Menguji Ketahanan Ekonomi

Beberapa jam setelah hasil referendum diumumkan, banyak pendukung Brexit panik bergumul dengan mesin pencari memahami apa itu Uni Eropa. Jadi, mereka membuat pilihan begitu besar tanpa tahu duduk perkara sesungguhnya. Padahal, bagai pelatuk sudah hela, peluru pun meluncur liar tak terkendalikan lagi.

Pasar bergejolak keras, nilai tukar poundsterling Inggris terjun bebas, sementara Indeks The Financial Times Stock Exchange (FTSE) 100 di pasar saham London terguncang hebat. Lembaga pemeringkat Moody’s menurunkan proyeksi perekonomian Inggris Raya dari stabil menjadi negatif.

Implikasi globalnya, kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, tertahan. Sementara Bank Sentral Jepang akan kembali membanjiri pasar dengan likuiditas. Padahal, suku bunga di sebagian negara maju sudah begitu rendah. Suku bunga negatif ditambah suntikan likuiditas dan kelesuan ekonomi merupakan persamaan dari krisis.

Peringatan Larry Summer, mantan penasihat ekonomi Presiden Obama, soal ”stagnasi sekuler” menjadi relevan. Dana Moneter Internasional menerjemahkannya sebagai situasi pertumbuhan ekonomi rendah terjadi dalam kurun waktu panjang. Mungkin inilah takdir negara maju yang memang sudah sulit diungkit lagi kinerja ekonominya.

Masalahnya, situasi ini juga berimbas pada negara berkembang. Situasi global ini, kalaupun tak menyebabkan turbulensi, paling tidak menghambat laju perekonomian. Isu ini yang tengah menjadi perhatian kita belakangan ini. Setelah pada triwulan I-2016 hanya mampu tumbuh 4,9 persen, pertumbuhan di akhir tahun diperkirakan tak lebih dari 5,1 persen. Jika ketidakpastian global terus berlanjut, mungkin saja pertumbuhan ekonomi tertahan di bawah 5 persen.

Meski demikian, selalu ada berkah dari setiap kesulitan. Dari dalam negeri dilaporkan, UU Pengampunan Pajak akan segera disahkan. Menilik situasi global yang cenderung tak bersahabat, perlu segera menggali sumber pertumbuhan domestik. Diluncurkannya UU Pengampunan Pajak diharapkan menambah energi dalam dua hal, yakni meningkatkan penerimaan pajak melalui tebusan dan repatriasi modal.

Situasi fiskal menjadi salah satu titik lemah penting, yang jika tak dimitigasi dengan baik bisa menimbulkan kerawanan pada perekonomian kita. Dari sisi moneter, sinyal positif telah diluncurkan dengan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 6,5 persen. Pemerintah terus mendorong, bahkan berani menjanjikan, pada Agustus, BI Rate akan menjadi 5 persen.

Pada sisi industri, Paket Kebijakan Ekonomi I-XII juga telah memberi sinyal terjadinya transformasi industri. Majalah The Economist (edisi 29/2/2016) melaporkan, pada 2007 Indonesia tergolong negara paling tak bersahabat dengan modal asing se-Asia Tenggara. Restriksi terhadap investasi asing meningkat dari 83 menjadi 338 aturan.

Melalui paket kebijakan yang digulirkan, Presiden Joko Widodo menegaskan arah kebijakan ekonomi menuju era kompetisi. Tak kurang dari 30 sektor ekonomi mengalami deregulasi pada paket pertama. Paket kebijakan berikutnya menambah cakupan deregulasi ke berbagai sektor lain yang lebih luas. Tujuannya, memberikan sinyal pada investor swasta asing agar masuk.

Laporan tiga bulanan Bank Dunia yang dirilis Juni lalu menyebutkan, ada dua agenda pokok yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama, tindak lanjut paket kebijakan ekonomi, sehingga sungguh berdampak pada realisasi investasi asing. Kedua, reformasi perpajakan agar mampu menambal defisit fiskal yang agak mengkhawatirkan.

