Brexit dan Indonesia

“Tidak tepat rasanya jika saya tetap mencoba untuk menjadi nakhoda yang akan membawa negeri ini ke tujuan berikutnya." Dengan kalimat dramatis itu, Perdana Menteri Inggris David Cameron menyatakan pengunduran dirinya. Dan Jumat, 24 Juni 2016, dicatat sebagai hari kelabu dalam sejarah integrasi Eropa. Hari itu, referendum rakyat Inggris memutuskan bahwa Inggris keluar dari Uni Eropa.

Fenomena ini dikenal dengan istilah Brexit. Seketika ketidakpastian terjadi, dunia seperti kehilangan arah, dan jam berikutnya kita melihat pasar uang bergejolak, poundsterling ambruk. Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati mengirim pesan pendek kepada saya: "UK memutuskan untuk keluar dari EU. Ini mengejutkan. Ini akan mengubah tatanan politik dan ekonomi dunia".

Saya kira Sri Mulyani benar.

Dampak perdagangan

Bagaimana dampak Brexit terhadap Indonesia? Jujur, terlalu pagi untuk membuat sebuah kesimpulan akhir atas sebuah isu yang masih cair dan terus bergerak. Terlalu pagi untuk menyimpulkan. Meski demikian, mungkin ada beberapa indikasi awal yang bisa dicatat dan dijadikan rujukan.

Pertama, dampak perdagangan (trade channel). Dapat diduga, Brexit akan mengurangi akses perdagangan Inggris ke Uni Eropa. Ini tidak berarti bahwa Inggris akan berhenti berdagang dengan Uni Eropa. Namun, dengan Inggris yang berada di luar Uni Eropa, tentu intensitas perdagangan Inggris dan Uni Eropa menurun. Penurunan intensitas perdagangan ini akan membuat pertumbuhan ekonomi Inggris melemah.

Peraih Nobel Ekonomi Paul Krugman memperkirakan bahwa Brexit akan menurunkan pendapatan riil Inggris sebesar 2 persen. Perlambatan ekonomi Inggris akan menurunkan permintaannya terhadap produk ekspor dari negara lain, termasuk Indonesia. Seberapa besar dampaknya? Saya kira, terbatas. Mengapa? Karena pangsa dari ekspor negara-negara Asia, termasuk Indonesia, ke Inggris relatif kecil. Ekspor Indonesia ke Inggris kurang dari 2 persen.

Yang lebih perlu diperhatikan bukanlah dampak perdagangan dari Inggris terhadap Indonesia, melainkan justru dari Uni Eropa. Suka atau tidak suka, Inggris adalah salah satu mitra dagang Uni Eropa yang amat penting. Karena itu, Brexit akan membuat pertumbuhan ekonomi Uni Eropa melambat walaupun mungkin tak sedrastis penurunan pertumbuhan ekonomi Inggris. Implikasinya: ekspor ke Uni Eropa juga melambat, termasuk ekspor dari negara Asia seperti Indonesia. Seberapa besar dampaknya?

Saya kira kita harus melihat lebih cermat. Pangsa pasar ekspor negara Asia ke Uni Eropa relatif besar. Tengok saja data berikut: Tiongkok (16 persen), India (12 persen), Indonesia (8 persen). Selain itu, perlambatan ekspor Tiongkok akan membawa dampak tak langsung lagi bagi Indonesia. Karena itu, analisis yang lebih dalam perlu dibuat untuk melihat dampak perlambatan Uni Eropa terhadap Asia dan Indonesia. Kita juga perlu memperhitungkan dampak tak langsung dari perlambatan ekspor Tiongkok ke Uni Eropa.

Perlambatan ekspor Tiongkok akan membuat ekspor Indonesia ke Tiongkok juga melambat. Dampak Uni Eropa inilah yang harus diperhatikan dengan lebih dalam. Walaupun saya menduga dampaknya juga akan terbatas, mengingat perlambatan ekonomi Uni Eropa mungkin tidak akan sedrastis penurunan pertumbuhan ekonomi Inggris.

