Menakar Implikasi Brexit

Dalam arti tertentu, kemenangan kubu Brexit tak terlalu mengejutkan. Pergulatan masyarakat Inggris Raya menjelang referendum terlihat mencemaskan, bahkan cenderung menuju pertarungan hidup dan mati. Puncaknya, penembakan Jo Cox, anggota parlemen Partai Buruh, saat kampanye anti Brexit.

Tak hanya rakyat jelata, politisi serta media pun terbelah dengan kekuatan yang relatif berimbang. Keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa (UE) disokong media besar, seperti The Sun, The Sunday Times, The Sunday Telegraph, dan The Telegraph. Sementara sebagian besar media ekonomi, seperti The Financial Times, dan media umum terkemuka, seperti The Observer dan Mail on Sunday, gencar menyuarakan agar menolak Brexit.

Implikasi ekonomi

Akhirnya, kubu Brexit menang tipis (sekitar 51,9%) terhadap kubu pendukung tetap (48,1%). Dan, proses politik masih akan berlanjut, baik di lingkungan Inggris sendiri maupun Uni Eropa. Diskusi dipastikan akan panjang dan aneka mitigasi pasti akan diupayakan.

Meski opsi keluar tak terhindarkan, integrasi adalah soal derajat. Mengendur belum tentu putus. Mungkin saja keluar secara politik, tetapi format integrasi ekonomi masih tetap dipertahankan. Paling tidak dalam jangka pendek ini upaya untuk menambal "kebocoran" kekuatan Uni Eropa akan terus dilakukan, bahkan dengan dukungan global.

Risikonya, jika dinamika ekonomi semakin tak mendukung, bisa jadi kekuatan politik pun turut melemah. Dan, kalaupun tak sampai mengguncang keberadaan Uni Eropa, Brexit sangat mungkin menjadi guncangan bagi blok perdagangan 28 negara anggota Uni Eropa. Dan, fakta itu bisa jadi pintu masuk untuk menggerogoti kemegahan Uni Eropa yang dibangun sangat panjang dari debu Perang Dunia II.

Bisa diduga, dampak paling cepat dari fenomena Brexit adalah guncangan pasar keuangan yang berlanjut dengan ketidakpastian global. Mata uang poundsterling merosot sangat tajam mencapai nadir terendahnya selama 31 tahun terakhir terhadap mata uang euro dan mata uang utama lainnya. Sementara itu, mata uang euro juga tertekan terhadap dollar Amerika Serikat.

Sebaliknya bagi perekonomian AS, menguatnya mata uang justru akan menimbulkan efek negatif, khususnya pada ekspor yang makin tertekan. Jika ekspor turun, pertumbuhan ekonomi juga akan melambat. Itulah mengapa Janet Yallen tidak jadi menaikkan suku bunga The Fed pada awal Juni lalu.

Implikasi Brexit akan menjadi sumber keresahan baru bagi pasar keuangan global. Jika pasar keuangan tak pasti, sementara pertumbuhan rendah, neraca perusahaan akan memerah. Jika neraca perusahaan yang melantai di bursa memburuk, bursa turut terseret ke bawah dan terjadi migrasi kapital. Efek baliknya akan menghantam indikator makroekonomi.

Lingkaran setan persoalan tengah melilit negara maju. Jika negara maju melemah, perekonomian global pun akan tertekan. Bisa jadi, revisi Bank Dunia atas pertumbuhan global dari 2,9 persen menjadi 2,4 persen masih akan berlanjut. Efek berikutnya, jika pertumbuhan global meredup, dampaknya akan menerpa negara-negara berkembang juga.

Bagi perekonomian kita, ditilik dari jalur keuangan, bisa jadi kita termasuk salah satu negara yang diuntungkan. Keluarnya modal dari negara maju akan mencari tempat baru di negara berkembang. Mengingat perbedaan suku bunga dan imbal hasil investasi di pasar keuangan kita dengan sebagian besar negara maju masih begitu besar, likuiditas bisa jadi akan mengalir ke pasar keuangan kita.

Namun, dari jalur perdagangan, kita akan semakin tertekan dengan perkembangan baru ini. Meski tak punya banyak relasi langsung dengan Inggris, jalur perdagangan dengan Eropa cukup tinggi. Belum lagi mempertimbangkan efek globalnya, di mana permintaan global juga akan cenderung menurun. Ekspor kita ke beberapa negara maju yang mulai pulih akan kembali surut.

