BRIsat dan Disruption di Bisnis Perbankan

Bagi seorang ayah, detik-detik menunggu istrinya melahirkan adalah momen membahagiakan, tapi juga sangat menegangkan. Bagi sebagian orang mungkin pula terasa mencekam.

Suasana semacam itulah yang saya rasakan saat menemani direksi Bank BRI menunggu detik-detik peluncuran BRIsat di pusat peluncuran satelit di Kourou, Guyana Prancis, Amerika Selatan.

Setelah ditunda, saya kembali ke Jakarta karena masih perlu beberapa hari lagi. Meski demikian putra saya yang punya naluri jurnalisme kuat (ia seorang fotografer profesional) sudah lebih dulu berada di Kourou. Waktu diberitakan ditunda, dia sudah bertemu saya di Paris, lalu berangkat ke Kourou dan menjelajahi Hutan Amazon. Kemudian kembali lagi ke Kourou.

Naluri jurnalistiknya yang kuat telah menghasilkan foto-foto yang menurut saya selain bersejarah, juga indah.

Suasana serupa juga saya rasakan ketika berada di tengah-tengah jajaran direksi PT Angkasa Pura II (AP II) menanti detik-detik jadi tidaknya Terminal 3 Ultimate dioperasikan. Maklum suasana di T1 dan T2 di luar Hari Raya Lebaran saja sudah begitu crowded. Bahkan limpahannya sudah sampai ke Bandara Halim Perdanakusuma. Kadang saya gemas mengapa izin slot terbangnya dibuka terus. Dan kalau terbang di pagi hari saya sering khawatir menyaksikan satu-dua penumpang yang menjadi mudah marah dan bentrok. Karena penumpangnya banyak sekali melebihi kemampuan daya tampungnya. Padat sekali dan antrean mengular panjang. Waswas kalau ada pesawat yang delay.

Sore hari kalau landing di T1 atau di Bandara Halim, saya pun merasakan hal yang sama. Sama sekali sudah tak nyaman. Ya di udara, ya di darat. Apalagi terminal Halim sering dipakai tamu VVIP. Yang sudah pasti sewaktu-waktu dihentikan penerbangannya. Maka kalau jadi dioperasikan T3U, pasti akan baik bagi kenyamanan penumpang. Dan harapan saya, kenyamanan adalah buah dari keamanan.

Kebetulan dua peristiwa tersebut, peluncuran BRIsat dan Terminal 3 Ultimate, terjadi dalam waktu berdekatan. Dan keduanya harus menghadapi kenyataan yang sama, yakni penundaan.

Keputusan penundaan peluncuran BRIsat bahkan sampai tiga kali.

Semula BRIsat bakal diluncurkan Kamis, 9 Juni 2016. Namun peluncuran itu ditunda karena ada masalah pada bahan bakar roket. Rencana peluncuran berikutnya ditetapkan pada Jumat, 17 Juni 2016, tetapi lagi-lagi ditunda akibat adanya gangguan sistem elektrik. Penundaan ketiga terjadi pada Sabtu, 18 Juni 2016, akibat gangguan cuaca di Kourou. Angin di sana bertiup sangat kencang.

Setelah tiga kali mengalami penundaan, akhirnya pada Minggu (19/6) dini hari waktu Indonesia, satelit BRIsat berhasil diluncurkan. Lega. Persis seperti suami yang sekian lama menunggu istrinya melahirkan, akhirnya saat itu tiba juga. Sang istri melahirkan seorang bayi. Keduanya, ibu dan anak, dalam keadaan sehat.

Kalau BRIsat akhirnya berhasil diluncurkan, bagaimana dengan Terminal 3 Ultimate? Agaknya pihak AP II masih harus bersabar. Sampai sekarang kami di AP II tidak tahu kapan terminal tersebut bisa dioperasikan. Ketidakpastian semacam ini tentu melelahkan. Meski begitu kami terus mencoba memetik hikmahnya. Namanya juga kerja kolaborasi. Di antara pihak-pihak itu selalu ada yang tak menjalankan tugasnya, alpa menyediakan ini dan itu, atau ada yang sama sekali tak mau keluar biaya. 

Tapi ada juga yang baru tahu kekurangannya di last minute.

Namun, jangan lupa, untuk melayani masyarakat, yang namanya aparatur sipil negara (ASN) juga punya kewajiban yang diatur dalam UU Pelayanan Publik (UU No 25 Tahun 2009). Kita perlu bahu-membahu membantu, bukan pamer kekuasaan.

