Politik Generasi Y

Grafik penduduk Indonesia pada rentang tahun 2010-2020 ditandai dengan pertumbuhan generasi muda yang cukup signifikan. Komparasi penduduk usia muda kini sudah mencapai 64 juta atau 28 persen dari populasi Indonesia dibandingkan dengan jumlah penduduk usia lanjut yang menunjukkan gejala penurunan (BKKBN, 2013).

Adanya kenaikan jumlah penduduk usia muda tersebut merupakan bagian dari fenomena bonus demografi yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 2025-2030. Besarnya jumlah penduduk usia muda tersebut sangat berpotensi menuntun ke melimpahnya jumlah tenaga kerja di Indonesia. Namun, bagaimana dengan urusan politik?

 

Besarnya jumlah penduduk usia muda tersebut juga menandai adanya transformasi berpolitik dari generasi baby boom menuju generasi Y. Generasi baby boom merupakan generasi yang terlahir setelah perang dunia dan hidup pada era dunia bipolar mulai tahun 1945 hingga 1979.

Karena itu, cara pandang politik yang ditangkap generasi baby boom ini adalah melihat politik sebagai media mengamankan materi dan kedudukan. Mereka terbiasa melihat mana kawan dan lawan secara gamblang. Hal itulah yang berimplikasi pada konteks politik kekinian bahwa politik didominasi kepentingan dan melebarnya jurang antara publik maupun elite.

Platform politik bebas

Menurut Strauss (2000), politik generasi Y ditandai dengan keterikatan pada digitalisasi media. Mereka terbiasa menghadapi orang dengan beranekaragam dan bermacam latar belakang.

Namun, dibandingkan dengan generasi baby boom, kesadaran politik yang ditampilkan generasi Y hanya berlaku di permukaan, tidak sampai mendalam. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh media yang begitu masif telah memengaruhi secara signifikan arah perilaku politik generasi Y.

Peta politik Indonesia hari ini diwarnai dengan dua kecenderungan penting, yakni menurunnya kekuasaan oligarkis di tingkatan elite dan juga semakin meningkatnya kekuatan populis yang digalang di akar rumput melalui internet sehingga mampu menjadi alat penekan politik penting. Generasi Y yang semula bersifat apolitis kemudian berkembang menjadi generasi politis dikarenakan adanya "panggilan" untuk membenahi kondisi negara.

Daripada membentuk partai politik, generasi Y lebih menyukai platform politik yang bebas, tanpa sekat, inklusif, dan juga independen secara afiliasi politik. Karena itu, pendefinisian bahasa politik yang disampaikan generasi Y lebih egaliter dan dinamis dibandingkan dengan generasi sebelumnya.

Pada intinya, politik yang digambarkan generasi Y ini ingin menampilkan tampilan demokrasi substantif, yakni politik yang melayani, politik yang lebih banyak mendengar, dan juga politik yang lebih melindungi. Berbagai hal itulah yang bisa terlihat dari berbagai macam jargon yang ditampilkan berbagai kelompok anak muda terjun dalam aksi politik jalanan.

Tanda-tanda semakin menguatnya politik generasi Y bisa dilihat dalam pemerintahan SBY jilid kedua. Indikasi yang paling utama adalah semakin intensifnya media sosial sebagai media pergerakan. Hal tersebut juga menandai adanya wajah baru dalam parlemen jalanan di Indonesia yang tidak mesti harus turun ke jalan dan rapatkan barisan, tetapi cukup dengan menyebar pesan politik melalui internet, kemudian membentuk adanya gerakan.

Hal menarik dari membaca politik generasi Y periode awal (2009-2013) adalah pembentukan "musuh bersama" (common enemy) sebagai bentuk ikatan solidaritas kolektif, yakni dengan menempatkan korupsi dan partai politik sebagai musuh. Keduanya kemudian diolah menjadi berbagai macam pesan politik yang ditangkap kelas menengah sebagai penyebab negara tidak berjalan pada semestinya.

Kampanye ampuh tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap stigmatisasi populis versus elitis yang menyimbolkan rivalitas Prabowo dan Jokowi pada Pemilu 2014 lalu yang kemudian dimunculkan sebagai musuh bersama.

Berbagai macam wacana dimunculkan, seperti halnya lahirnya otoritarianisme baru, pemimpin alternatif, maupun juga harapan baru. Meskipun dalam kancah politik Indonesia, generasi Y ini masih dikatakan sebagai generasi anak bawang karena mereka hidup dan besar dalam era transisi menuju demokrasi. Artinya mereka mengalami diskontinuitas sejarah dalam membaca secara riil sejarah politik Indonesia.

