Masa Depan Industri Pertahanan Nasional

Lembaga independen internasional pengkaji bidang militer, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), pada 2015 melansir data yang menarik untuk dicermati mengenai impor senjata di kawasan Asia Tenggara. Laporan tersebut mengungkap, Indonesia merupakan importir alat utama sistem persenjataan (alutsista) terbesar kedua di Asia Tenggara dengan nilai USD683 juta (sekitar Rp9,3 triliun). Jumlah tersebut hanya kalah dari Vietnam yang mengimpor senjata senilai USD870 juta (sekitar Rp11,8 triliun).

Adapun impor alutsista Indonesia terbanyak berasal dari China (648 unit), Inggris (505 unit), dan Amerika Serikat (462 unit). Lantas bagaimana memaknai data tersebut seiring dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pertahanan dengan mengembangkan industri pertahanan dalam negeri, khususnya dalam konteks membangun kemandirian industri pertahanan nasional Indonesia dalam jangka panjang?

Quo Vadis Kemandirian Industri Pertahanan

Pada dasarnya pengadaan alat pertahanan keamanan bermuara pada dua garis besar kebijakan: impor atau produksi sendiri. Kedua pendekatan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebab bagaimanapun penting untuk diketahui, kemandirian industri pertahanan yang sepenuhnya merupakan hal yang sulit dicapai.

Bahkan oleh negara-negara maju sekalipun lantaran penyebaran bahan baku, teknologi, dan efisiensi produksi di beberapa negara membuat sebagian pelaku industri pertahanan harus saling mendukung. Kendati demikian, hal tersebut tidak serta-merta menjadi pembenaran dalam jangka panjang untuk terus-menerus mengimpor alutsista dari negara lain.

Setidaknya ada dua pertimbangan mendasar mengapa kita harus mempersiapkan sedini mungkin kemampuan dan dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan industri pertahanan nasional kita yang kompetitif, sebagaimana pilihan kebijakan yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dan regulasi lain bahwa Indonesia akan mengambil jalan kemandirian untuk membangun industri pertahanannya.

Kemandirian yang dimaksud negara memegang kendali dalam menentukan pembuatan, perawatan, penggunaan, serta pengadaan alutsista. Pertama, Indonesia dapat belajar dari pengalaman masa lalu ketika Amerika Serikat dan sekutunya pada 1999–2005 mengembargo Indonesia sehingga kita tidak boleh membeli alutsista dan suku cadangnya dari mereka.

Tidak sebatas itu, berbagai alutsista milik Indonesia yang sudah dibeli juga tidak boleh digunakan. Yang lebih menyedihkan, Amerika Serikat dan Inggris juga tidak menyediakan suku cadang untuk berbagai alutsista milik Indonesia. Kondisi tersebut ketika itu secara langsung mempengaruhi kekuatan pertahanan Indonesia sehingga pada akhirnya mempengaruhi banyak hal, terutama menurunnya efek deterrence dalam menjaga kedaulatan Indonesia.

Ringkasnya dari pengalaman masa lalu tersebut, kita dapat menarik pelajaran penting bahwa kekuatan pertahanan yang tercipta dari impor senjata sesungguhnya merupakan kekuatan semu. Kedua, keuntungan jika Indonesia memiliki industri pertahanan yang maju dan mandiri adalah keuntungan ekonomi yang diharapkan akan memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri karena uang negara tidak banyak mengalir ke negara lain yang memiliki kemampuan memproduksi alutsista.

Selain itu industri pertahanan yang sehat juga akan mendorong adanya kluster-kluster yang dapat memberikan efek domino bagi pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jika dilihat dari sisi APBN, jumlah anggaran pertahanan Indonesia beberapa tahun belakangan ini sesungguhnya trennya selalu naik sejalan dengan proyeksi yang pernah dibuat Jane’s Defence Budget bahwa anggaran pertahanan Indonesia akan naik dua kali lipat dari sekitar Rp50 triliun pada 2010 menjadi sekitar Rp100 triliun pada 2017.

Jumlah tersebut dari sisi ideal jumlah anggaran pertahanan suatu negara sebesar 2% produk domestik bruto (PDB) memang belum tercapai mengingat dari tahun 2013 hingga 2017 anggaran pertahanan masih sekitar 0,8% PDB. Namun hal tersebut tidaklah berarti membuat kita harus pesimistis.

