Bonus Demografi dan Masyarakat Kelas Menengah Indonesia

TAHUN 2010, 2020, sampai 2030-an, Indonesia mengalami masa transisi ketika penduduk produktif semakin banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan penduduk yang tidak produktif. Fenomena ini dikenal sebagai bonus demografi. Struktur penduduk seperti ini menguntungkan pemerintah karena penduduk usia produktif yang dapat berperan serta di dalam pembangunan jumlahnya semakin banyak jiak dibandingkan dengan yang tidak produktif. Sesuai dengan rasio ketergantungan pada 2010, rasio Indonesia ialah 51,3%, artinya 100 orang usia produktif menanggung 51 orang usia tidak produktif. Struktur penduduk yang menguntungkan ini terjadi karena periode 1970, 1980, dan sampai akhir 1990-an, pemerintah telah berhasil menurunkan tingkat kelahiran penduduk (fertilitas), meningkatkan kualitas pendidikan, serta kesehatan penduduk Indonesia.

Penduduk yang lahir pada 1970, 1980, sampai akhir 1990-an pada saat ini merupakan penduduk dengan usia produktif dengan umur 50-40-30-20 tahun yang mayoritas berpendidikan serta memiliki kesehatan yang bagus. Penduduk ini jumlahnya semakin banyak dan dikenal dengan masyarakat kelas menengah. Terminologi masyarakat kelas menengah digunakan seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita Indonesia yang sudah melampaui $3.000 per tahun sejak 2010.

Prediksi bahwa Indonesia akan masuk ke masyarakat kelas menengah sudah disampaikan oleh majalah Economist, majalah ekonomi internasional terbitan London yang dibaca oleh berbagai latar belakang penduduk dunia. Economist (1993) menyampaikan prediksi bahwa pada 2000, "Indonesia, once a pauper among nations, should have joined the emergent middle class." Pauper merupakan sinonim untuk bankrupt, poor, dan indigent, yang artinya bangkrut dan miskin. Pernyataan Economist ini dapat dimaknai bahwa Indonesia yang sebelumnya miskin dan bangkrut berhasil menjadi negara kelas menengah pada 2000.

Economist menyampaikan bahwa prediksi Indonesia masuk menjadi kelompok kelas menengah terjadi karena pencapaian pembangunan yang luar biasa (remarkable) karena sejak 1967, pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 7%, pada 1960 ada sekitar 70% penduduk Indonesia masuk ke kelompok masyarakat miskin dan persentase ini menurun dengan cepat sampai pada 1990 yang mencapai hanya 15%.

Pencapaian ini diperoleh dengan kerja keras, khususnya di dalam membangun desa dan sektor pertanian yang menopang perekonomian Indonesia seiring dengan besarnya persentase penduduk Indonesia yang berada di desa dan bekerja sebagai petani di periode awal 1970, 1980. Seiring dengan kerja keras, segenap pihak dalam memberantas kemiskinan, prestasi dalam mengentaskan kemiskinan ini memperoleh penghargaan dari UNDP pada 1997 yang diberikan pertama kalinya kepada presiden atau tokoh dunia.

Selain pertanian, program pendidikan sejak 1970 dimulai seiring dengan pencanangan program Wajib Belajar 6 tahun serta pembangunan sarana dan prasarana SD, didukung dengan perbaikan kualitas guru dan kurikulum yang telah berhasil memberantas buta huruf, dan meningkatkan pendidikan masyarakat miskin di Indonesia. Bahkan pada 1993, sudah 90% penduduk Indonesia yang memiliki pendidikan minimal SD. Atas prestasi ini, Presiden Soeharto diberikan penghargaan The Avicenna Award dari UNESCO dalam Pembangunan Bidang Pendidikan untuk Rakyat. UNESCO juga menjadikan Indonesia sebagai studi kasus untuk dicontoh dalam pembangunan pendidikan di negara-negara berkembang.

Program kesehatan yang dilaksanakan periode 1970, 1980, sampai 1990-an juga telah berhasil meningkatkan kualitas kesehatan penduduk Indonesia. Angka Harapan Hidup penduduk Indonesia meningkat dari 47 tahun (1966) menjadi 67 tahun (1997). Program imunisasi untuk mencegah kematian bayi juga telah mengurangi angka kematian bayi dari 1971, yaitu 142 bayi per 1000 bayi, berkurang pada 1980 menjadi 112 bayi per 1000 bayi, dan berkurang lagi pada 1985 menjadi 75 per 1000 bayi.

