ASUMSI RAPBNP 2016 - Pesimisme Berkurang

Koreksi asumsi makro dalam RAPBN Perubahan 2016 tidak sedrastis usulan awal.

Pemerintah dan DPR sepakat menaikkan lagi seluruh asumsi makro yang berkaitan dengan migas dari usulan pemerintah. Meski demikian, seluruh asumsi masih lebih rendah dari patokan APBN 2016.

Rapat Panitia Kerja (panja) antara pemerintah dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Rabu (15/6) akhirnya menyepakati asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) senilai US$40 per barel.

Angka ini memang lebih rendah dari patokan awal APBN 2016 senilai US$50 per barel, tapi lebih tinggi dari usulan awal pemerintah dalam RAPBN Perubahan 2016 senilai US$35 per barel. Sehari sebelumnya, komisi VII memutuskan angka US$45 per barel.

Suahasil Nazara, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu mengatakan asumsi harga ICP US$40 per barel itu merupakan posisi yang paling realistis.

Dia berujar rata-rata perkem bangan ICP sampai dengan akhir Mei 2016 mencapai US$34 per barel. Bulan ini memang ada peningkatan harga sehingga rata-rata ICP hingga minggu lalu US$36 per barel.

Ke depan, lanjutnya, memang ada kecenderungan peningkatan pada musim dingin atau akhir tahun. Untuk musim panas, sekitar Agustus hingga Oktober, ICP diperkirakan turun. Selain itu, ada faktor oversupply minyak dunia dan negara-negara anggota OPEC belum sepakat mengurangi produksi minyak.

Sementara, untuk asumsi lifting minyak bumi dan lifting gas bumi disepakati masing-masing 820.000 ba rel per hari (bopd) dan 1,155 juta barel setara minyak per hari sesuai dengan keputusan komisi VII. Kendati demikian, angka ini lebih tinggi dari usulan pemerintah.

Dengan kesepakatan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan migas tersebut, Suahasil mengatakan akan ada implikasi penambahan penerimaan negara walaupun ada tambahan belanja dari subsidi.

Seperti diketahui, dalam RAPBN Perubahan 2016, pemerintah mengusulkan pendapatan negara Rp1.734,5 triliun, turun sekitar Rp88 triliun dibandingkan dengan target awal Rp1.822,5 triliun.

Senior Economic Analyst Kenta Institute Eric Alexander Sugandi menilai pos penerimaan pajak nonmigas masih riskan karena pemerintah sangat optimistis dengan adanya tax amnesty. “Saya pikir baru kali ini APBN gambling, berharap pada tax amnesty.”

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengaku tidak masalah ada target penerimaan dari tax amnesty yang sudah dimasukkan dalam RAPBN Perubahan 2016. Namun, seharusnya ambil angka yang konservatif.

Disadur dari Bisnis, Kamis, 16 Juni 2016