Militan dan atraktif

Meski demikian, politik yang ditampilkan generasi Y ini merupakan generasi politik militan dan atraktif. Politik tidak lagi ditampilkan secara kaku, tetapi dinamis dan atraktif. Hal itulah yang menjadi alasan volunterisme politik menjadi alat baru dalam kampanye politik Indonesia kekinian.

Bagi generasi Y, sosok Jokowi merupakan personifikasi hidup dari nilai, norma, dan juga prinsip demokrasi substantif yang ingin dijabarkan dan disampaikan. Pasca Jokowi, generasi Y juga mulai mencari personifikasi hidup lainnya yang menggambarkan gambaran ideal politik itu harus dijalankan.

Sekarang ini di era kedua generasi Y (2014-kini) sudah muncul berbagai macam gerakan generasi Y lainnya yang muncul di berbagai macam kota, seperti halnya "Vote Cerdas BDG", "Orang Baik, Bersih 2014", dan lain sebagainya.

Berbagai macam gerakan tersebut disebut sebagai connective action (Sinarmata, 2015). Adapun connective action sendiri merupakan tindak lanjut dari proses keterikatan panjang antara generasi Y dengan upaya memperbaiki demokrasi kekinian.

Ke depan, generasi Y ini lambat laun akan menjadi pemain politik penting di Indonesia, baik sebagai aktor politik aktif maupun aktor politik pasif.

oleh: Wasisto Raharjo Jati

disadur dari Kompas, Sabtu, 28 Mei 2016

1 Juni dan 1 Oktober untuk Pancasila

Dua tanggal almanak biasa dikaitkan dengan Pancasila, 1 Juni sebagai hari lahirnya dan 1 Oktober penanda kesaktiannya. Hari lahir itu selama Orde Baru secara sistematis dicoba-hilangkan dari memori bangsa. Dan sepanjang era itu, setiap 1 Oktober dipasang bendera setengah tiang. Rezim Orde Baru menyebut sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Mungkin tidak ada yang mempersoalkan bagaimana kaitan bendera setengah tiang sebagai tanda berkabung di satu pihak dan kesaktian Pancasila di pihak lain. Menjadikan 1 Oktober sebagai hari perkabungan nasional akibat terbunuhnya sejumlah perwira TNI tentunya didukung alasan yang kuat. Setiap bangsa perlu memiliki momen-momen yang dapat dimaknai untuk menumbuhkan kesadaran atas identitas dan solidaritas bangsa.

Namun, menjadikannya sebagai momen guna mengagungkan Pancasila atas dasar kesaktiannya merupakan pembodohan rakyat. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa ditandai dengan menumbuhkan kesadaran rasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bung Karno sebagai pemikir dan pencetus dasar negara ini mendekati Pancasila secara rasional. Pidato 1 Juni 1945 berisi rasionalisasi yang dilengkapi referensi konseptual atas Pancasila sebagai dasar negara. Sementara Jenderal Soeharto mengajak rakyat mendekati Pancasila secara mistis. Terminologi kesaktian hanya dapat dihayati dengan kesadaran mistis, tidak atas dasar rasionalisme.

Pendekatan konseptual Bung Karno tecermin dalam tulisan-tulisan otentik pribadi dan pidato tertulis dan lisannya sebelum dan sewaktu menjadi presiden. Sementara kecenderungan pemikiran Jenderal Soeharto tidak dapat diketahui dari masa sebelum menjabat presiden.

Pendekatan konseptual terkandung dalam pidato tertulis (yang disiapkan Sekretariat Negara) dan dibacakan Jenderal Soeharto dengan cara datar dan dingin. Sedangkan kecenderungan otentik personal tecermin saat pidato lisan maupun penampilan dalam temu wicara dengan kelompok-kelompok masyarakat yang disiapkan aparat birokrasi negara. Dalam setiap kesempatan itu ujaran-ujaran lisan pendekatan mistis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disosialisasikan kepada rakyat.

Mistifikasi kehidupan bernegara

Pancasila sebagai dasar negara perlu didekati dengan kesadaran rasional, dengan kembali kepada gagasan dasar yang dikembangkan Bung Karno. Perlu dibongkar ulang rekayasa intelektual dijalankan oleh Angkatan Darat yang dimotori almarhum Jenderal Nugroho Notosusanto untuk meniadakan faktor Soekarno melalui penataran Pancasila.

Terdapat dua arus besar sosialisasi Pancasila selama Orde Baru. Pertama, secara struktural diwujudkan dengan gaya doktriner melalui perumusan butir-butir yang jumlahnya disesuaikan dengan level target dari indoktrinasi. Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang diselenggarakan secara luas pada berbagai lapis masyarakat bersifat doktriner, jauh dari nilai dasar berbangsa dan bernegara sebagaimana diharapkan Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945.