Secara total, angka kematian bayi periode 1971 sampai 1985 telah berkurang setengahnya, Selain itu, ada gerakan ASI, gerakan Sadar Gizi untuk masyarakat di desa-desa miskin Indonesia, serta pembangunan Puskesmas dan Posyandu yang berhasil meningkatkan kesehatan seluruh penduduk Indonesia. Atas kinerja pencapaian dalam meningkatkan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia, WHO memberikan penghargaan Health for All Golden Medal Award pada 1991.

Bonus demografi yang kita nikmati saat ini juga tidak lepas dari program Keluarga Berencana yang dimulai pada periode 1970, 1980. Program ini berhasil menekan angka kelahiran dan prestasi dalam menekan angka kelahiran penduduk, juga memperoleh penghargaan dari UN dengan penghargaan yang diberikan pada 1989, yaitu United Nations Population Award serta penghargaan Global Statesman in Population Award yang diberikan organisasi internasional The Population Institute.

Saat ini kita merasakan bahwa proses yang dilakukan 20-30-40 tahun yang lalu telah terbukti mengembangkan kesejahteraan Indonesia, mengangkat harkat dan martabat Indonesia dari negara miskin dan bangkrut menjadi negara kelas menengah. Selain itu, sejarah juga mencatat organisasi-organisasi internasional telah memberikan penghargaan di dalam periode 1980 akhir dan 1990-an untuk pencapaian Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dalam upaya meningkatkan pendidikan, meningkatkan kesehatan, serta mengurangi penduduk yang miskin. Penghargaan dari organisasi internasional ini ialah apresiasi masyarakat internasional untuk Indonesia dan Presiden Soeharto yang memimpin Indonesia di dalam periode pembangunan.

Saat ini, seiring dengan berkembangnya masyarakat kelas menengah serta bonus demografi yang kita peroleh, sudah saatnya kita sebagai bangsa memberikan penghargaan atas kinerja dan hasil pembangunan yang dilakukan 20-30-40 tahun lalu dengan menghargai jasa-jasa para pemimpin kita, khususnya Presiden Soeharto. Presiden Soeharto tentunya tidak mengharapkan penghargaan dari organisasi internasional ketika memulai program-program prorakyat yang dilakukan mulai 1970-80-90an, tetapi sebagai seorang pemimpin Indonesia yang berkarya untuk Indonesia, penghargaan yang bernilai ialah penghargaan dari masyarakat internasional serta penghargaan dari rakyat Indonesia atas kinerja dan prestasi dalam meningkatkan harkat dan martabat rakyat Indonesia.

Oleh Arissetyanto Nugroho

Disadur dari Media Indonesia, Rabu, 29 Juni 2016

Politik Generasi Y

Grafik penduduk Indonesia pada rentang tahun 2010-2020 ditandai dengan pertumbuhan generasi muda yang cukup signifikan. Komparasi penduduk usia muda kini sudah mencapai 64 juta atau 28 persen dari populasi Indonesia dibandingkan dengan jumlah penduduk usia lanjut yang menunjukkan gejala penurunan (BKKBN, 2013).

Adanya kenaikan jumlah penduduk usia muda tersebut merupakan bagian dari fenomena bonus demografi yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 2025-2030. Besarnya jumlah penduduk usia muda tersebut sangat berpotensi menuntun ke melimpahnya jumlah tenaga kerja di Indonesia. Namun, bagaimana dengan urusan politik?

 

Besarnya jumlah penduduk usia muda tersebut juga menandai adanya transformasi berpolitik dari generasi baby boom menuju generasi Y. Generasi baby boom merupakan generasi yang terlahir setelah perang dunia dan hidup pada era dunia bipolar mulai tahun 1945 hingga 1979.

Karena itu, cara pandang politik yang ditangkap generasi baby boom ini adalah melihat politik sebagai media mengamankan materi dan kedudukan. Mereka terbiasa melihat mana kawan dan lawan secara gamblang. Hal itulah yang berimplikasi pada konteks politik kekinian bahwa politik didominasi kepentingan dan melebarnya jurang antara publik maupun elite.

Platform politik bebas

Menurut Strauss (2000), politik generasi Y ditandai dengan keterikatan pada digitalisasi media. Mereka terbiasa menghadapi orang dengan beranekaragam dan bermacam latar belakang.

Namun, dibandingkan dengan generasi baby boom, kesadaran politik yang ditampilkan generasi Y hanya berlaku di permukaan, tidak sampai mendalam. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh media yang begitu masif telah memengaruhi secara signifikan arah perilaku politik generasi Y.