Tiga Kali Penundaan

Saya berada di Jakarta ketika pihak Arianespace memutuskan untuk menunda peluncuran BRIsat. Saya juga mendengarkan penjelasannya. Sangat detail dan teknis, tetapi saya paham maksudnya. Padahal dini hari itu, pukul 02.00 WIB, saya sudah dijemput sebuah stasiun TV. Pukul 06.00 berikutnya saya juga sudah meluncur ke Terminal 3 Ultimate dan akhirnya kepala saya pusing, dua hari saya terkapar di sebuah kamar perawatan.

Besoknya BRIsat melesat ke angkasa, tapi T3U belum bisa dipakai para pemudik. Tapi saya tetap minta teman-teman di Angkasa Pura II terus memperbaiki kekurangan yang ada, berikan yang terbaik.

Kesan saya, sebagai perusahaan yang sangat berpengalaman dalam peluncuran satelit, Arianespace memilih bertindak ekstra-hati-hati. Maklum investasi BRI untuk BRIsat tidak sedikit. Hampir Rp3,4 triliun. Tapi Terminal T3U juga tak kalah besar investasinya, sekitar Rp7 triliun. Semua itu tentu dilakukan untuk mengatasi ketertinggalan.

Selain itu Arianespace tentu juga memiliki standard operating procedure (SOP) yang sangat ketat. Soal ini Arianespace tak mau toleran sama sekali. Kalau kondisi tak sesuai dengan SOP, mereka lebih baik tak meluncurkan satelit sama sekali. Ini harga mati. Bahkan 20 menit sebelum launching, peluncuran satelit itu pun nyaris ditunda lagi. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, masalah segera diatasi.

Hal lain yang membuat saya sangat terkesan adalah budaya kerja Arianespace. Setiap kali ada masalah, mereka membahasnya secara detail guna mencari solusi dan—ini yang menarik— sinergi. Bukan malah gontok-gontokan dan sibuk mencari siapa yang salah. Ini budaya yang patut kita tiru dan kembangkan di negeri ini. Negeri yang kalau ada masalah, yang pertama dicari adalah siapa yang paling bisa dipersalahkan. Bukan mencari masalahnya apa, lalu menemukan solusinya terlebih dahulu. Apalagi dengan memakai pendekatan yang sinergis. Maksudnya semua pihak diajak memberikan kontribusi. Diajak bekerja sama.

Mendisrupsi Diri Sendiri

Apa pelajaran yang bisa kita petik dari peluncuran BRIsat dan tertundanya pengoperasian Terminal 3 Ultimate? Pertama, jelas kita bisa belajar dari Arianespace. Ketika ada masalah, yang pertama mereka cari adalah masalah dan solusi. Senyampang mencari solusi, mereka dengan tangan terbuka menggandeng pihak-pihak lain untuk diajak bekerja sama. Saya garis bawahi: kerja sama. Itulah yang belakangan saya rasakan mulai menghilang di negeri ini.

Bukan hanya di masyarakat, bahkan fenomena menipisnya kerja sama ini sangat terasa di jajaran pemerintahan. Presiden Joko Widodo sudah mengatakan dari awal, tak ada lagi visi menteri. Tapi, mohon maaf, harus saya katakan kerja sama ini amat mahal di negeri kita sendiri. Kalau ada kesalahan, yang pertama-tama di cari siapa yang mau di-blame, baru dicari-cari apa yang mau di-blame. Karena itu masalahnya bisa menjadi rumit.

Kedua, BRI adalah bank pertama di dunia yang memiliki satelit sendiri. Ini membanggakan, tetapi di sisi lain juga menyimpan tantangan. Apa tantangannya? Anda tahu banyak perkembangan teknologi yang mendisrupsi bisnis-bisnis model lama. Istilah change kini memasuki babak baru: disrupsi. Dan ini menyangkut inovasi yang berlangsung sejak 20 tahun terakhir, yang puncaknya tengah terjadi saat ini. Ini tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di dunia. Ini adalah topik kajian yang sedang saya rampungkan dalam revisi edisi buku Change yang saya tulis 10 tahun lalu.

Dan ketidakpahaman negara terhadap dampak dan proses inovasi disruption yang tengah melanda dunia dapat membiarkan lembaga perbankan dan jajaran regulator mengatur pembiayaan dan perizinan dengan cara-cara yang counter-productive. Alih-alih menumbuhkan inovasi positif, dunia usaha malah diarahkan pada inovasi efisiensi yang bertentangan dengan semangat penciptaan pekerjaan.

Inovasi disruption dalam beberapa hal memang bisa berdampak buruk bagi bisnis incumbent yang keras kepala dan kurang meremajakan diri, tapi berdampak luas bagi penciptaan lapangan pekerjaan baru. Kita di Tanah Air juga menyaksikannya.

