Editors Picks

Tampilkan postingan dengan label daya saing. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label daya saing. Tampilkan semua postingan

Jumat, 17 Juni 2016

Terus Kreatif agar Eksis



Terkadang inspirasi dan proses kreatif bisa datang dari mana saja, bahkan di waktu dan tempat yang tidak terduga. Menurut penulis biografi Paul McCartney dan the Beatles, Paul mendapatkan inspirasi membuat lagu Hey Jude dalam mimpi. Ketika terbangun, dirinya langsung memainkan nada lagu dengan piano agar tidak lupa.

Hal ini juga berlaku dalam dunia media yang penuh perkembangan sedemikian cepat. Inspirasi dan bekerja secara kreatif sangat diperlukan untuk bisa bertahan dari gempuran teknologi yang maju sedemikian cepat, hebat dan bisa dibilang massif.

Dalam era sekarang yang sudah digital, tidak lagi ada sekat antara, jarak, ruang dan waktu, semuanya bisa dihilangkan dalam sekejap.

Jika zaman dahulu orang harus datang ke kantor untuk melakukan pekerjaannya, maka kini seluruh urusan bisa diselesaikan saat berada di luar kantor. Proses kreatif dibarengi dengan teknologi yang sudah semakin canggih memudahkan kita untuk  tidak terpangku duduk bekerja di kantor selama 8 jam atau 9 jam.

Lalu, kenapa proses kreatif sedemikian penting dalam industri media sekarang ini?

Zaman telah berubah, jika dahulu koran, radio, televisi sangat digandrungi untuk mencari informasi dan hiburan, maka kini era tersebut sudah berganti. Perlahan tapi pasti era digital mengubah segalanya, bahkan bisa dibilang pada 2010-an menjadi tonggak revolusi dalam industri media.

Surat kabar yang posisinya dari dahulu terjepit karena kehadiran radio dan televisi, kini eksistensinya semakin tergerus karena keberadaan media online. Orang tidak lagi menunggu esok untuk mengetahui berita terkini, karena media online bisa memberikan sejumlah kabar terbaru mengenai suatu peristiwa.

Efeknya? Media cetak mulai ditinggalkan, oplahnya turun, pengiklan pun lari mencari jalan yang lebih pasti. Radio dan televisi pun mulai tergopoh-gopoh menghadapi gempuran era digitalisasi. Padahal dua media ini sudah berada dalam jalur yang tidak jauh beda dalam hal teknologi.

Sadar bentuk fisik sudah tidak lagi dipusingkan, kini, radio dan televisi mulai menawarkan streaming agar eksistensi mereka tetap hidup. Ramai-ramai mencari cara bagaimana tetap survive dalam dunia yang penuh kreativitas ini.

Lantas, apakah media online bisa lenggang kangkung dalam era seperti ini? Jawabannya tidak, sama sekali tidak. Semakin banyak media online bermunculan dengan segala macam penawaran yang menarik membuat proses berpikir kreatif dalam industri ini semakin cepat dan yang pasti tidak boleh berhenti.

Bahkan, kalau perlu para pelaku di industri ini melakukan proses kreatif seperti Paul McCartney yang mendapat inspirasi saat sedang mimpi.

Beberapa waktu lalu saya membaca sebuah artikel yang sangat menarik mengenai prediksi senjakala media online. Mungkin Anda bertanya-tanya, kok bisa di era seperti ini malah ada istilah seperti itu?

Hal tersebut bisa saja terjadi karena beberapa faktor. Ya karena sudah masuk dalam dunia industri, yang jadi pemain utama dari semua masalah adalah duit. Namun, tidak sesederhana itu caranya, seperti kita mengucapkan duit atau uang, bahkan dalam prosesnya proses bertahan ini dapat menimbulkan  konflik yang bisa melibatkan integritas sebuah harga diri.

Akar masalahnya, adalah monetisasi. Model bisnis media online, ternyata tak bisa menghasilkan uang secepat dan sebanyak yang selama ini dikira.

Pembaca yang tercerai-berai karena banyaknya media online membuat industri periklanan lebih selektif dalam memasang iklannya, mereka tidak ingin terjebak dalam penawaran semu yang memberikan janji palsu.

Kini, bisa dibilang para pengiklan lebih membutuhkan hal-hal nyata yang bisa membuat mereka juga untung dalam penjualan.

Jadi, bisa dibilang, proses kreatif tidak akan pernah berhenti di dalam media,  karena industri ini terus melakukan perubahan. Setiap zaman membutuhkan pendekatan yang berbeda termasuk di era digital seperti sekarang ini.