Dampak harga komoditas

Kedua, dampak terhadap harga energi dan komoditas. Perlambatan ekonomi Inggris, Uni Eropa, Tiongkok, dan India akan membuat pertumbuhan ekonomi dunia melambat. Implikasinya, permintaan terhadap energi dan komoditas akan tetap lemah. Dan kita tahu, karena sekitar 60 persen dari ekspor kita terkait dengan energi dan komoditas, maka akan ada tekanan pada ekspor kita. Selain itu, kita juga mencatat bahwa pembayar pajak kita banyak berasal dari perusahaan yang terkait dengan sumber daya alam.

Dalam kondisi seperti ini, ditambah perlambatan ekonomi yang kita alami, penerimaan pajak pemerintah juga bisa tertekan. Seberapa besar dampaknya? Tentu akan tergantung seberapa jauh harga energi dan komoditas mengalami penurunan. Implikasinya, kemampuan untuk memberikan stimulus fiskal menjadi terbatas.

Dampak keuangan

Ketiga, dampak keuangan (financial channel). Dampak yang lebih besar saya kira akan muncul melalui pasar keuangan. Brexit akan mendorong investor untuk mencari investasi yang lebih aman (flight to quality). Opsinya adalah Amerika Serikat (AS) dan Jepang atau emas. Kita bisa melihat bagaimana dollar AS, yen Jepang, atau harga emas melonjak. Penguatan dollar AS ini membuat nilai tukar mata uang sejumlah negara, termasuk rupiah, melemah. Dampak lain adalah gejolak di pasar modal dan pasar obligasi.

Namun, saya melihat bahwa gejolak ini bagi Indonesia mungkin akan bersifat sementara. Mengapa? Karena dampak dari penerapan suku bunga negatif di Eropa dan Jepang masih terjadi. Suku bunga negatif ini masih akan mendorong investor untuk mencari imbal yang relatif tinggi, dan saat ini, Indonesia menjanjikan imbal yang tinggi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 5 persen-walaupun kita tak menyukainya-relatif lebih tinggi dibandingkan negara lain. Itu sebabnya, dalam artikel saya terdahulu di Kompas, saya menyebut Indonesia sebagai one of the least unattractive countries in the world (negara yang tidak seburuk negara lain di dunia).

Dengan gambaran itu, kita bisa melihat bahwa dampak Brexit terhadap Indonesia mungkin akan relatif terbatas dan bersifat jangka pendek. Sayangnya, realitas tak selalu sesederhana analisis ekonomi atau perhitungan kuantitatif di atas.

"Animal spirits"

Ada beberapa faktor yang menurut saya harus diperhatikan baik-baik di luar analisis di atas. Dan inilah kuncinya. Dalam ilmu ekonomi, salah satu variabel yang tak bisa sepenuhnya dikendalikan adalah ekspektasi yang tidak rasional.

Saya teringat kepada sebuah buku yang sangat menarik ditulis oleh dua peraih Nobel Ekonomi, George Akerlof dari University of California Berkeley, dan Robert Shiller dari Yale University. Judulnya: Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism. Mereka berdua merujuk kepada sebuah terminologi yang diperkenalkan ekonom besar John Maynard Keynes: animal spirits. Konsepnya kurang lebih begini: dalam situasi yang tidak pasti, individu akan mencoba mengurangi risiko dengan bergerak mengikuti pola kelompoknya.

Contoh yang paling sederhana adalah jika dalam satu kerumunan yang padat, ketika seseorang berteriak, "Awas api!" lalu berlari meninggalkan kelompoknya, maka kerap kali orang akan ikut berlari tanpa sebenarnya tahu apakah benar ada api atau tidak. Inilah yang disebut herd behaviour. Ingat bagaimana rombongan binatang berlari bersama-sama mengikuti kepala kelompoknya? Tindakan ini dilakukan bersama-sama, tetapi tanpa koordinasi. Kita bisa melihat pola ini di pasar keuangan. Dalam situasi panik-seperti Brexit-ketika semua orang menghindari risiko, maka produk keuangan mulai dilepas dan harga jatuh. Sekali ini dimulai, berduyun-duyun orang akan menjual produk tersebut-sering tanpa sepenuhnya memiliki informasi lengkap.