Korbannya, hampir semua incumbent yang selama ini berjaya sampai awal abad ke-21 ini. Jangan cuma lihat usaha taksi saja, tapi hampir semua, termasuk partai-partai politik yang sedang merintih kesakitan melihat langkah dukungan publik terhadap jalur independen.

Di luar itu, disruption tengah terjadi dalam bisnis-bisnis pendidikan, pelayanan keagamaan, perhotelan, perjalanan wisata, kebandaraan, pelabuhan, media massa, sampai termasuk bisnis perbankan. Ini bukan masalah sepele, melainkan turut berkontribusi terhadap pelemahan negara dalam penerimaan pajak dan shifting bisnis yang selama ini kambing hitamnya dianggap ada di pelambatan ekonomi Tiongkok atau dampak kebijakan moneter yang diambil The Fed. Tapi nantilah kita dalami soal ini.

Untuk sementara, saya ajak Anda kembali ke perbankan karena soal lain-lain akan saya bahas terpisah. Saat ini perbankan kita tengah berancang-ancang menghadapi gempuran dari lembaga keuangan digital— yang sudah mempreteli bisnis perbankan konvensional di negara-negara maju.

Anak-anak muda di seluruh dunia, menurut Millenials Disruption Index, kini sudah tak tertarik dengan perbankan konvensional. Mereka ingin mendapatkan layanan finansial dari Google, Facebook, atau Amazon.

Gila bukan? Padahal kini bukan cuma mereka. Apple saja sudah menguasai metode pembayaran (Apple Pay), belum lagi perusahaan seperti Home Depot yang mulai dituntut pasar membiayai pinjaman mortgage.

Maka, BRI tak perlu meniru bisnis transportasi konvensional kita yang berteriak meminta perlindungan pemerintah. Dengan modal BRIsat, saya ingin BRI melompat tak hanya selangkah ke depan, tetapi dua atau tiga langkah sekaligus. Bagaimana caranya? BRI memakai BRIsat untuk mendisrupsi bisnis-bisnisnya sendiri. Jargonnya: manage your company like a startup! Lalu perkuat lini bisnisnya dengan kehadiran satelit sendiri.

Menurut saya, banyak unit bisnis perbankan yang sudah tak layak lagi karena ongkosnya yang terlalu mahal. Bisnis kredit, misalnya, skema yang ada di bisnis perbankan konvensional terlalu bertele-tele. Prosesnya terlalu berbelit-belit dan mahal. Akibatnya debitor harus menanggung ongkosnya dengan suku bunga yang tinggi. Ingat model bisnis yang dikembangkan para disruptor bukan hanya harus save money, melainkan juga save time.

Ini modal besar untuk menjalani misi inklusi keuangan yang sebagian besar berada di jalur nonkonvensional, luar pulau besar dan informal.

Bisnis ATM juga saya anggap sangat mahal. Mungkin sebentar lagi juga tergilas dengan hadirnya uang digital. Lalu untuk apa juga bank-bank terus membuka kantor-kantor cabang yang besar-besar? Itu era owning economy yang mahal, bukan sharing economy. Dan masih banyak lagi bisnis perbankan konvensional kita yang perlu didisrupsi oleh bisnis-bisnis finansial yang berbasis teknologi (financial technology atau fintech).

Beranikah BRI? Saya harap begitu. Sayang kalau investasi BRIsat yang sudah begitu besar tidak dimanfaatkan secara optimal. Saya melihatnya ini sebagai sebuah peluang besar.

oleh Rhenald Kasali

disadur dari Koran Sindo, Kamis, 23 Juni 2016

Down and out - The implications of Brexit for the Bank of England

Britain faces months of economic uncertainty

WHAT does Britain’s vote to leave the European Union mean for British monetary policy? This morning the Bank of England said that it had “extensive contingency planning and is working closely with HM Treasury.” Priority number one is to calm the markets, which were not expecting a vote for Brexit.

At first glance it might seem inevitable that rates will be increased from their current historical low of 0.5%. After all, following the sharp depreciation of the pound, imports will become more expensive, pushing up inflation—perhaps above the bank’s 2% target. Higher interest rates may also help sterling to recover from its sharp fall. However, the central bank has typically “looked through” this sort of inflation in the past, seeing it as a temporary phenomenon (think of how it ignored high inflation in 2011). Moreover, the economy will be in desperate need of some sort of stimulus.