Bukan tidak mungkin di masa mendatang, prediksi mengenai ketepurukan media online karena perusahaan yang tidak bisa melakukan perubahan dan adaptasi secara cepat akan segera terjadi.

Sebagai penutup, saya akan mengutip sebuah quote dari buku Hey, Whipple, Squeeze This milik Luke Sullivan, “Creativity is like washing a pig. It’s messy. It has no rules. No clear beginning, middle or end. It’s kind of a pain in the ass, and when you’re done, you’re not sure if the pig is really clean or even why you were washing a pig in the first place.” 

oleh Andhika Anggoro Wening
disadur dari Bisnis, Kamis, 16 Juni 2016

Senin, 13 Juni 2016

"Melepaskan Diri" dari S&P



Sekitar minggu keempat Mei lalu, gaung Indonesia akan mendapatkan predikat layak investasi (investment grade) dari lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor's begitu kuat dan menggema. 

Pemerintah sangat optimistis, tahun ini saatnya Indonesia mendapatkan peringkat layak investasi dari S&P, mengikuti tiga lembaga pemeringkat internasional yang lain, yaitu Moody's, Fitch, dan lembaga pemeringkat dari Jepang, R&I.

Tak ayal lagi, aura optimistis ini menjalar positif di kalangan investor domestik dan asing, pengusaha dan masyarakat. Pasar finansial begitu antusias dan bergairah menunggu pengumuman dari Standard and Poor's (S&P) yang sempat berembus di akhir Mei. Hanya sedikit yang menebak Indonesia tidak akan mendapatkan predikat layak investasi dari S&P dengan alasan prematur yang sulit diterima.

Di luar dugaan, pada 1 Juni 2016, ternyata Indonesia gagal mendapatkan predikat layak investasi dari S&P. Peringkat utang jangka panjang Indonesia hanya dipertahankan di BB+, dengan prospek (outlook) positif, sama seperti tahun lalu (Mei 2015).

Sengatan tajam dari S&P wajar menimbulkan banyak pertanyaan rasional dan emosional dari pelaku ekonomi Indonesia dan investor asing. Mengapa S&P masih enggan dan berani sendirian berseberangan dengan lembaga pemeringkat internasional (Moody's, Fitch, dan R&I) yang kredibilitasnya tidak perlu diragukan. Sungguh ironis, sekitar lima tahun lalu, Indonesia sudah mendapatkan predikat layak investasi dari Moody's, Fitch, dan R&I, tetapi tidak dari S&P. Memang aneh.

Untuk itu, ada baiknya, kita ambil hikmahnya saja, fokus berbenah ke dalam diri sendiri, tidak perlu mengambinghitamkan orang lain. Kita terima saja dengan kepala dingin apa yang menjadi catatan dari S&P untuk menggapai status layak investasi suatu saat. Tidak memperoleh investment grade dari S&P, pada kenyataannya pasar finansial tidak bereaksi negatif. Rupiah malahan menguat menjadi Rp 13.593 per dollar AS pada 3 Juni dari Rp 13.661 per dollar AS pada 1 Juni. Indeks harga saham naik ke 4.840 pada 3 Juni dari 4.844 pada 1 Juni. Sementara imbal hasil dari obligasi RI bertenor 10 tahun relatif stabil, hanya sedikit koreksi dari 7,85 persen pada 1 Juni menjadi 7,87 persen pada 3 Juni. Namun, Indonesia menjadi kehilangan potensi cakupan investor yang lebih luas dan kemungkinan naiknya harga aset finansial Indonesia.

Tak dalam waktu dekat
Oleh karena itu, menarik untuk disimak apa yang menjadi catatan S&P dalam penilaiannya. Indonesia mungkin akan mendapatkan status investment grade, dalam tahun ini atau 12 bulan ke depan, jika pemerintah dapat memperbaiki kualitas belanja negara, menunjukkan tren penurunan defisit fiskal dan utang pemerintah, serta mereformasi subsidi BBM secara total dengan penyesuaian harga yang lebih fleksibel.

Berdasarkan catatan itu, tampaknya Indonesia akan sulit untuk mendapatkan peringkat layak investasi dari S&P dalam waktu dekat. Apalagi, selama ini apa yang dilakukan oleh S&P, variabel yang jadi fokus pengamatannya cenderung berubah-rubah setiap tahun. Ditambah, dengan tuntutan perubahan yang drastis dalam waktu yang singkat sehingga menjadi tantangan tersendiri.