Kedua, secara simbolik, melalui berbagai wacana yang bersifat mistifikasi Pancasila. Di antaranya dengan hari berkabung atas terbunuhnya perwira TNI, dengan ritual untuk menghayati kesaktian Pancasila. Kehikmatan beraroma mistis di monumen Lubang Buaya ini dalam konteks kenegaraan menjauhkan masyarakat dari penghayatan rasional kehidupan bernegara. Upaya peyakinan terus-menerus sepanjang Orde Baru tentang hancurnya kekuatan anti Pancasila berkat kesaktian Pancasila.

Kehidupan bernegara dengan basis keyakinan mistis merupakan bencana bagi suatu bangsa negara modern. Jika aparat birokrasi negara, militer, polisi, bahkan elite masyarakat juga menghayati keyakinan mistis semacam ini, kiranya hanya dapat dibayangkan untuk kehidupan bernegara abad ke-16. Sulit membayangkan masa depan negarapada abad ke-21 dengan basis budaya negara yang dibangun selama 30 tahun oleh Orde Baru.

Karena itu, langkah mendesak adalah demistifikasi atas Pancasila. Termasuk juga meniadakan konteks mistis dalam kehidupan kenegaraan. Ritual "ruwatan", misalnya, memiliki signifikansi bagi kehidupan keluarga, tetapi sama sekali tidak punya makna bagi negara.

Presiden RI bukan kepala keluarga, melainkan kepala negara. Negara merupakan sistem yang terdiri dari komponen-komponen politis, sosiologis, dan ekonomis yang integrasinya atas dasar kepentingan rasional yang bertolak dari acuan nilai bersama (shared value). Karena kepercayaan bahwa kehidupan bernegara dapat ditata atas dasar mistis, hanya akan menjerumuskan kita ke dalam Orde Baru Kedua.

Makna perkabungan nasional

Ditumpasnya kekuatan anti Pancasila, atau berbagai pemberontakan, perlu disikapi dengan pemahaman kesejarahan yang bersifat rasional, bukan dengan irasionalitas keyakinan saktinya Pancasila. Setiap keberhasilan dan kegagalan pada hakikatnya berasal dari strategi dan operasi yang dijalankan secara rasional. Dengan rasionalitas ini pula 1 Oktober dapat disikapi sebagai hari perkabungan nasional, bukan untuk ritual kesaktian Pancasila.

Meninggalnya sejumlah perwira TNI pada 1 Oktober 1965 merupakan tragedi yang patut dikenang. Film Gerakan 30 September karya almarhum Arifin C Noer yang diputar berulang selama Orde Baru menggambarkan adegan penculikan dan pembunuhan yang dilakukan segerombolan militer yang disebut sebagai pasukan Cakrabirawa. Begitu juga adegan rapat-rapat yang berlangsung dihadiri oleh orang sipil yang digambarkan sebagai PKI di satu pihak dan militer di pihak lainnya.

Menelusuri tragedi 1 Oktober tidak mengurangi makna perkabungan bagi para perwira TNI. Ini merupakan tugas sejarawan, termasuk TNI sendiri, untuk mengungkap seluruh tabir yang menyelimuti penculikan dan pembunuhan itu, agar tragedi dan perkabungan dapat dihayati secara rasional. Sejumlah pertanyaan kunci perlu dijawab, sebab yang melakukan penculikan dan pembunuhan, baik dalam buku sejarah ala Nugroho Notosusanto maupun film semidokumenter Arifin C Noer, adalah bagian dari pasukan Cakrabirawa, pengawal kepresidenan.

Soalnya, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Cakrabirawa dibentuk atas unsur-unsur angkatan. Personel Cakrabirawa yang terlibat adalah Letkol Untung dan awak pasukannya yang berasal dari Angkatan Darat. Tidak pernah dibukakan bagaimana rekrutmen pasukan Cakrabirawa ini, khususnya yang berasal dari Angkatan Darat.

Apakah bergabungnya Letkol Untung dan awak pasukannya ke dalam Cakrabirawa, atas permintaan Presiden Soekarno dan Komandan Cakrabirawa, ataukah atas penugasan Komandan Kostrad sebagai induk pasukannya?

Begitu pula dalam sejarah resmi digambarkan adanya perwira-perwira Angkatan Darat yang berhasil dipengaruhi oleh tokoh-tokoh sipil dari PKI. Untuk itu perlu ditelusuri tipologi "kedunguan" dari perwira Angkatan Darat yang begitu mudah dipengaruhi dan digerakkan oleh orang sipil.