With the base rate already so low, cutting it much further is difficult. In the past the bank has questioned how feasible it is to push rates into negative territory, due to concerns about financial stability. Negative rates pose a particular threat to building societies, institutions which are almost entirely funded by deposits and whose assets are mainly mortgage lending. Still, the bank’s monetary-policy committee will do what it can; a cut to zero looks likely. The financial markets are not pricing in an interest-rate rise for many years.

With little room to reduce rates, the Bank of England may once again deploy quantitative easing (QE—printing money to buy bonds), analysts at Barclays Bank reckon. They think that the asset-purchase programme could be worth £100 billion-150 billion, on top of the £375 billion-worth of QE that the bank has conducted in the past.

There may be a smattering of other programmes on top of this. One candidate could be an expansion of the “funding-for-lending” scheme (FLS), which was launched by the Treasury and the bank in 2012. The FLS offers cheap money to participating banks if they boost credit to the “real economy”—that is, firms devoted to making and doing tangible things, as opposed to fancy finance. Before the referendum the scheme seemed to be paying off.

 

source The Economist, Friday, June 24, 2016

Pelonggaran Moneter, Kondisi Fiskal & Kemampuan Perbankan

Bank Indonesia minggu lalu menerbitkan serangkaian kebijakan pelonggaran kebijakan moneter. Pelonggaran moneter dimulai dengan menurunkan suku bunga acuan yang saat ini masih berlaku (BI Rate) dari 6,75% menjadi 6,50% dan BI 7-day Repo Rate turun 25 bps dari 5,50% menjadi 5,25%.

BI juga melakukan pelonggaran kebijakan makroprudensial melalui relaksasi ketentuan Loan to Value Ratio (LTV) dan Financing to Value Ratio (FTV) kredit/pembiayaan properti untuk rumah tapak, rumah susun, dan ruko/ rukan.

Untuk mendorong kredit perbankan, BI juga menaikkan batas bawah Loan to Funding Ratio terkait Giro Wajib Minimum (GWM-LFR) dari 78% menjadi 80%, dengan batas atas tetap sebesar 92%. Kebijakan di bidang makroprudensial ini mulai berlaku pada Agustus 2016.

Dalam sejarahnya, kebijakan moneter memang lebih banyak bersifat responsif terhadap kon disi perekonomian dan kebijakan yang di ambil pemerintah. Jarang ditemui, kebijakan moneter mengambil posisi lebih di depan (take a lead) dibanding kebijakan pemerintah (fiskal).

Ini terbukti ketika pemerintah kita seperti kekurangan amunisi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (akibat terbatasnya kemampuan fiskal), BI turut membantu dengan mendorong sisi moneternya menjadi lebih longgar.

Harus diakui bahwa laju pertumbuhan ekonomi kita saat ini masih terbatas. Kondisi perekonomian global yang masih lesu menyebabkan kinerja ekspor kita menjadi terbatas.

Nilai ekspor periode Januari-Mei 2016 mencapai US$56,59 miliar turun 12,82% dibanding periode yang sama 2015. Demikian juga ekspor nonmigas mencapai US$51,28 miliar atau menurun 9,01%.

Kondisi ini tentu berpengaruh bagi ekonomi kita. Tidak hanya ekspor komoditas yang terganggu, sektor industri juga terganggu karena bebe rapa industri di daerah juga memiliki ketergantungan terhadap kinerja sektor komoditas.

Kini kita menyaksikan, daerah di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku, dan Nusa Tenggara perekonomiannya fluktuatif dengan kecenderungan pertumbuhan yang rendah.

Hanya Jawa dan Bali yang pertumbuhan ekonominya relatif stabil (rata-rata tumbuh 5%), karena tidak terlalu terekspos oleh kinerja komoditas.

Melihat kondisi itu, pemerintah berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih kuat lagi, khususnya di luar Jawa, melalui penguatan belanja modal dan infrastruktur. Sayangnya, kapasitas fiskal kita terbatas.

Penerimaan negara dari perpajakan tidak cukup kuat untuk mendukung ekspansi pemerintah. Terbatasnya kapasitas fiskal ini tidak berarti bahwa kinerja perpajakan kita turun.

Melemahnya kinerja perpajakan ini lebih disebabkan kondisi perekonomian memang tidak mendukung untuk memajaki korporasi dan rumah tangga lebih tinggi. Korporasi yang sebelum 2014 tumbuh kuat, sejak 2014 kinerjanya cenderung menurun.

Data BI menunjukkan bahwa pada 2012, return on equity (ROE) perusahaan go public rata-rata masih 12,22%. Dalam perkembangannya, ROE perusahaan go public turun menjadi 10,33% (2013), 10,68% (2014), dan 7,81% (2015).