Peta politik Indonesia hari ini diwarnai dengan dua kecenderungan penting, yakni menurunnya kekuasaan oligarkis di tingkatan elite dan juga semakin meningkatnya kekuatan populis yang digalang di akar rumput melalui internet sehingga mampu menjadi alat penekan politik penting. Generasi Y yang semula bersifat apolitis kemudian berkembang menjadi generasi politis dikarenakan adanya "panggilan" untuk membenahi kondisi negara.

Daripada membentuk partai politik, generasi Y lebih menyukai platform politik yang bebas, tanpa sekat, inklusif, dan juga independen secara afiliasi politik. Karena itu, pendefinisian bahasa politik yang disampaikan generasi Y lebih egaliter dan dinamis dibandingkan dengan generasi sebelumnya.

Pada intinya, politik yang digambarkan generasi Y ini ingin menampilkan tampilan demokrasi substantif, yakni politik yang melayani, politik yang lebih banyak mendengar, dan juga politik yang lebih melindungi. Berbagai hal itulah yang bisa terlihat dari berbagai macam jargon yang ditampilkan berbagai kelompok anak muda terjun dalam aksi politik jalanan.

Tanda-tanda semakin menguatnya politik generasi Y bisa dilihat dalam pemerintahan SBY jilid kedua. Indikasi yang paling utama adalah semakin intensifnya media sosial sebagai media pergerakan. Hal tersebut juga menandai adanya wajah baru dalam parlemen jalanan di Indonesia yang tidak mesti harus turun ke jalan dan rapatkan barisan, tetapi cukup dengan menyebar pesan politik melalui internet, kemudian membentuk adanya gerakan.

Hal menarik dari membaca politik generasi Y periode awal (2009-2013) adalah pembentukan "musuh bersama" (common enemy) sebagai bentuk ikatan solidaritas kolektif, yakni dengan menempatkan korupsi dan partai politik sebagai musuh. Keduanya kemudian diolah menjadi berbagai macam pesan politik yang ditangkap kelas menengah sebagai penyebab negara tidak berjalan pada semestinya.

Kampanye ampuh tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap stigmatisasi populis versus elitis yang menyimbolkan rivalitas Prabowo dan Jokowi pada Pemilu 2014 lalu yang kemudian dimunculkan sebagai musuh bersama.

Berbagai macam wacana dimunculkan, seperti halnya lahirnya otoritarianisme baru, pemimpin alternatif, maupun juga harapan baru. Meskipun dalam kancah politik Indonesia, generasi Y ini masih dikatakan sebagai generasi anak bawang karena mereka hidup dan besar dalam era transisi menuju demokrasi. Artinya mereka mengalami diskontinuitas sejarah dalam membaca secara riil sejarah politik Indonesia.

Militan dan atraktif

Meski demikian, politik yang ditampilkan generasi Y ini merupakan generasi politik militan dan atraktif. Politik tidak lagi ditampilkan secara kaku, tetapi dinamis dan atraktif. Hal itulah yang menjadi alasan volunterisme politik menjadi alat baru dalam kampanye politik Indonesia kekinian.

Bagi generasi Y, sosok Jokowi merupakan personifikasi hidup dari nilai, norma, dan juga prinsip demokrasi substantif yang ingin dijabarkan dan disampaikan. Pasca Jokowi, generasi Y juga mulai mencari personifikasi hidup lainnya yang menggambarkan gambaran ideal politik itu harus dijalankan.

Sekarang ini di era kedua generasi Y (2014-kini) sudah muncul berbagai macam gerakan generasi Y lainnya yang muncul di berbagai macam kota, seperti halnya "Vote Cerdas BDG", "Orang Baik, Bersih 2014", dan lain sebagainya.

Berbagai macam gerakan tersebut disebut sebagai connective action (Sinarmata, 2015). Adapun connective action sendiri merupakan tindak lanjut dari proses keterikatan panjang antara generasi Y dengan upaya memperbaiki demokrasi kekinian.

Ke depan, generasi Y ini lambat laun akan menjadi pemain politik penting di Indonesia, baik sebagai aktor politik aktif maupun aktor politik pasif.

oleh: Wasisto Raharjo Jati

disadur dari Kompas, Sabtu, 28 Mei 2016

(Beban) Bonus Demografi

Akhir-akhir ini, berita yang menghiasi layar kaca, baik televisi maupun online, banyak yang mengomentari tentang aksi  kekerasan yang dilakukan oleh remaja.