Justru adanya keterbatasan anggaran saat ini mesti ditempatkan dalam skenario optimistis ke depannya untuk pengembangan industri pertahanan. Beberapa lembaga riset terkemuka di dunia seperti Standard Chartered Research, International Monetary Fund (IMF), Citi Investment Research and Analysis, Lembaga Kajian VOX (tentang Global Growth Generators), dan Jim O’Neill, ekonom Goldman Sachs menunjukkan Indonesia akan menjadi raksasa ekonomi baru dan dinilai punya potensi untuk masuk ke 4 atau 5 besar kekuatan ekonomi dalam 20 tahun mendatang hingga 2050.

Membayangkan Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, tetapi dengan industri pertahanan yang minim tentu akan menjadi kekurangan besar. Tidak hanya menyianyiakan kesempatan, tetapi juga akan menguras uang negara untuk membeli alutsista dari negara lain. Karena itu, dalam kaitan dengan industri pertahanan, potensi besar ini harus diantisipasi sedini mungkin.

Peran Pemerintah

Kondisi industri pertahanan Indonesia masihlah jauh dari ideal. Masih banyak kekurangan sehingga perlu pembenahan dan keberpihakan pemerintah. Sebagai perbandingan dengan industri pertahanan negara lain, data yang dilansir SIPRI menunjukkan industri pertahanan asal Indonesia belum ada yang masuk 100 besar perusahaan bergengsi di dunia.

Di kawasan Asia ada beberapa perusahaan yang masuk dalam daftar tersebut, yaitu Mitsubishi Heavy Industries asal Jepang yang pada 2012 mencatat penjualan peralatan pertahanan sebesar USD3,010 miliar dan mempekerjakan 31.111 karyawan. Kemudian perusahaan asal Singapura, ST Engineering, yang dimiliki Tamasek Holding dengan mempekerjakan 22.000 karyawan dan mencatat penjualan pada 2012 senilai USD1,890 miliar.

BAE System Australia juga masuk dalam daftar tersebut dengan jumlah karyawan 5.500 orang dan mencatat penjualan pada 2012 senilai USD1,760 miliar. Berikutnya ada perusahaan Samsung dari Korea Selatan dengan total penjualan USD1,557 miliar. Di luar dominasi tersebut, ada perusahaan bernama Bharat Electronics yang memproduksi berbagai alat elektronik untuk kebutuhan pertahanan milik India yang pada 2012 mencatat penjualan sebesar USD960 juta.

Indonesia sesungguhnya bisa belajar dari pengalaman negara lain yang sukses membangun industri pertahanannya seperti India, Turki, China, Brasil, dan Korea Selatan. Kunci sukses negara tersebut terletak pada dibangunnya relasi yang kuat antara pemerintah dan industri pertahanannya.

Peran pemerintah menduduki tiga kursi sekaligus dalam skema industri pertahanan yang ideal, yaitu sebagai konsumen, sponsor, dan regulator atau disebut sebagai the defense industrial triptych. Dengan demikian kita harus mendorong agar pemerintah kita optimal memainkan ketiga perannya tersebut dan konsisten dengan mendorong keberpihakan terhadap pembangunan kemandirian industri pertahanan nasional sehingga suatu saat tentara Indonesia harus menggunakan peralatan tempur yang berasal dari Indonesia.

Ini agar kita lebih mandiri dan di pasar alutsista global kita dapat bersaing dengan produk negara lain, minimal menguasai pasar regional. Sesungguhnya titik terang kemajuan industri pertahanan kita khususnya kualitas produknya mulai menjadi perhatian internasional.

Saat ini beberapa produk buatan industri pertahanan kita terbukti mampu bersaing dengan negara maju lainnya karena berhasil menjuarai kejuaraan tembak internasional beberapa waktu lalu dengan menggunakan senjata buatan PT Pindad (Persero) seperti senapan serbu SS-2 V-4 dan pistol G-2.

Itu artinya persepsi dan kekhawatiran kita bahwa produk industri pertahanan kita tidak memiliki daya saing dengan produk buatan luar negeri tidak sepenuhnya benar. Memang patut disadari kerja membangun kemandirian industri pertahanan nasional adalah kerja panjang dan melelahkan.

Tidak ada satu pun industri yang pada awal pendiriannya langsung besar dan berpengaruh, terlebih industri pertahanan. Dua industri pertahanan kelas dunia seperti Thales dan BAE System juga mengalami pasang surut dalam mengembangkan bisnisnya sebelum menjadi industri pertahanan yang berpengaruh di dunia.

Karena itu mau tidak mau, untuk mengatasi ketertinggalan dari industri pertahanan negara maju, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Di antaranya, pertama, kita harus cerdik menggandeng mitra strategis di luar negeri untuk mengatasi ketertinggalan teknologi alutsista.