Sementara dari jalur investasi, dengan perkembangan dunia yang semakin gloomy, suram, arus investasi asing swasta juga akan menurun. Paket kebijakan I hingga XII berisiko tak memberikan efek signifikan. Bukan karena salah arah kebijakannya, melainkan memang dilakukan di saat yang tak tepat.

Melemahnya integrasi

Majalah terkemuka The Economist edisi seminggu sebelum referendum menulis kolom khusus cukup panjang tentang Uni Eropa. Dijelaskan, pendirian Uni Eropa itu melibatkan proses panjang dan rumit yang tak bisa dibayangkan, bahkan oleh para pendukungnya, apalagi pengkritiknya. Tersirat ingin menyampaikan, terlalu naif membiarkan proses panjang pendirian Eropa diruntuhkan oleh proses yang begitu singkat. Referendum merupakan proses paling demokratis, tetapi di sisi lain juga bisa jadi paling tidak rasional. Pilihan mereka dipengaruhi faktor emosional dan situasi sesaat saja.

Keputusan para pemilih dalam referendum tentu saja tidak bisa dilepaskan dari perkembangan terkini di kawasan Eropa. Perkembangan isu imigran tentu menjadi pemicu penting, terutama bagi kelompok tua. Mereka tidak rela tanah air leluhurnya dibanjiri pendatang. Sementara generasi muda jauh lebih fleksibel melihat isu sosial seperti ini.

Situasinya mirip tatkala mata uang euro akan dirilis. Generasi tua cenderung resisten dengan argumen sentimental, tak ingin memori masa lalunya lenyap bersama hilangnya simbol kebanggaan yang ada di mata uang setiap negara.

Berlarutnya krisis ekonomi di kawasan Eropa juga menjadi faktor penting. Sejak krisis 2007/2008, negara di kawasan Uni Eropa tak lagi merasa senasib, saling menuding sebagai sumber kekacauan ekonomi. Dalam konteks referendum, Inggris merasa salah satu faktor yang membuat mereka tak segera pulih adalah dinamika kawasan yang sulit dikendalikan. Belum lagi fakta, neraca perdagangan Inggris makin besar defisitnya terhadap Jerman.

Tak simetrisnya relasi ekonomi antar-anggota Uni Eropa menjadi salah satu ganjalan serius. Tak hanya Inggris; Yunani, Portugal, dan Italia pun mengeluh soal dominasi ekonomi Jerman di tengah keterpurukan perekonomian negara lain di satu kawasan. Secara umum, negara Eropa bagian selatan merasa defisit neraca perdagangan mereka terjadi di tengah membesarnya surplus negara Eropa bagian utara, khususnya Jerman.

Berangkat dari fakta ini, keluarnya Inggris dari Uni Eropa akan menimbulkan implikasi panjang, bukan saja di sektor keuangan, melainkan juga perdagangan dan ekonomi, baik kawasan maupun global. Fakta empiris ini bisa pula memunculkan minat akademis untuk mempersoalkan regionalisasi, kebebasan ekonomi kawasan, hingga unifikasi politik.

Format integrasi penuh seperti Uni Eropa sepertinya tak lagi populer. Selain ekonomi, mereka juga mengintegrasikan politik dan hukum sehingga markas Uni Eropa di Brussel menjadi otoritas paling penting di kawasan tersebut. Belum lagi Bank Sentral Eropa yang dinilai terlalu bias kepentingan Jerman. Sementara kelompok masyarakat lain mengkhawatirkan integrasi kekuatan militer.

Arah pengembangan Masyarakat Ekonomi ASEAN semakin sulit menuju pada integrasi menyeluruh. Penyatuan mata uang yang tadinya sempat dipikirkan terasa tak relevan lagi. Akibatnya, kebijakan menyesuaikan besaran nilai mata uang kita dengan negara tetangga (redenominasi) menjadi kehilangan relevansinya.

Bagi perekonomian domestik kita, efek jangka pendeknya diyakini tak banyak. Bahkan, banyak asumsi yang cenderung positif dengan masuknya modal di pasar keuangan kita. Namun, sejatinya dampak jangka menengahnya lebih serius, di mana pertumbuhan global cenderung surut, disertai turunnya aktivitas perdagangan dan investasi.

oleh A Prasetyantoko

disadur dari Kompas, Sabtu, 25 Juni 2016