Bila sebelumnya ada aksi mengenai seorang anak SMA yang berbicara dengan nada mengancam kepada seorang polisi wanita, akhir-akhir ini ada kabar mengenai pemerkosaan dan pembunuhan gadis oleh sekelompok pemuda.

Ketika mendengar ataupun membaca  berita itu, saya langsung teringat dengan frase bonus demografi, yang mulai mengemuka pada awal 2014.Ketika itu, mulai dari presiden, menteri, gubernur, hingga wali kota kerap kali menyampaikan Indonesia akan mengalami bonus demografi pada periode 2020–2030.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), bonus demografi mengandung arti bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya.Pada periode itu, jumlah usia angkatan kerja, yakni yang berusia 15 tahun-64 tahun, diperkirakan mencapai sekitar 70%.

Adapun jumlah penduduk lainnya me  masuki usia tidak produktif, yakni usia di bawah 14 tahun dan usia di atas 65 tahun. Dengan demikian, pada tahun 2020-2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif,sedang usia tidak produktif sekitar 60 juta jiwa, atau 10 orang usia produktif hanya menanggung 3-4 orang usia tidak produktif. Hal ini tentunya akan meningkatkan jumlah penghasilan yang masih bisa disisihkan sebagai salah satu sumber devisa negara.

Jumlah penduduk produktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang nonproduktif, secara teoretis tentunya akan mengompensasi ketidakproduktifan yang ada. Namun, perhitungan kompensasi ini tentunya juga harus dibarengi dengan persiapan mental dan diri dari generasi muda yang ada.

Ketika bonus demografi dimanfaatkan dengan baik, pertumbuhan ekonomi pun akan turut terkerek karena dominasi penduduk yang produktif akan mengerek pendapatan domestik bruto. Tanggung jawab ini berada di tangan pemerintah dan masyarakat, yang harus menyiapkan generasi muda yang berkualitas tinggi,melalui pendidikan, kesehatan penyediaan lapangan kerja dan investasi. Namun, melihat tingkah polah para pemuda ini justru membuat saya jadi berpikir apakah bonus demografi itu berkah bagi Indonesia? Bagaimana kalau justru bonus demografi ini menjadi beban yang harus ditanggung negara yang sedang gencar-gencarnya melakukan perbaikan infrastruktur fisik di mana-mana?

Kasus yang terjadi di atas memang tidak lantas bisa dicap sebagai cerminan dari generasi muda yang ada saat ini. Namun,kasus–kasus itu juga tidak bisa dianggap sepele karena benar-benar terjadi di depan mata dan hidung kita.Permasalahan utama yang bisa ditimbulkan dari bonus demografi yang tidak dipersiapkan dengan baik adalah pengangguran.

Keterampilan Khusus

Jumlah angkatan kerja yang cukup besar tanpa dibarengi dengan keterampilan khusus atau ketersediaan lapangan kerja yang memadai, tentunya akan menambah jumlah pengangguran. Apakah bisa pemerintah menyediakan lapangan kerja untuk seluruh penduduk berusia produktif pada saat bonus demografi terjadi? Seandainya pun tidak bisa dan harus bekerja di Negara lain,apakah mampu penduduk berusia produktif itu bersaing di dunia kerja dan pasar internasional?

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri pernah menyebutkan ada permasalahan yang harus diselesaikan dalam menghadapi bonus demografi. Permasalahan yang dimaksud adalah mengenai tingkat pendidikan penduduk yang saat ini sebagian besar hanya mengenyam pendidikan SD dan SMP. Kebanyakan dari kelompok tersebut merupakan pengangguran yang tidak memiliki keterampilan. Berdasarkan laporan dari United Nations Development Programme, indeks pembangunan manusia atau human development index (HDI) Indonesia berada pada peringkat 110. Angka ini lebih rendah

dibandingkan dengan Thailand, Malaysia, apalagi Singapura. Memang peringkatnya

lebih baik dibandingkan dengan Filipina, Viet Nam, dan Kamboja, tetapi menurut saya itu memang sudah seharusnya terjadi dan bukan merupakan sebuah prestasi. Karena itu, pemerintah dan juga masyarakat perlu mawas diri apakah anak-anak kita nanti bisa menjadi generasi penerus yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Atau justru anak-anak kita justru menjadi beban bagi Negara kita di masa mendatang? Kita lihat saja.

oleh: Rachmad Subiyanto

disadur dari Bisnis, Jum’at, 27 Mei 2016