Mudik dan Permintaan Maaf

Mewakili pemerintah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta maaf atas ketidaknyamanan perjalanan mudik Lebaran tahun 2016.

Mudik Lebaran 2016 memicu amarah publik melalui media sosial. Netizen mempersoalkan ketidaksiapan pemerintah mengelola mudik Lebaran. Kemacetan parah berjam-jam di Gerbang Tol Brebes Timur menuju Tegal memunculkan ekspresi ketidakpuasan pemudik terhadap pemerintah. Namun, secara keseluruhan, mudik melalui kereta api, penerbangan, ataupun jalur laut berjalan baik.

Ekspresi ketidakpuasan publik dipicu dengan respons menteri yang terkesan menegasikan fakta lapangan dan ditafsirkan publik kurang berempati terhadap pemudik. Sejumlah pejabat malah saling tuding mengenai penyebab kemacetan parah. Cara seperti itu jelas tidak menguntungkan citra pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kita bersyukur Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewakili pemerintah meminta maaf atas ketidaknyamanan arus mudik Lebaran 2016. Kekurangnyaman mudik akan jadi bahan evaluasi.

Permintaan maaf Mendagri seandainya dilakukan lebih awal bisa meredam ketidakpuasan publik terhadap pelaksanaan mudik Lebaran. Mendagri Tjahjo Kumolo meminta maaf pada hari Sabtu, 9 Juli 2016, setelah netizen terus mengkritik pelaksanaan arus mudik 2016. Kemacetan parah di Brebes terjadi H-3 hingga H-2 Lebaran.

Kemacetan memang identik dengan arus mudik. Namun, kemacetan arus mudik Lebaran 2016 pada hari-hari puncak memang luar biasa. Perjalanan Jakarta-Solo harus ditempuh 44 jam. Namun, bagi pemudik yang mudik lebih awal, kehadiran Jalan Tol Cipali memang bisa memperpendek waktu tempuh.

Pelaksanaan mudik Lebaran 2016 harus jadi bahan evaluasi, termasuk komunikasi mengenai potensi kemacetan jalur Brebes-Tegal. Rencana detail operasi jalur Lebaran kurang tersosialisasikan. Komunikasi merupakan salah satu aspek yang perlu diperbaiki dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla. Tidak ada juru bicara pemerintah yang menjelaskan peristiwa di lapangan secara detail, termasuk latar penyebabnya. Peristiwa faktual yang terjadi di lapangan, termasuk meninggalnya sejumlah orang dalam perjalanan mudik, hanya menjadi teks dan terlambat diberi konteks oleh pemerintah.

Kegaduhan demokrasi digital terlambat diantisipasi para menteri dalam Kabinet Kerja. Para menteri berpendapat sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi. Akibatnya, komunikasi pemerintahan terasa begitu kedodoran di mata publik. Sama juga halnya dengan kurang diantisipasinya kemacetan parah di Jalan Tol Brebes Timur. Itu semua harus jadi pelajaran sangat berharga.

Kompas, Senin, 11 Juli 2016
Versi Bahasa Inggris dapat dibaca di sini