Selain itu, dinamika sektor perbankan juga perlu dicermati. Di tengah gejolak di sektor keuangan, intervensi pemerintah ”merepresi” suku bunga kredit bisa menjadi kontraproduktif. Neraca perbankan merupakan rujukan stabilitas perekonomian. Jika ada satu atau dua bank saja gagal bayar, dampaknya bisa menyebar tak terkendali.

Beruntungnya, Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan telah disahkan sehingga mekanisme penanganan krisis relatif jelas. Selain pembagian tugas dan wewenang di antara regulator, juga penerapan sistem bail in atau mekanisme pembiayaan internal dari perbankan sendiri jika terjadi masalah. Dari sisi perbankan, kebijakan ini menambah biaya. Selama ini, jika ada masalah, pemerintah mengambil alih dengan memberikan bail out atau dana talangan.

Jadi, ketahanan ekonomi kita relatif baik menghadapi guncangan eksternal. Berbagai perangkat kebijakan telah disiapkan, termasuk koridor hukumnya. Justru yang harus didudukkan secara baik adalah orientasi kebijakan pemerintah sendiri. Dalam situasi seperti ini, tak bijaksana merepresi suku bunga satu digit serta menggunakan anggaran tanpa perhitungan matang.

Intinya, bukan seberapa kuat tekanan luar, tetapi seberapa mampu mengatasi persoalan internal. Krisis pada akhirnya bukan perkara eksogen, melainkan endogen.

oleh A Prasetyantoko

disadur dari Kompas, Senin, 27 Juni 2016

Measuring Implications of "Brexit"

The victory of Brexit is not too shocking. The struggle of Great Britain ahead of the referendum was worrying, even leading to a fight between life and death. The peak was the fatal shooting of Jo Cox, a Labour Party member of Parliament, during an anti-Brexit campaign.

Poor people, politicians and the media were divided with a relatively balanced power. The exit of Britain from the European Union (EU) was supported by large media like The Sun, The Sunday Times, The Sunday Telegraph, and The Telegraph. Meanwhile, the majority of big economic media outlets like The Financial Times, and well-known public media outlets like The Observer and Mail on Sunday aggressively campaigned against Brexit.

Economic implications

Finally, the Brexit camp won by a thin margin (about 51.9 percent) against those who wanted to remain in the EU (48 percent). And the political process will still continue, both in Britain itself and in the European Union. Discussion is predicted to be lengthy.

Even though the option to leave is unavoidable, integration is a matter of degree. Loosening does not necessarily mean being broken. Possibly Britain will leave politically, but the format of economic integration will still be maintained. At least in the short term, efforts to repair the "leakage" of EU power will be carried out, even with global support.

The political power will also weaken. And, if not shaking the existence of the EU, Brexit will possibly cause a shock to trading block of the 28 EU member countries. And this fact could undermine EU grandeur, which was built from the dust of World War II.

The fastest impact from the Brexit phenomenon is financial market shock that could lead to global uncertainty. The Poundsterling fell substantially to its lowest level within the last 31 years against the euro and other major currencies. Meanwhile, the euro is also under pressure against the US dollar.

On the other hand, for the US economy, the strengthening of its currency will even cause negative effects, especially on exports that are increasingly pressured. If exports fall, economic growth will also weaken. That is why Janet Yellen did not raise the Federal Reserve interest rate at the beginning of June as schedule.

Brexit will become a new source of restlessness for the global financial market. If the financial market is in uncertainty, and growth is low, the balance sheets of companies will be in the red. If the balance sheets of the companies that are going public in the stock market worsen, the stock market will surely be dragged down and there will be capital migration. Its counter effects will hit macro-economic indicators.

A vicious cycle is encircling advanced countries. If the advanced countries weaken, the global economy will also be under pressure. Possibly the revision of the World Bank on global growth from 2.9 percent to 2.4 percent will continue. If global growth diminishes, its impact will also hit developing countries.

