanja masyarakat ini mestinya mampu mendongkrak permintaan dan memacu produksi.

Sayangnya, tambahan amunisi belanja masyarakat dengan adanya THR selalu dihadang melambungnya harga kebutuhan pokok dan kenaikan tarif transportasi untuk pemenuhan kebutuhan mudik Lebaran. Akibatnya, momentum peningkatan permintaan yang sedianya memacu produksi tertiadakan oleh tingginya inflasi. Padahal, jika pemerintah mampu menstabilkan harga kebutuhan pokok, peningkatan daya beli masyarakat tentu akan menjadi daya dorong dalam memacu produksi secara nasional. 

Artinya, kapasitas produksi akan meningkat dan penciptaan lapangan kerja akan meluas sehingga dalam jangka berikutnya akan semakin memompa daya beli masyarakat.

Di samping menjadi momentum memacu produksi, tradisi mudik Lebaran juga dapat sebagai instrumen pemerataan kue pembangunan, perbaikan infrastruktur dan menggerus kesenjangan ekonomi antara kota dan desa. Seiring pergerakan pemudik, pendapatan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas yang terkonsentrasi di kota besar berpeluang tertransfer dan diredistribusi ke berbagai pelosok daerah.

Setidaknya terdapat empat kegiatan pemudik yang efektif menggerakkan potensi ekonomi daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertama, melalui kegiatan konsumsi untuk pemenuhan kebutuhan selama pemudik berada di daerah. Mulai dari pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman dan kebutuhan jasa transportasi. Wisata kuliner merupakan pengeluaran pemudik yang langsung tertransfer pada kegiatan ekonomi yang ada di daerah. Apalagi jika pelaku ekonomi daerah mempunyai berbagai kreativitas seperti industri makanan dan kerajinan yang dapat menjadi suvenir untuk dapat dibawa pulang pemudik ke kota. Kegiatan ini berpotensi menggerakkan potensi ekonomi daerah. Apalagi jika para pemudik juga dapat berperan sebagai agen promosi produk lokal. Tentu akan semakin mengembangkan area pemasaran produk daerah ke skala yang lebih luas.

Kedua, kegiatan penyaluran zakat, infak dan sedekah pemudik. Kegiatan ini tidak hanya sebatas menyalurkan zakat yang bersifat santunan kepada fakir miskin, tetapi juga dapat diperluas dengan penggalangan dana dari para pemudik yang telah sukses untuk memperbaiki berbagai infrastruktur ekonomi yang dibutuhkan di desa.

Banyak daerah yang sukses mengembangkan potensi desa atas bantuan dan kreativitas penduduk yang sukses di kota. Ketersediaan infrastruktur dasar akan efektif mengembangkan nilai tambah berbagai potensi desa.

Ketiga, mengoptimalkan kegiatan wisata. Banyak daerah yang memiliki objek destinasi wisata yang menawan. Sayangnya, banyak pemerintah daerah yang kurang peduli dan kreatif untuk memberdayakan potensi wisata tersebut. Jika pemerintah daerah mampu mempersolek berbagai objek wisata daerah, itu dapat menyedot kunjungan para pemudik.

Tentu tidak hanya berdampak pada peningkatan restribusi dan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, keberadaan objek wisata juga menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi berbasis pariwisata yang memiliki memiliki multiplier effect bagi kegiatan ekonomi daerah.

Keempat kegiatan investasi di daerah, terutama mengembangkan industri perdesaan. Tujuannya agar perputaran uang di daerah tidak hanya berlangsung temporer dan menciptakan multiplier effect dalam jangka menengah panjang. Banyak potensi dan peluang investasi yang prospektif terbuka lebar di daerah pedesaan. Sektor pertanian salah satu sektor perdesaan yang memiliki daya tarik investasi dengan pengembalian investasi yang cukup menggiurkan. Salah satunya melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah lahan pertanian.

Lahan pertanian seharusnya tidak hanya dikelola melalui usaha tani secara tradisonal, tetapi juga ke pertanian modern. Misalnya dengan sistem pertanian organik untuk memenuhi kebutuhan beras untuk kalangan menengah ke atas yang tumbuh pesat. Begitu juga investasi untuk memperbaiki sistem logistik di sentrasentra produksi bahan pangan yang mudah rusak seperti sayur mayur dan buah-buahan. Tentu berita kelangkaan dan fluktuasi harga cabai tidak perlu lagi terjadi. Apalagi jika dapat dikembangkan dengan investasi industri perdesaan yang mengolah berbagai produk potensial di masing-masing desa tersebut. Maka slogan one village one product yang memiliki daya saing dapat segera terwujud.

Pilihan investasi juga dapat dilakukan di sektor peternakan. Jika ada investasi yang memadai untuk mengembangkan industri peternakan modern dan dikelola secara profesional, kebutuhan daging segar tidak perlu lagi harus tergantung impor. Jika populasi sapi dapat ditingkatkan secara signifikan, target swasembada daging sapi tentu baru bisa terwujud. Di tengah harga daging sapi lokal yang jauh di atas harga daging sapi impor semestinya menjadi insentif ekonomi bagi industri peternakan di Indonesia. Di samping itu, tentu juga harus didorong masuknya investasi pada industri pakan ternak agar terdapat kompetisi yang sehat. Juga menghilangkan berbagai kemungkinan terjadinya praktik kartel.

Pada prinsipnya banyak potensi ekonomi daerah pedesaan yang dapat dikembangkan menjadi usaha-usaha yang produktif dan prospektif. Salah satu caranya ialah mendorong industrialisasi di perdesaan. Kuncinya dibutuhkan masuknya investasi dan ditangani tenaga kerja profesional dengan keahlian dan wawasan yang luas. Untuk itu perlu kolaborasi dengan putra-putra daerah yang telah berhasil mengembangkan usaha di kota. Jika keterbatasan sumber daya manuasi di daerah ini dibiarkan potensi besar daerah tentu selamanya akan terus terbengkalai.

Jika industrialisasi pedesaan ini mampu terus dikembangkan, lambat laun kesenjangan perekonomian desa dan kota segera dapat direduksi. Pada akhirnya arus urbanisasi desa ke kota juga dapat dikurangi. Bahkan desa akan menjadi basis pengembangan produksi untuk produk-produk dengan daya saing yang tinggi.

oleh Enny Sri Hartati

disadur dari Media Indonesia, Senin, 4 Juli 2016