Jokowinomics dan Infrastruktur

Hampir dua tahun sudah pemerintahan Jokowi berjalan. Berbagai program pembangunan sudah dan sedang dijalankan, baik yang bersifat jangka pendek, jangka menengah, maupun perencanaan jangka panjang. Jangka pendek yang berorientasi tahunan tampak dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang terprogram dan teranggarkan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN).

Jangka menengah yang berorientasi lima tahunan tampak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai perwujudan visi misi Jokowi-JK ketika berkampanye sebagai calon presiden tahun 2014 yang lalu, Semua program tersebut berkesinambungan dalam rangka menjalankan program pembangunan jangka panjang yang berorientasi dua puluh tahunan yang tampak dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Berbagai program tersebut dijalankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Salah satu permasalahan penting dalam pembangunan di Indonesia adalah pembangunan infrastruktur. Selama 70 tahun lebih Indonesia merdeka, pemerintah belum optimal dalam menjalankan pembangunan infrastruktur untuk transportasi yang terintegrasi dan terkoneksi untuk keseluruhan wilayah Indonesia, baik transportasi darat, laut, maupun udara.

Belum optimalnya pembangunan infrastruktur tersebut berdampak pada high cost economy, lemahnya daya saing produk Indonesia di luar negeri, dan biaya logistik yang cukup tinggi. Rata-rata biaya logistik di Indonesia mencapai 17% dari total biaya produksi, sedangkan di Singapura ahanya 6%, dan Malaysia 8%.

Untuk menekan high cost economy, meningkatkan daya saing produk Indonesia di luar negeri, dan menekan biaya logistik yang cukup tinggi maka pemerintahan Jokowi meningkatkan porsi anggaran pembangunan infrastruktur pada APBN.

Hal ini tampak pada peningkatan porsi anggaran pembangunan infrastruktur APBN 2015 yang mencapai Rp 290 triliun, kemudian naik menjadi Rp 314 triliun pada APBN 2016. Apabila dibandingkan dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB), anggaran pembangunan infrastruktur pada APBN pascakrisis masih lebih rendah dibandingkan sebelum krisis. Sebelum krisis, porsi anggaran pembangunan terhadap PDB sekitar 7 persen. Sesudah krisis, pada masa pemerintahan Jokowi, porsi anggaran pembangunan terhadap PDB di bawah 5%, yaitu 3,2 persen pada tahun 2015 kemudian naik menjadi 3,3 persen pada tahun 2016. Apabila dibandikan dengan negara-negara lain, porsi anggaran pembangunan terhadap PDB Indonesia masih terlalu rendah, yaitu Thailand dan Vietnam lebih kurang 7 persen dan Tiongkok lebih kurang 10%.

Di samping rendahnya porsi anggaran pembangunan terhadap APBN dan PDB, kendala lainnya adalah rendahnya kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran belanja termasuk belanja modal. Pemerintah Indonesia mempunyai permasalahan rutin dari waktu ke waktu, yaitu dalam penyerapan anggaran baik APBN maupun APBD. Keterbatasan kemampuan penyerapan anggaran menjadi faktor terkendalanya pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, berdasar pengalaman dalam mengelola APBN 2015, maka pemerintahan Jokowi mengajukan jadwal pengadaan barang/jasa untuk APBN 2016 menjadi lebih awal di sekitar Oktober 2015.

Hal ini bertujuan, agar APBN 2016 dapat dijalankan tepat waktu di awal tahun 2016 sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya penyerapan APBN yang rendah seperti pada APBN tahun-tahun sebelumnya. Apabila proses pelelangan barang/jasa dapat dijalankan lebih awal, maka pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari anggaran belanja modal dapat lebih terserap, termasuk pembangunan infrastruktur transportasi.

Dengan pembangunan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan terkoneksi untuk keseluruhan wilayah Indonesia, baik transportasi darat, laut, maupun udara, diharapkan menekan high cost economy, meningkatkan daya saing produk Indonesia di luar negeri, dan menekan biaya logistic yang cukup tinggi. Untuk itu diperlukan dirigen yang mampu memainkan orkestra pembangunan Indonesia sehingga akan terwujud sebuah simponi yang indah, yaitu kesejahteraan masyarakat.

oleh: Rudy Badrudin

disadur dari Kedaulatan Rakyat, Selasa, 31 Mei 2016