For our economy, judging from the financial lines, possibly we can be one of the countries that benefits. The outflow of capital from developed countries will seek new places in developing countries. Taking into account the difference between interest rates and returns on investment results in our financial markets with most developed countries are still large, liquidity will likely flow to our financial markets.

However, from our trade perspective, we will increasingly be pressured by the new development. Despite few direct relations with Britain, trade with Europe is significant. Not to mention the global effects, where global demand will also tend to decline. Our exports to several developed countries, which have just recovered, will fall again.

Meanwhile from the investment perspective, the flow of private foreign investment will also decline. The policy packages one to seven are at risk of not delivering any significant impact. Not because of mistakes in the directions of the policies, but they were delivered at the wrong time.

Weakening integration

The Economist, in its edition a week before the referendum, wrote a special column about the EU. It explained that the establishment of the EU involved a long and complicated process that was unimaginable, even by its supporters, let alone its critics. The column said it would be naive to let the long process of the establishment of EU be undermined by a process that was so short. A referendum is the most democratic process, but it could also be the most irrational. The decision is influenced by emotional factors.

The decision of voters in the referendum of course cannot by separated from the latest development in the European region. The development of immigration issues became an important trigger, especially for older groups. They are not willing to see their ancestral homelands flooded with immigrants. Meanwhile, the young generation is much more flexible.

The situation is similar to when the euro currency was released. The older generation tended to be resistant with a sentimental argument, not wanting the memory of their past to disappear with the loss of pride symbolized by the currency of each country.

The protracted economic crisis in the EU also became an important factor. Since the 2007/2008 crisis, countries in the EU blamed each other as the source of the economic chaos. In the context of the referendum, Britain feels that one of the factors that made it them difficult for them to recover was that the regional dynamics were difficult to control. There is also the fact that the British trade balance experiences a larger deficit against Germany. Asymmetrical economic relations among members of the European Union became a serious obstacle. Not only Britain, but Greece, Portugal and Italy also complained about German economic dominance amid economic adversity in other countries in the one area. In general, European countries in the southern part feel the deficit in their trade balance takes place amid a rising surplus of European countries in the northern part, particularly Germany.

Departing from this fact, the exit of Britain from the EU will lead to long implications, not only in the financial sector, but also in trade and the economy, both regional and global. This empirical fact can also bring about an academic interest in questioning regionalization, regional economic freedom and political unification.

The format of full integration like the EU seems to be no longer popular. Apart from the economy, they also integrate politics and laws so that the headquarters of the EU in Brussels becomes the most important authority in the region. It has not included the European Central Bank, which is considered to be biased toward Germany. Meanwhile, other community groups worry about the integration of military forces.

The development of the ASEAN Economic Community is increasingly complicated toward the direction of integration. The unification of currencies that had previously been considered is no longer relevant. As a result, the policy to adjust the magnitude of our currency value with neighboring countries (redenomination) is losing its relevance.

For our domestic economy, the short-term effects will be slight. However, the medium-term impacts will be more serious, when global growth tends to shrink, and there is a decline in trading and investment activity.

by A Prasetyantoko

source Kompas, Saturday June 25, 2016

Menakar Implikasi Brexit

Dalam arti tertentu, kemenangan kubu Brexit tak terlalu mengejutkan. Pergulatan masyarakat Inggris Raya menjelang referendum terlihat mencemaskan, bahkan cenderung menuju pertarungan hidup dan mati. Puncaknya, penembakan Jo Cox, anggota parlemen Partai Buruh, saat kampanye anti Brexit.

Tak hanya rakyat jelata, politisi serta media pun terbelah dengan kekuatan yang relatif berimbang. Keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa (UE) disokong media besar, seperti The Sun, The Sunday Times, The Sunday Telegraph, dan The Telegraph. Sementara sebagian besar media ekonomi, seperti The Financial Times, dan media umum terkemuka, seperti The Observer dan Mail on Sunday, gencar menyuarakan agar menolak Brexit.

