Memacu Investasi Swasta Demi Pembangunan

Pertumbuhan ekonomi yang berhasil senantiasa mengikuti pola yang umum. Diperlukan kerja keras untuk mengangkat sebuah negara keluar dari jurang kemiskinan dan menempatkannya pada jalur pembangunan berkelanjutan, adanya sistem yang kuat untuk melindungi hak kepemilikan, dan – yang terpenting – investasi swasta.

Metode tersebut tidak spesifik bagi kawasan atau penduduk tertentu saja. Sebagaimana ditunjukkan oleh pertumbuhan yang spektakuler di Asia, cara semacam itu bisa dipindahkan ke berbagai budaya. Jadi sungguh memalukan betapa ahli ekonomi pembangunan dan lembaga-lembaga multilateral dunia gagal menerapkannya secara sistematis pada negara-negara berkembang.

Bantuan dana berjumlah miliaran dolar dikucurkan ke negara-negara berkembang namun itu tidak mencukupi dan hasilnya mengecewakan. Bank Dunia memperkirakan satu miliar penduduk masih hidup dengan penghasilan kurang dari US$1,25 per hari, sedangkan 800 juta penduduk kekurangan pangan. Tujuan Pembangunan Milenium berusaha menerapkan pendekatan komprehensif untuk mengurangi kemiskinan, tetapi MDG gagal menanggulangi akar penyebab kemiskinan.

Di atas kertas, setidaknya, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang baru dikeluarkan PBB tahun lalu, merupakan suatu perbaikan. Permasalahannya adalah ambisi yang luhur tersebut menyandang label harga yang tinggi sehingga masih ada kekurangan pembiayaan (funding gap) sebanyak US$2,5 triliun apabila 17 sasaran yang ada hendak dipenuhi. Selisih yang sedemikian besarnya tidak bisa diatasi hanya oleh pemerintah dengan dana terbatas dan wajib pajak.

Itu sebabnya keputusan terkini oleh Parlemen Eropa untuk mendukung laporan saya dan menyerukan pengerahan modal swasta dalam upaya mengentaskan kemiskinan global menjadi sangat krusial. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Parlemen Eropa, para anggotanya mengakui sektor swasta sebagai mitra pokok dalam peningkatan kesejahteraan di negara-negara berkembang. Mengingat Uni Eropa merupakan salah satu pemberi dana bantuan pembangunan yang terbesar, keputusan tersebut bisa berdampak signifikan.

Tentu saja memenangkan suara, meskipun bukan urusan enteng, adalah bagian mudahnya. Tantangannya adalah menerjemahkan pernyataan ke dalam aksi.

Tanda-tanda awal tampak menggembirakan. Marianne Thyssen, komisioner Uni Eropa yang membawahi urusan ketenagakerjaan, menghendaki agar langkah-langkah implementasi laporan tersebut segera dimulai. Beliau menjanjikan bahwa Komisi Eropa akan menginvestasikan lebih dari 2 miliar euro (US$2,27 miliar) untuk mendukung sektor swasta di negara-negara berkembang hingga tahun 2020. Beliau memperkirakan hibah Uni Eropa sejumlah 4,8 miliar euro dapat membangkitkan investasi oleh lembaga keuangan dan perusahaan di Afrika Sub-Sahara, Asia, dan Amerika Latin setidaknya sebanyak 66 miliar euro.

Jika seluruh anggaran pembangunan Uni Eropa juga dimaksimalkan, kita bisa memobilisasi modal sekitar 300 miliar euro yang apabila disalurkan untuk mengakuisisi peralatan, pabrik, dan teknologi dari Eropa, dapat mendongkrak perekonomian Eropa yang lesu.

Sektor UMKM

Pekerjaan awal yang penting untuk mencapai hasil yang diharapkan ialah merancang kondisi agar inisiatif-inisiatif swasta bisa berkembang. Saat ini, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyerap 60% pekerjaan di negara-negara berkembang. Akan tetapi 70% usaha tersebut tidak menerima bantuan dari lembaga keuangan, padahal investasi akan mendorong pertumbuhan bisnisnya dan menciptakan lapangan kerja.

Kita perlu mengubahnya dengan memberikan bantuan finansial dan teknis yang dibutuhkan negara-negara tersebut untuk mendirikan sistem perbankan dan administrasi perpajakan yang dapat diandalkan. Kesesuaian terhadap standar akuntansi internasional harus didorong.

Transparansi perlu ditingkatkan dan korupsi harus diberantas. Dan di banyak negara, sistem pendaftaran tanah dan hak kepemilikan harus diformalkan agar individu dan perusahaan memperoleh ekuitas yang bisa dipinjam untuk diinvestasikan ke dalam bisnisnya.

Hasilnya adalah menambah jumlah proyek-proyek bankable yang mana perusahaan lokal dan internasional bisa berinvestasi. Potensi bagi kemitraan publik swasta (KPS) ada dalam proyek-proyek energi dan telekomunikasi, sumur bor dan irigasi, sektor konstruksi, infrastruktur seperti pembangunan jalan, bandara, dan pelabuhan, serta pabrik pengolahan untuk industri agro, pengolahan daging, buah-buahan, dan sayuran.

Tentu saja safeguards lebih ketat perlu diterapkan. Investor swasta harus siap menyetujui dan mematuhi aturan-aturan yang mengikat tentang perlindungan lingkungan hidup, sosial, serta hak asasi manusia dan gender. Perlu dibentuk suatu forum setingkat UE untuk membangun kepercayaan, yang mana sektor swasta, LSM, think-tanks, dan pemerintah bisa mendiskusikan peluang-peluang pembangunan.

Upaya mendukung pertumbuhan di negara-negara berkembang akan merangsang peluang investasi bagi negara-negara Uni Eropa dan membuka pasar baru untuk segala produk keluarannya. Hasilnya adalah siklus pembangunan yang layak dan memberi manfaat bagi semua pihak – serta mendekatkan kita menuju terwujudnya tujuan-tujuan ambisius yang sudah diadopsi. (Project Syndicate)

oleh Nirj Deva

disadur dari Bisnis, Kamis, 16 Juni 2016