Selain kebijakan normatif dengan mengirim sumber daya manusia kita sekolah ke luar negeri, kita juga perlu mempertimbangkan langkah pragmatis jangka pendek, misalnya dengan kerja sama dengan luar negeri seperti joint venture, joint production, bahkan perlu juga dipertimbangkan BUMN industri pertahanan membeli industri pertahanan di luar negeri yang sedang collapse atau membeli sebagian saham industri tersebut. Kedua, strategi transfer teknologi yang tepat.

Jangan sampai upaya transfer teknologi justru menjadi penghambat pengadaan alutsista. Kita dapat mencontoh kisah sukses banyak negara yang berhasil menyusun strategi transfer teknologinya sejalan dengan kepentingan industri pertahanan mereka. Ketiga, penyusunan kebijakan pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia haruslah disusun sejalan dengan keberpihakan pembangunan kemandirian industri pertahanan.

Dengan konsistensi dan pendekatan tersebut, dalam jangka panjang kita akan semakin optimistis bahwa kemandirian industri pertahanan kita akan tercapai dan diharapkan sudah menjadi salah satu industri pertahanan yang terkemuka di dunia.

 

oleh Silmy Karim

disadur dari Koran Sindo, Selasa, 28 Juni 2016

The Ballad of Privately Owned Oil Refineries

For countries that rely heavily on oil and gas as a major source of energy, such as Indonesia, the presence of oil refineries is very important. The best way to obtain economically priced oil and gas products is by self-processing crude oil, either produced by domestic oil fields or imported from abroad, using our own oil refineries.

Oil refineries are industrial facilities that process crude oil into usable petroleum products and other products that serve as raw materials for petrochemical industries. Oil refineries produce naphtha oil, gasoline, automotive diesel, kerosene and LPG. Oil refineries are highly complex industrial facilities with numerous supporting instruments and facilities.

The higher the quality of the products, the more complex the process is, such as aviation kerosene and aviation gasoline that are produced through strict standards and serve as jet planes' fuel. Oil refinery activities include distillation, conversion, treatment, formulation and blending. Oil refineries are one of the most important parts of the downstream oil and gas industry (Leffler WL, 1984).

Thus far, Indonesia still relies on oil and gas. Just this year, domestic fuel consumption reached 1.5 million barrels per day (bpd), while our domestic production is just below 800,000 bpd. To fulfill national demand, the state spends US$150 millionevery day, equivalent to Rp 1.95 trillion, on importing fuel.

Based on an analysis by the Energy and Mineral Resources Ministry, domestic fuel demand (not including biofuel) is projected to increase 3.18 percent every year from 2006 to 2030. Gasoline and diesel consumption are expected to grow 5.68 percent and 2.18 percent every year, respectively, and kerosene consumption is expected to decrease 2.97 percent every year.

From the consumer side, the transportation sector grows 5 percent per year on average and the agriculture, construction and mining sectors grow 5.31 percent per year on average. The increase is also influenced by population growth and industrial developments. In order to fulfill demand, the government has accelerated domestic oil refinery developments, both by developing new refineries and improving existing ones.

Indonesia, with an area of 1,990,250 square kilometers and a population of 254.9 million people, is currently a net oil importer due to its high dependence on oil. Indonesia only has seven oil refineries throughout the country, namely the Pangkalan Brandan refinery with a capacity of 5,000 bpd, which was closed in early 2007, the Dumai and SeiPakning refineries (127,000 bpd and 50,000 bpd), Plaju refinery (145,000 bpd), Cilacap refinery (548,000 bpd), Balikpapan refinery (266,000 bpd), Balongan refinery (125,000 bpd), Cepu oil and gas training center and refinery in Central Java (45,000 bpd) and the Sorong refinery in West Papua (10,000 bpd). This is not enough. Many more refineries are still needed and surely it should not be only the state's burden. Participation from the private sector is necessary.

The government's position

Even if it is a little late, it is only during Joko "Jokowi" Widodo's presidency that the government has realized the importance of building oil refineries. We have seen several serious efforts toward efficiently fulfilling domestic oil and gas demands, such as the issuance of Presidential Regulation No. 146/2015 on refinery development that places state-owned oil company PT Pertamina in charge of developing oil refineries and monitoring progress.

Based on this regulation, refinery development is now open to private companies through a cooperation that either partly or wholly utilizes private resources upon considering the sharing of risk among involved parties. Currently, the government is also deliberating a regulation on "mini refineries" with a maximum capacity of 20,000 bpd.

The government has encouraged foreign companies to invest in refinery development in Indonesia. For example, in developing the Tuban refinery in East Java, the government through Pertamina is partnering up with Rosneft, a Russian oil company and the largest raw oil producer in the world,which has committed to a US$13-billion investment. Hopefully, after the refinery is constructed, crude oil supply for the refinery can also be ensured.