Implikasi ekonomi

Akhirnya, kubu Brexit menang tipis (sekitar 51,9%) terhadap kubu pendukung tetap (48,1%). Dan, proses politik masih akan berlanjut, baik di lingkungan Inggris sendiri maupun Uni Eropa. Diskusi dipastikan akan panjang dan aneka mitigasi pasti akan diupayakan.

Meski opsi keluar tak terhindarkan, integrasi adalah soal derajat. Mengendur belum tentu putus. Mungkin saja keluar secara politik, tetapi format integrasi ekonomi masih tetap dipertahankan. Paling tidak dalam jangka pendek ini upaya untuk menambal "kebocoran" kekuatan Uni Eropa akan terus dilakukan, bahkan dengan dukungan global.

Risikonya, jika dinamika ekonomi semakin tak mendukung, bisa jadi kekuatan politik pun turut melemah. Dan, kalaupun tak sampai mengguncang keberadaan Uni Eropa, Brexit sangat mungkin menjadi guncangan bagi blok perdagangan 28 negara anggota Uni Eropa. Dan, fakta itu bisa jadi pintu masuk untuk menggerogoti kemegahan Uni Eropa yang dibangun sangat panjang dari debu Perang Dunia II.

Bisa diduga, dampak paling cepat dari fenomena Brexit adalah guncangan pasar keuangan yang berlanjut dengan ketidakpastian global. Mata uang poundsterling merosot sangat tajam mencapai nadir terendahnya selama 31 tahun terakhir terhadap mata uang euro dan mata uang utama lainnya. Sementara itu, mata uang euro juga tertekan terhadap dollar Amerika Serikat.

Sebaliknya bagi perekonomian AS, menguatnya mata uang justru akan menimbulkan efek negatif, khususnya pada ekspor yang makin tertekan. Jika ekspor turun, pertumbuhan ekonomi juga akan melambat. Itulah mengapa Janet Yallen tidak jadi menaikkan suku bunga The Fed pada awal Juni lalu.

Implikasi Brexit akan menjadi sumber keresahan baru bagi pasar keuangan global. Jika pasar keuangan tak pasti, sementara pertumbuhan rendah, neraca perusahaan akan memerah. Jika neraca perusahaan yang melantai di bursa memburuk, bursa turut terseret ke bawah dan terjadi migrasi kapital. Efek baliknya akan menghantam indikator makroekonomi.

Lingkaran setan persoalan tengah melilit negara maju. Jika negara maju melemah, perekonomian global pun akan tertekan. Bisa jadi, revisi Bank Dunia atas pertumbuhan global dari 2,9 persen menjadi 2,4 persen masih akan berlanjut. Efek berikutnya, jika pertumbuhan global meredup, dampaknya akan menerpa negara-negara berkembang juga.

Bagi perekonomian kita, ditilik dari jalur keuangan, bisa jadi kita termasuk salah satu negara yang diuntungkan. Keluarnya modal dari negara maju akan mencari tempat baru di negara berkembang. Mengingat perbedaan suku bunga dan imbal hasil investasi di pasar keuangan kita dengan sebagian besar negara maju masih begitu besar, likuiditas bisa jadi akan mengalir ke pasar keuangan kita.

Namun, dari jalur perdagangan, kita akan semakin tertekan dengan perkembangan baru ini. Meski tak punya banyak relasi langsung dengan Inggris, jalur perdagangan dengan Eropa cukup tinggi. Belum lagi mempertimbangkan efek globalnya, di mana permintaan global juga akan cenderung menurun. Ekspor kita ke beberapa negara maju yang mulai pulih akan kembali surut.

Sementara dari jalur investasi, dengan perkembangan dunia yang semakin gloomy, suram, arus investasi asing swasta juga akan menurun. Paket kebijakan I hingga XII berisiko tak memberikan efek signifikan. Bukan karena salah arah kebijakannya, melainkan memang dilakukan di saat yang tak tepat.