Dalam kondisi seperti ini, tidak banyak ruang bagi pemerintah dan Bank Indonesia untuk melakukan eksperimen dengan kebijakan. Kebijakan pemerintah atau Bank Indonesia yang dianggap menimbulkan ketidakpastian dapat direspons negatif oleh pasar dengan melepas portofolio mereka. Oleh karena itu, menurut saya, penting sekali menjaga stabilitas ekonomi makro. Misalnya, menjaga kehati-hatian agar defisit anggaran dapat terjaga merupakan faktor penting. Kalau tidak, ini dapat memicu ketidakpastian di pasar keuangan, dan jika itu terjadi, dampak dari Brexit bisa jauh lebih buruk dari analisis di atas. Dalam situasi pasar yang sensitif dan gamang, sikap konservatif menjadi penting, dan itu perlu diwujudkan dengan kebijakan dan informasi yang jernih dan rasional untuk mencegah agar animal spirits tak mengalahkan perilaku rasional. Di sini, pesan Akerlof dan Shiller menjadi penting.

Hal lain yang saya kira harus diperhatikan adalah dampak dominonya terhadap Uni Eropa. Kita mulai mendengar suara-suara lain yang muncul untuk keluar dari Uni Eropa. Terlalu pagi untuk menyimpulkan. Namun, dampak domino seperti ini perlu terus dicermati. Kita memang hidup dalam dunia yang tidak pasti. Dalam ketidakpastian, pelaku pasar akan menghindari risiko, bahkan untuk hal yang kecil sekalipun. Pasar keuangan memang ruang yang luas, sayangnya di hari-hari ini ia tak memberikan ruang bagi kita untuk membuat kesalahan.

oleh Muhamad Chatib Basri

disadur dari Kompas, Jum’at, 1 Juli 2016

Memacu Pertumbuhan Ekonomi

Kita mencatat bahwa ekonomi Indonesia dalam triwulan pertama 2016 hanya tumbuh 4,92 persen. Lalu timbul banyak reaksi dan pertanyaan tentang efektivitas paket kebijakan pemerintah.

Saya kira, kita harus berhati-hati menyimpulkan. Sebagian besar paket kebijakan pemerintah berorientasi kepada sisi produksi (supply side), yang baru memiliki dampak jangka panjang. Dan kita butuh itu. Namun, tampaknya kita juga perlu mendorong ekonomi segera. Karena itu, kebijakan yang ada ini harus dikombinasikan dengan upaya meningkatkan permintaan dalam jangka pendek.

Situasi ini mengingatkan saya pada tulisan ekonom John Maynard Keynes tahun 1923, "Jangka panjang adalah panduan yang palsu untuk menjelaskan kekinian. Dalam jangka panjang, kita semua akan mati. Tak ada gunanya jika dalam situasi yang bergejolak, para ekonom hanya mampu menjelaskan keadaan jangka panjang. Situasi di mana badai telah reda dan laut kembali tenang." Dalam tulisannya yang cerdas, ia ingin mengatakan, tak ada gunanya kebijakan ekonomi bila tak mampu menjawab masalah jangka pendek dan hanya bicara jangka panjang.

Penawaran-permintaan

Lewat kalimatnya, Keynes juga mengkritik ekonom klasik Jean Baptiste Say, yang percaya bahwa penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Jean Baptiste Say percaya: dengan berproduksi seseorang akan memperoleh pendapatan, dan dengan itu ia dapat membeli barang. Dengan logika ini peningkatan produksi (penawaran) akan mendorong permintaan. Inilah yang menjadi premis dari Supply side economics.

Kelompok ini percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dapat diciptakan melalui peningkatan investasi modal, dan dikombinasikan dengan penurunan berbagai hambatan (deregulasi, insentif pajak) dalam proses produksi barang dan jasa. Menarik untuk dilihat: resep ini mirip sekali dengan strategi pembangunan infrastruktur, deregulasi ekonomi, penurunan suku bunga untuk mendorong investasi, insentif pajak dan yang lainnya, yang diterapkan pemerintah sekarang.