Indonesia's choice to open up and encourage refinery development is understandable. The choice was made amid difficult economic conditions with economic growth in the first quarter of this year at 4.92 percent, just below 5 percent. Among the reasons is the decreasing oil price globally that forced the government to revise its non-tax state revenue (PNBP) from oil and gas in 2016's revised state budget from Rp 78.6 trillion to Rp 28.4 trillion. This is despite oil and gas always being a mainstay in boosting gross domestic product.

Apart from that, economic slowdown in China in the past three years has also affected Indonesia, as shown by the collapse of the coal mining industry due to low demand and low prices and the collapsing national shipping industry.

Nevertheless, in developing the nation's refineries, we must still observe aspects of basic regulations and supply sustainability. In the aspect of basic regulations, oil and gas are vital commodities that control the lives of people at large. As such, processing should be seen as a production that is vital to the state which controls the lives of people at large and must be managed by the state.

Despite the development of refineries currently being opened to private companies and import requirements being eased by Trade Minister Regulation No. 3/M-DAG/PER/1-2015, the government must uphold the main principle that the control and utilization of oil and gas should be under the state's authority and not surrendered to market mechanisms. One way to implement this "state control" is a mechanism of controlling production yields and share ownership that puts the state or state-owned companies as majority shareholders.

 

In another respect, the refinery industry is highly dependent on the supply of crude oil. Therefore, it is important for Indonesia to establish partnerships with oil-and-gas-producing countries, such as Iran, which has abundant oil reserves and has just been freed from an economic embargo by the West, to supply oil and invest in building refineries in Indonesia. This will ensure the sustainability of the crude oil supply in the long run, apart from obtaining crude oil at lower prices without the involvement of Singapore-based traders who have been nothing but parasites in oil and gas procurement.

Experience of privately owned refineries

It is not easy for private entities to develop refineries in Indonesia. Apart from the high investment costs, it is also because of the complex regulations and obstacles posed by the oil and gas mafia which have always enjoyed the state's oil and gas procurement scheme through imports. Besides, to ensure long-term sustainability of production, refinery development must also face the major problem of uncertain supplies of raw materials.

An example is the refinery of PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) in Tuban, which is now mired in a corruption case. Considering the complexities pictured above, TPPI's initiative to develop an integrated petrochemical complex comprised of an olefin refinery and an aromatic refinery in 1995 was a brave move amidoil and gas management policies and mining controls monopolized by Pertamina. The state must have an interest in the private company's move and must show on which side it stands.

TPPI's refinery needs raw materials in the form of domestic condensate. Condensate is a byproduct of domestic gas fields. Back then, the project was developed at a cost of $800 million ($377 million from the company's funds, $248 million from JGC and $175 million from Stone & Webster). Despite the refinery being constructed using loans, there were no state funds involved and the refinery was constructed and producing.

The situation saw a turn-around during the 1998 financial crisis that resulted in the issuance of a new oil and gas law, Law No.22/2001, which stripped Pertamina of its mining control and handed it to BP Migas, and thus the majority of TPPI's shares were also taken over by the state. Afterwards, TPPI became a casualty in the cold war between Pertamina and BP Migas.

TPPI can only obtain raw material condensates from BP Migas as the ruler of the upstream industry, while it can only sell its processed product to BPH Migas/Pertamina as the ruler of the downstream industry and the holder of the public service obligation (PSO) mandate from the state.

Despite the state owning a majority of TPPI's shares (Tuban Petro/the Finance Ministry owning 59.5 percent and Pertamina with 15 percent) - and even the government and Pertamina placing their people in TPPI's management, adding to the government's efforts to converge businesspeople, downstream rulers and upstream rulers at a meeting at the Vice Presidential Palace on May 21, 2008, so that the state could benefit from the strategic and huge-capacity refinery - these numerous rescue efforts still failed because of different perspectives in the absence of raw materials and difficulties in marketing.

The TPPI case serves as a lesson for private companies that developing refineries in Indonesia without real protection from the state will only be an exercise in futility, as refinery development is a long-term investment that produces commodities under state control. Apart from facing financial risk, there is also political risk and the risk of regulation changes. Therefore, even after the state has offered to facilitate and provide incentives to private refinery investors, these investors should still be watchful.

The private sector needs a real commitment from the state in the form of obtaining raw materials supply or a license to self-import under state supervision, and a guaranteed market. If not, privately owned refineries will only be meaningless mega construction projects, despite their presence beinggreatly needed by the state.

by Junaidi Albab Setiawan

source Kompas, Friday, June 24, 2016