Tahun 2014, S&P kemungkinan menaikkan peringkat jika pemerintah melakukan reformasi subsidi BBM untuk mengurangi kerentanan fiskal negara. Kemudian, tahun berikutnya, 2015, pemerintah disarankan untuk memperbaiki kualitas belanja negara, antara lain harga BBM yang fleksibel mengikuti pergerakan pasar dan alokasi investasi pemerintah yang tepat sasaran. Ternyata tahun ini, fokusnya bergeser lagi ke hal yang lain.

Memang, harus diakui bahwa pembenahan yang harus dilakukan Indonesia begitu banyak. Ketika satu hal sudah dibenahi, maka ada pekerjaan rumah yang lain sudah menunggu untuk jadi perhatian khusus. Dalam setahun pemerintahan Jokowi-JK, sebenarnya banyak kemajuan yang diperlihatkan oleh pemerintahan yang baru. Sebagai contoh, yang tidak terlupakan dalam ingatan kita ketika pemerintahan Jokowi-JK menghapus subsidi bensin dan hanya menyubsidi solar sebesar Rp 1.000 per liter pada 1 Januari 2015.

Suatu momen bersejarah, pemerintah berhasil terbebas dari sandera subsidi BBM yang selalu menjadi ganjalan berat APBN berpuluh-puluh tahun yang lalu. Akibatnya, tahun 2015, subsidi energi turun drastis 61 persen dari Rp 350 triliun menjadi Rp 138 triliun. Sementara pengeluaran untuk infrastruktur meningkat signifikan menjadi Rp 312 triliun dari Rp 290 triliun pada tahun 2014.

Saya kira ini pencapaian yang perlu diapresiasi dan kualitas pengeluaran yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Sayangnya, ini tidak cukup meyakinkan S&P bahwa Indonesia layak mendapatkan peringkat layak investasi.

Ketika kita lagi giat-giatnya membangun infrastruktur, muncul persoalan baru, yaitu bagaimana pembiayaannya.

Pendanaan infrastruktur
Target pembangunan infrastruktur senilai Rp 5.500 triliun dalam lima tahun adalah proyek yang sangat ambisius. Pemerintah dalam setahun mungkin hanya bisa mengalokasikan dana sekitar Rp 250 triliun-Rp 350 triliun sehingga ada kesenjangan yang begitu besar untuk menutupi kekurangannya. Inilah yang menjadi perhatian khusus dari S&P terkait dengan pembiayaan yang berujung pada defisit fiskal dan utang pemerintah.

Kebutuhan pendanaan infrastruktur tersebut memaksa pemerintah menaikkan target penerimaan pajak secara signifikan. Akibatnya, target pajak menjadi sangat tidak realistis, cenderung kontraproduktif, dan seolah menjadi sangat represif terhadap pelaku ekonomi. Bukan tidak mungkin, jika hal ini berlangsung terus, pertumbuhan ekonomi yang kurang memuaskan di kuartal I-2016, bisa makin terpukul di kuartal-kuartal berikutnya.

Ambisi yang besar dari pemerintah juga tercermin dari begitu banyaknya paket kebijakan yang sudah dikeluarkan (8 paket tahun 2015 dan 4 paket tahun 2016). Namun, sayangnya paket-paket ini hanya memberikan sentimen positif di awal dan belum terlihat dampak lanjutan, serta implementasinya.

Seolah-olah paket kebijakan ini hanya retorika dan belum terlihat dengan jelas valuasi moneternya. Masyarakat, investor, dan pelaku usaha tampaknya sudah mulai agak tidak sabar menunggu dampak positifnya ke perekonomian, khususnya paket kebijakan yang sifatnya jangka pendek.

Oleh karena itu, revisi APBN 2016 harus segera dilakukan agar postur APBN 2016 lebih rasional untuk mendukung dinamika perekonomian yang berkembang saat ini. Target memang harus optimistis, tetapi jangan tinggalkan kata "realistis" agar pemerintah tidak melakukan guncangan-guncangan kebijakan yang bisa jadi kontra produktif.

Kegagalan mendapatkan predikat layak investasi dari S&P bukanlah akhir segalanya, tetapi membuat kita makin melek untuk terus berbenah dan tidak cepat puas sambil meletakkan dasar perekonomian yang kokoh dan berkesinambungan.

oleh Anton Hendranata
disadur dari Kompas, Senin, 13 Juni 2016

Sabtu, 11 Juni 2016

Melupakan Daya Saing




Program pengembangan industri kecil menengah yang selalu digembar-gemborkan mampu mendorong IKM Indonesia menembus pasar dunia, harus diakui masih sebatas guyub dan seremonial. Tak heran bila benang kusut yang mendera IKM belum bisa terurai tuntas.