Korporasi yang paling menurun kinerjanya adalah yang bergerak di sektor komoditas.

ROE korporasi pertanian turun dari 10,43% (2014) menjadi tinggal 0,68% (2015). Kinerja korporasi pertanian ini terutama karena terekspos oleh rendahnya harga kelapa sawit (CPO) dan karet. Sedangkan ROE korporasi pertambangan turun dari 2,35% (2014) menjadi 0,68% (2015).

Penurunan kinerja korporasi pertambangan ini terutama terekspos oleh jatuhnya harga dan melemahnya permintaan ekspor batu bara.

Seiring dengan melemahnya kinerja korporasi berbasis komoditas, sektor rumah tangga yang sebelumnya booming karena komoditas, kini kinerjanya juga melemah. Hal ini tercermin dari penyaluran kredit ke sektor rumah tangga yang melambat dari 10,03% pada akhir 2015 kini menjadi 9,17% pada kuartal I/2016.

Perlambatan terutama terjadi pada kredit kendaraan bermotor. Kualitas  kredit (NPL) kredit rumah tangga, meskipun masih aman (di bawah 5%), juga mengalami penurunan. NPL kredit rumah tangga naik dari 1,45% (2012) menjadi 1,50% (2015).

Dengan kondisi sektor korporasi dan rumah tangga yang cenderung melemah ini, menjadi tidak tepat bila mereka dipajaki lebih tinggi. Upaya peningkatan pajak relatif tinggal bisa dilakukan melalui peningkatan kepatuhan. Langkah peningkatan kepatuhan itupun menurut hemat saya perlu dibarengi dengan pengurangan sanksi, termasuk tax amnesty yang saat ini sedang persiapkan payung hukumnya.

Kebijakan Tambahan

Dengan kondisi fiskal yang relatif terbatas, sedangkan kita juga tidak ingin mengorbankan pertumbuhan ekonomi, maka memang diperlukan kebijakan tambahan. Dalam hal ini, kebijakan pelonggaran moneter yang diambil BI memang diperlukan. Yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana pelonggaran moneter dan kebijakan makroprudensial tersebut mampu menutupi celah kekurangan yang dimiliki fiskal.

Sejauh ini pelonggaran moneter melalui jalur suku bunga terus berlangsung, tercermin dari terus berlanjutnya penurunan suku bunga perbankan, baik suku bunga deposito maupun suku bunga kredit. Sayangnya, transmisi melalui jalur kredit masih belum optimal. Hal ini terlihat pada masih melambatnya pertumbuhan kredit dari 8,7% (yoy) pada Maret 2016 menjadi 8,0% pada April 2016. Kemudian, kalau kita lihat sasaran dari pelonggaran makroprudensial juga masih terbatas.

Sasaran dari kebijakan penurunan LTV dan FTV juga terbatas pada kelompok masyarakat yang secara daya beli tidak mendominasi dalam konsumsi rumah tangga. Kebijakan penurunan LTV dan FTV ini lebih untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat menengah bawah tapi dampaknya terbatas untuk memulihkan daya beli kelompok masyarakat atas.

Sementara itu, kebijakan menaikan batas bawah LFR menjadi 80% sasarannya juga terbatas. Kalau kita lihat data loan to deposit ratio (LDR) atau LFR dikurangi surat-surat berharga (SSB) yang diterbitkan bank, kini angkanya sudah 89,47% (April 2016).

Beberapa bank besar bahkan LDR-nya sudah di atas 92%. Tahun lalu dan tahun ini juga tidak terlalu banyak bank yang menerbitkan SSB. Sehingga, kalau bank dengan SSB yang hendak didorong untuk lebih ekspansif, maka sasarannya masih terbatas.

Dengan kata lain, pelonggaran moneter dan makroprudensial BI memang diperlukan untuk mendukung daya dukung pertumbuhan ekonomi. Namun, tetap kurang karena keterbatasannya. Sehingga, tetap dibutuhkan kebijakan lain untuk mempercepat pertumbuhan. Hemat saya, kini tinggal investasi yang perlu didorong. Dan kunci untuk mendorong investasi adalah deregulasi dan debirokratisasi.

Paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang telah di keluarkan pemerintah harus didorong agar lebih efektif. Dan tampaknya, dengan melihat pertumbuhan investasi yang masih relatif terbatas, sepertinya implementasi paket kebijakan ekonomi ini masih mengalami sejumlah kendala.

Oleh Sunarsip

Disadur dari Bisnis, Rabu, 22 Juni 2016