Melemahnya integrasi

Majalah terkemuka The Economist edisi seminggu sebelum referendum menulis kolom khusus cukup panjang tentang Uni Eropa. Dijelaskan, pendirian Uni Eropa itu melibatkan proses panjang dan rumit yang tak bisa dibayangkan, bahkan oleh para pendukungnya, apalagi pengkritiknya. Tersirat ingin menyampaikan, terlalu naif membiarkan proses panjang pendirian Eropa diruntuhkan oleh proses yang begitu singkat. Referendum merupakan proses paling demokratis, tetapi di sisi lain juga bisa jadi paling tidak rasional. Pilihan mereka dipengaruhi faktor emosional dan situasi sesaat saja.

Keputusan para pemilih dalam referendum tentu saja tidak bisa dilepaskan dari perkembangan terkini di kawasan Eropa. Perkembangan isu imigran tentu menjadi pemicu penting, terutama bagi kelompok tua. Mereka tidak rela tanah air leluhurnya dibanjiri pendatang. Sementara generasi muda jauh lebih fleksibel melihat isu sosial seperti ini.

Situasinya mirip tatkala mata uang euro akan dirilis. Generasi tua cenderung resisten dengan argumen sentimental, tak ingin memori masa lalunya lenyap bersama hilangnya simbol kebanggaan yang ada di mata uang setiap negara.

Berlarutnya krisis ekonomi di kawasan Eropa juga menjadi faktor penting. Sejak krisis 2007/2008, negara di kawasan Uni Eropa tak lagi merasa senasib, saling menuding sebagai sumber kekacauan ekonomi. Dalam konteks referendum, Inggris merasa salah satu faktor yang membuat mereka tak segera pulih adalah dinamika kawasan yang sulit dikendalikan. Belum lagi fakta, neraca perdagangan Inggris makin besar defisitnya terhadap Jerman.

Tak simetrisnya relasi ekonomi antar-anggota Uni Eropa menjadi salah satu ganjalan serius. Tak hanya Inggris; Yunani, Portugal, dan Italia pun mengeluh soal dominasi ekonomi Jerman di tengah keterpurukan perekonomian negara lain di satu kawasan. Secara umum, negara Eropa bagian selatan merasa defisit neraca perdagangan mereka terjadi di tengah membesarnya surplus negara Eropa bagian utara, khususnya Jerman.

Berangkat dari fakta ini, keluarnya Inggris dari Uni Eropa akan menimbulkan implikasi panjang, bukan saja di sektor keuangan, melainkan juga perdagangan dan ekonomi, baik kawasan maupun global. Fakta empiris ini bisa pula memunculkan minat akademis untuk mempersoalkan regionalisasi, kebebasan ekonomi kawasan, hingga unifikasi politik.

Format integrasi penuh seperti Uni Eropa sepertinya tak lagi populer. Selain ekonomi, mereka juga mengintegrasikan politik dan hukum sehingga markas Uni Eropa di Brussel menjadi otoritas paling penting di kawasan tersebut. Belum lagi Bank Sentral Eropa yang dinilai terlalu bias kepentingan Jerman. Sementara kelompok masyarakat lain mengkhawatirkan integrasi kekuatan militer.

Arah pengembangan Masyarakat Ekonomi ASEAN semakin sulit menuju pada integrasi menyeluruh. Penyatuan mata uang yang tadinya sempat dipikirkan terasa tak relevan lagi. Akibatnya, kebijakan menyesuaikan besaran nilai mata uang kita dengan negara tetangga (redenominasi) menjadi kehilangan relevansinya.

Bagi perekonomian domestik kita, efek jangka pendeknya diyakini tak banyak. Bahkan, banyak asumsi yang cenderung positif dengan masuknya modal di pasar keuangan kita. Namun, sejatinya dampak jangka menengahnya lebih serius, di mana pertumbuhan global cenderung surut, disertai turunnya aktivitas perdagangan dan investasi.

oleh A Prasetyantoko

disadur dari Kompas, Sabtu, 25 Juni 2016