Pelayanan birokrasi perizinan masih tidak ramah kepada pengusaha kecil. Mereka bahkan dijumpai kerap beradu mulut dengan para birokrat yang konon katanya adalah pelayan rakyat itu. Sudah banyak industri yang mati sungguhan akibat tergilas arus persaingan.

Kekuasaan yang seharusnya menjadi harapan terakhir untuk bisa mentransfer kebijakan dalam melindungi, menggerakkan, membimbing dan mengarahkan sektor usaha rakyat untuk memperkuat daya saing ternyata masih seperti kerupuk melempem.
Komitmen penguasa sebatas apa yang disampaikan berbusa-busa di ruang publik pada setiap kesempatan kunjungan kerja. Setelah tenda pejabat digulung, semua program kembali tersimpan rapi di balik laci meja birokrat.

Pemerintah hanya sesekali terlihat heroik sekelebatan di depan media massa ketika sedang membuka pameran IKM berkelas internasional yang sepaket dengan obral janji-janji surga agar IKM harus begini dan begitu supaya bisa bertahan. Namun, mengalahkan IKM Vietnam pun Indonesia sekarang kewalahan.

Nyatanya, mengurus izin usaha di rumah sendiri masih dipersulit. Mengurus berbagai sertifikasi produk SNI bahkan seperti lagu Bang Toyib. Tiga kali Lebaran urusannya tidak kelar-kelar.

Pengusaha kecil ini bahkan sampai putus urat lehernya berteriak soal sulitnya akses modal perbankan. Apalagi bila kita berbicara mengenai tren usaha berplatform digital seperti e-commerce. Tren market place dan segala hal yang berkaitan dengan ini memang sedang naik daun dalam beberapa tahun belakangan.

Namun, ide ini harus diakui bukan asli Indonesia. Akibatnya, kita merespons kebangkitan e-commerce global minus konsep jitu sehingga semuanya tertatih-tatih. Entah karena latah atau sekadar tak ingin dibilang kampungan, pemerintah daerah mulai berbondong-bondong ikut membuat platform e-commerce sebagai lapak untuk IKM di daerahnya.

Memang tak sepenuhnya salah cara merespons pemerintah menyikapi tumbuhnya e-commerce global bak cendawan. Namun, mereka melupakan masalah dasar yang selama ini membelit IKM, yaitu lemahnya daya saing.

Sebagus apapun platform e-commerce yang diciptakan pemda untuk IKM mereka, jika tak ada yang mengangkat daya saingnya, pengusaha-pengusaha kecil ini tak akan bisa berjualan dan mendapatkan untung. Dikhawatirkan durability mereka tak akan bertahan lama di situ.

Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa bahwa salah satu raksasa e-commerce asal China, Alibaba, sudah menguasai saham perusahaan e-commerce yang lumayan tenar di Indonesia. Menurutnya, hal itu sebagai tanda dunia internasional menyadari potensi besar digital ekonomi Indonesia.

Ini bisa jadi ancaman sekaligus peluang buat kita. Namun, ada satu hal yang menyedihkan melihat perusahaan-perusahaan skala kecil Indonesia yang listing product di situs milik orang terkaya di China itu. IKM Indonesia masih kurang membanggakan.

IKM kita belum layak disejajarkan dengan home industry China yang berkembang pesat. Produk IKM Indonesia masih kalah masif dari sisi kuantitas karena mesin produksi yang ala kadarnya, kalah jumlah tenaga kerja, kalah kualitas bahan baku, kalah desain, kalah promosi, tak punya dukungan sertifikasi produk, kalah murah, kalah mutu, dan kalah semuanya.

Good manufacturing process IKM Indonesia masih kurang diperhatikan meski produknya bisa disejajarkan. Pabrik IKM kita kumuh, kotoran di mana-mana, tak ada standar seragam pekerja, kepercayaan para buyer sangat rendah untuk mengambil order dari Indonesia.

Meski harus diakui Indonesia memiliki banyak para pekerja yang tak kalah hebat dibandingkan dengan pekerja China. Namun, untuk bangkit dari ‘keterbelakangan’ ini memang perlu upaya serius. Untuk apa ada kementerian jika menteri, dirjen dan birokratnya tak bisa bekerja memajukan mereka?

Sebagian besar IKM kita yang sukses boleh dikata tumbuh tanpa banyak uluran tangan pemerintah. Sekeping rupiah dari kantong negara pun tak pernah mereka nikmati. Namun, jangan sampai nanti ketika ada sejumlah IKM Indonesia yang bersinar di pasar dunia, para pejabat ini tiba-tiba hadir seperti pahlawan kesiangan. Ini memalukan.

oleh Yusuf Waluyo Jati
disadur dari Bisnis, Sabtu, 11 Juni 2016