Sebaliknya, Keynes mengatakan: dalam jangka pendek permintaanlah yang menciptakan penawaran. Mudahnya: jika ada permintaan barang dan jasa, maka dunia usaha akan melihat peluang usaha. Mereka akan meningkatkan produksi. Dengan ini ekonomi bergerak. Sebaliknya, jika produksi ditingkatkan, sementara permintaan tak ada, maka barang tak terjual. Stok meningkat. Lalu, untuk apa melakukan ekspansi usaha? Ekonomi mandek, pengangguran meningkat. Karena itu, menurut Keynes: solusi yang efektif, dalam jangka pendek, adalah intervensi pemerintah melalui upaya peningkatan permintaan dan daya beli.

Debat ini sangat relevan dengan situasi ekonomi kita saat ini. Bagaimana kita menjelaskannya? Pertama, kita hidup di dalam dunia yang saling bergantung. Perlambatan ekonomi global dan ekonomi Tiongkok tentu saja memengaruhi ekspor Indonesia. Tiongkok adalah konsumen terbesar untuk komoditas dan energi. Dan kita tahu bahwa lebih dari 60 persen ekspor Indonesia terkait erat dengan komoditas dan energi. Akibatnya, ekspor kita anjlok.

Sebenarnya, dalam situasi seperti ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia 5 persen saja sudah relatif baik. Bandingkan dengan negara penghasil sumber daya alam lain, seperti Brasil, Rusia, Afrika Selatan, Malaysia, dan Australia. Tentu pertanyaan lanjutannya: bagaimana dengan Vietnam dan Filipina? Kita tidak boleh merasa puas. Itu sebabnya pertumbuhan harus didorong. Dengan kondisi global seperti ini, sumber pertumbuhan domestik harus dipacu.

Kedua, sebagian besar kebijakan pemerintah memang berorientasi pada supply side. Untuk efektif, kebijakan ini membutuhkan waktu yang panjang. Infrastruktur, misalnya, baru akan menciptakan lapangan kerja ketika proyek mulai dibangun dan berjalan. Dan itu membutuhkan waktu, terutama urusan pembebasan lahan. Begitu juga dengan deregulasi ekonomi. Deregulasi akan mendorong investor untuk mulai melakukan ekspansi usaha. Namun, mulai dari investasi masuk, membuat pabrik, dan menghasilkan produk membutuhkan waktu. Selain itu, deregulasi di tingkat pemerintah pusat hanya menyelesaikan sebagian kecil persoalan. Mengapa? Karena sebagian besar permasalahan izin ada di daerah. Tanpa deregulasi di daerah, investasi akan tetap mandek.

Bagaimana dengan penurunan bunga? Penurunan tingkat bunga tak mendorong investasi secepat yang diharapkan. Malah kredit yang tak dicairkan (undisbursed loan) di triwulan I-2016 justru meningkat. Di sini argumen Keynes menjadi penting: jika permintaan terhadap barang dan jasa lemah, untuk apa dunia usaha meminta kredit dan melakukan ekspansi produksi? Walaupun perizinan dipermudah, jika permintaan tidak ada, untuk apa melakukan ekspansi bisnis? Pendekatan supply side hanya akan menolong ekonomi dalam jangka panjang. Namun, ia tak menyelesaikan soal jangka pendek. Ekonomi akan mandek, persis seperti kalimat Keynes di atas.

Perhitungan kuantitatif oleh Basri, Fitrania dan Zahro (2016) menunjukkan temuan menarik. Dalam kasus Indonesia, kausalitas antara konsumsi dan investasi terjadi di mana konsumsi mempengaruhi investasi dan bukan sebaliknya. Studi ini menunjukkan peningkatan konsumsi akan mendorong investasi satu triwulan kemudian. Namun sebaliknya, peningkatan investasi tak meningkatkan konsumsi secara signifikan. Implikasinya: upaya deregulasi, penurunan suku bunga tak serta-merta menghasilkan permintaan seperti diperkirakan dalam hukum Say. Sebaliknya, peningkatan konsumsi akan mendorong produksi dalam jangka pendek. Jadi jika ingin menggerakkan ekonomi jangka pendek, tingkatkan konsumsi. Studi kuantitatif ini mendukung argumen Keynes dalam kasus Indonesia.

