Perlu diingat, tak ada hubungan
belanja modal pemerintah dengan keputusan investasi dan ekspansi pengusaha.
Kalau swasta mau melakukan ekspansi ya ekspansi saja. Tidak ada keterkaitan
dengan belanja pemerintah.
Untuk investasi, pengusaha tak
melihat budget pemerintah atau belanja pemerintah. Yang dilihat adalah,
kebutuhan dan pasar. Wajar bila Asosiasi Pengusaha Indonesia bilang masih wait
and see, karena pengusaha mana yang mau bilang–bilang kalau mau ekspansi bisnis.
Mereka bersaing, ngapain harus cerita-cerita mau ekspansi.
Saat ini banyak proyek baru mulai,
kemudian bulan Juli atau Agustus baru bergerak. Hal ini tidak berkaitan dengan
niat pengusaha ekspansi. Karena proyek pemerintah kaitannya lebih kepada ekonomi
makro.
Saya [Fransiscus Welirang] tidak
bisa jawab, apakah saat ini pengusaha masih wait
and see atau tidak. Kalau pengusaha menjawab seperti itu, menurut saya [Fransiscus Welirang] itu
jawaban pasif.
Tidak ada pengusaha yang mau jujur
banget. Kalau saya [Fransiscus Welirang] bilang ekspansi, berarti kompetitor langsung persiapan. Itu
logikanya.
Tetapi jika ditanya apakah ada
investasi? Ya ada. Nah, apakah investasi itu sesuai harapan? Mungkin tidak.
Sebab, mungkin ada masalah dalam hal perizinan. Perizinan di Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) sudah jalan, tapi tak cuma itu saja yang dibutuhkan di
lapangan.
Masalah di lapangan beragam. Ada
Peraturan Presiden tentang izin produksi. Lalu ada perizinan harus di tingkat
gubernur dan kabupaten. Nah, perizinan di tingkat kabupaten bisa menyulitkan
juga.
Contoh jika industri yang sudah
eksis misalnya ingin menanam modal untuk perluasan pabrik di Bengkulu, masa
harus melapor ke gubernur lagi. Itu kan hanya pengembangan bukan membuat usaha
baru.
Ada aturan pemerintah ingin
mempermudah izin, tapi di sisi lain muncul aturan yang mempersulit izin. Jadi
tidak sinkron.
oleh Fransiscus Welirang
disadur dari Kontan, Jum'at, 10 Juni 2016
Tidak ada komentar:
Posting Komentar