Ketiga, benar bahwa pemerintah melakukan ekspansi fiskal dengan meningkatkan defisit anggaran. Namun, kita harus melihat efek dinamisnya. Ekspansi fiskal dibiayai oleh pajak. Ketika ekonomi melambat, peningkatan pajak justru akan menimbulkan kontraksi. Memang uang ini disuntikkan kembali ke perekonomian dalam bentuk belanja infrastruktur. Namun, belanja infrastruktur baru menghasilkan output belakangan. Jadi yang terjadi dalam jangka pendek justru kontraksi ekonomi. Stimulus melalui belanja baru terasa dalam jangka waktu panjang. Dampaknya bisa diduga: ekonomi mandek.

Jangka panjang-jangka pendek

Lalu, salahkah orientasi kepada supply side? Saya kira tidak. Persoalannya hanyalah soal waktu. Ia membutuhkan waktu yang panjang. Sayangnya, ekonomi tak bisa menunggu. Karena itu kebijakan supply side ini perlu dikombinasikan dengan peningkatan permintaan dalam waktu yang sangat pendek (kurang dari satu tahun). Apa yang bisa dilakukan? Solusinya adalah stimulus fiskal. Masalahnya, dengan penerimaan pajak yang terpukul tajam akibat perlambatan ekonomi dan penurunan harga komoditas, bagaimana ekspansi fiskal harus dilakukan?

Apalagi dalam RAPBN Perubahan 2016, belanja pemerintah malah dipotong Rp 47,8 triliun. Artinya, ada kendala dalam anggaran. Dalam kondisi seperti ini, stimulus fiskal harus diarahkan kepada masyarakat yang memiliki kecenderungan mengonsumsi (marginal propensity to consume) yang tinggi dan segera. Itu artinya peningkatan pendapatan bagi kelompok menengah bawah. Jika mereka memperoleh penghasilan, maka konsumsi dalam negeri dapat didorong. Pemerintah memang merencanakan menggulirkan gaji ke-13 dan 14, dan juga telah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak agar konsumsi meningkat.

Namun, ini hanya mencakup pegawai negeri atau mereka yang bekerja di sektor formal. Tentu ini tak cukup. Seperti pernah saya sampaikan di harian ini: alokasikan dana dan perluas program cash transfer, cash for work. Buat proyek padat karya jangka pendek yang bisa memberikan pendapatan segera bagi orang, misalnya membersihkan kali, selokan, membangun jalan desa. Nilai proyeknya tak terlalu besar, tak akan mengganggu defisit transaksi berjalan, tak akan mengganggu defisit anggaran. Namun, efek penggandanya besar. Begitu mereka menerima pendapatan, konsumsi akan meningkat. Begitu konsumsi meningkat-seperti temuan studi di atas-investasi akan naik. Ekonomi akan bergerak.

Benar, bahwa peningkatan daya beli dicoba didorong melalui Dana Desa. Masalahnya itu membutuhkan waktu agar aparat desa siap. Aparat desa tidak berpengalaman dan mungkin takut mencairkan uang. Akibatnya, dampak permintaan tak terjadi di pedesaan. Sebenarnya untuk mengatasi ini, infrastruktur desa bisa dibangun lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang tata kelolanya sudah relatif mapan. Sayangnya, program ini sudah tak lagi dilanjutkan. Apa lagi? Pastikan inflasi dan harga makanan dapat dikendalikan agar daya beli terjaga. Dengan ini konsumsi akan mendorong perekonomian dalam jangka pendek.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan selama ini ada dalam arah yang benar, tetapi ia bersifat jangka panjang. Padahal, ekonomi harus didorong segera dengan kebijakan jangka pendek. Waktu tak bersama kita. "In the long run we are all dead", begitu ujar Keynes. Dan saya kira, Keynes benar.

oleh Muhamad Chatib Basri

disadur dari Kompas, Kamis, 16 Juni 2016

English version