Garis komando yang sering dipujikan dalam lingkungan militer dapat diambil alih oleh orang sipil, yang notabene dalam buku sejarah dan film Arifin C Noer orang ini tidak jelas posisinya dalam kepengurusan PKI.

Satu Oktober 1965 dapat dijadikan titik tolak dalam penelusuran sejarah bangsa. Siapa tahu kita akan sampai pada kesimpulan bahwa dengan terbunuhnya para pahlawan revolusi, yang kemudian disusul pembunuhan massal (belasan, puluhan, ratusan ribu korban rakyat Indonesia, yang mana pun bilangannya, perlu verifikasi) akibat eksploitasi konflik horizontal yang bersifat laten dalam masyarakat, maka kita memang sangat layak punya Hari Perkabungan Nasional.

Perkabungan untuk suatu bangsa yang sanggup membunuhi sesama manusia tanpa rasa bersalah.

oleh: Ashadi Siregar

disadur dari Kompas, Selasa, 31 Mei 2016

1 Juni dan 1 Oktober untuk Pancasila (ASHADI SIREGAR) Dua tanggal almanak biasa dikaitkan dengan Pancasila, 1 Juni sebagai hari lahirnya dan 1 Oktober penanda kesaktiannya. Hari lahir itu selama Orde Baru secara sistematis dicoba-hilangkan dari memori bangsa. Dan sepanjang era itu, setiap 1 Oktober dipasang bendera setengah tiang. Rezim Orde Baru menyebut sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Mungkin tidak ada yang mempersoalkan bagaimana kaitan bendera setengah tiang sebagai tanda berkabung di satu pihak dan kesaktian Pancasila di pihak lain. Menjadikan 1 Oktober sebagai hari perkabungan nasional akibat terbunuhnya sejumlah perwira TNI tentunya didukung alasan yang kuat. Setiap bangsa perlu memiliki momen-momen yang dapat dimaknai untuk menumbuhkan kesadaran atas identitas dan solidaritas bangsa. Namun, menjadikannya sebagai momen guna mengagungkan Pancasila atas dasar kesaktiannya merupakan pembodohan rakyat. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa ditandai dengan menumbuhkan kesadaran rasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bung Karno sebagai pemikir dan pencetus dasar negara ini mendekati Pancasila secara rasional. Pidato 1 Juni 1945 berisi rasionalisasi yang dilengkapi referensi konseptual atas Pancasila sebagai dasar negara. Sementara Jenderal Soeharto mengajak rakyat mendekati Pancasila secara mistis. Terminologi kesaktian hanya dapat dihayati dengan kesadaran mistis, tidak atas dasar rasionalisme. Pendekatan konseptual Bung Karno tecermin dalam tulisan- tulisan otentik pribadi dan pidato tertulis dan lisannya sebelum dan sewaktu menjadi presiden. Sementara kecenderungan pemikiran Jenderal Soeharto tidak dapat diketahui dari masa sebelum menjabat presiden. Pendekatan konseptual terkandung dalam pidato tertulis (yang disiapkan Sekretariat Negara) dan dibacakan Jenderal Soeharto dengan cara datar dan dingin. Sedangkan kecenderungan otentik personal tecermin saat pidato lisan maupun penampilan dalam temu wicara dengan kelompok-kelompok masyarakat yang disiapkan aparat birokrasi negara. Dalam setiap kesempatan itu ujaran-ujaran lisan pendekatan mistis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disosialisasikan kepada rakyat. Mistifikasi kehidupan bernegara Pancasila sebagai dasar negara perlu didekati dengan kesadaran rasional, dengan kembali kepada gagasan dasar yang dikembangkan Bung Karno. Perlu dibongkar ulang rekayasa intelektual dijalankan oleh Angkatan Darat yang dimotori almarhum Jenderal Nugroho Notosusanto untuk meniadakan faktor Soekarno melalui penataran Pancasila. Terdapat dua arus besar sosialisasi Pancasila selama Orde Baru. Pertama, secara struktural diwujudkan dengan gaya doktriner melalui perumusan butir-butir yang jumlahnya disesuaikan dengan level target dari indoktrinasi. Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang diselenggarakan secara luas pada berbagai lapis masyarakat bersifat doktriner, jauh dari nilai dasar berbangsa dan bernegara sebagaimana diharapkan Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945. Kedua, secara simbolik, melalui berbagai wacana yang bersifat mistifikasi Pancasila. Di antaranya dengan hari berkabung atas terbunuhnya perwira TNI, dengan ritual untuk menghayati kesaktian Pancasila. Kehikmatan beraroma mistis di monumen Lubang Buaya ini dalam konteks kenegaraan menjauhkan masyarakat dari penghayatan rasional kehidupan bernegara. Upaya peyakinan terus-menerus sepanjang Orde Baru tentang hancurnya kekuatan anti Pancasila berkat kesaktian Pancasila. Kehidupan bernegara dengan basis keyakinan mistis merupakan bencana bagi suatu bangsa negara modern. Jika aparat birokrasi negara, militer, polisi, bahkan elite masyarakat juga menghayati keyakinan mistis semacam ini, kiranya hanya dapat dibayangkan untuk kehidupan bernegara abad ke-16. Sulit membayangkan masa depan negarapada abad ke-21 dengan basis budaya negara yang dibangun selama 30 tahun oleh Orde Baru. Karena itu, langkah mendesak adalah demistifikasi atas Pancasila. Termasuk juga meniadakan konteks mistis dalam kehidupan kenegaraan. Ritual "ruwatan", misalnya, memiliki signifikansi bagi kehidupan keluarga, tetapi sama sekali tidak punya makna bagi negara. Presiden RI bukan kepala keluarga, melainkan kepala negara. Negara merupakan sistem yang terdiri dari komponen-komponen politis, sosiologis, dan ekonomis yang integrasinya atas dasar kepentingan rasional yang bertolak dari acuan nilai bersama (shared value). Karena kepercayaan bahwa kehidupan bernegara dapat ditata atas dasar mistis, hanya akan menjerumuskan kita ke dalam Orde Baru Kedua. Makna perkabungan nasional Ditumpasnya kekuatan anti Pancasila, atau berbagai pemberontakan, perlu disikapi dengan pemahaman kesejarahan yang bersifat rasional, bukan dengan irasionalitas keyakinan saktinya Pancasila. Setiap keberhasilan dan kegagalan pada hakikatnya berasal dari strategi dan operasi yang dijalankan secara rasional. Dengan rasionalitas ini pula 1 Oktober dapat disikapi sebagai hari perkabungan nasional, bukan untuk ritual kesaktian Pancasila. Meninggalnya sejumlah perwira TNI pada 1 Oktober 1965 merupakan tragedi yang patut dikenang. Film Gerakan 30 September karya almarhum Arifin C Noer yang diputar berulang selama Orde Baru menggambarkan adegan penculikan dan pembunuhan yang dilakukan segerombolan militer yang disebut sebagai pasukan Cakrabirawa. Begitu juga adegan rapat-rapat yang berlangsung dihadiri oleh orang sipil yang digambarkan sebagai PKI di satu pihak dan militer di pihak lainnya. Menelusuri tragedi 1 Oktober tidak mengurangi makna perkabungan bagi para perwira TNI. Ini merupakan tugas sejarawan, termasuk TNI sendiri, untuk mengungkap seluruh tabir yang menyelimuti penculikan dan pembunuhan itu, agar tragedi dan perkabungan dapat dihayati secara rasional. Sejumlah pertanyaan kunci perlu dijawab, sebab yang melakukan penculikan dan pembunuhan, baik dalam buku sejarah ala Nugroho Notosusanto maupun film semidokumenter Arifin C Noer, adalah bagian dari pasukan Cakrabirawa, pengawal kepresidenan. Soalnya, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Cakrabirawa dibentuk atas unsur-unsur angkatan. Personel Cakrabirawa yang terlibat adalah Letkol Untung dan awak pasukannya yang berasal dari Angkatan Darat. Tidak pernah dibukakan bagaimana rekrutmen pasukan Cakrabirawa ini, khususnya yang berasal dari Angkatan Darat. Apakah bergabungnya Letkol Untung dan awak pasukannya ke dalam Cakrabirawa, atas permintaan Presiden Soekarno dan Komandan Cakrabirawa, ataukah atas penugasan Komandan Kostrad sebagai induk pasukannya? Begitu pula dalam sejarah resmi digambarkan adanya perwira- perwira Angkatan Darat yang berhasil dipengaruhi oleh tokoh-tokoh sipil dari PKI. Untuk itu perlu ditelusuri tipologi "kedunguan" dari perwira Angkatan Darat yang begitu mudah dipengaruhi dan digerakkan oleh orang sipil. Garis komando yang sering dipujikan dalam lingkungan militer dapat diambil alih oleh orang sipil, yang notabene dalam buku sejarah dan film Arifin C Noer orang ini tidak jelas posisinya dalam kepengurusan PKI. Satu Oktober 1965 dapat dijadikan titik tolak dalam penelusuran sejarah bangsa. Siapa tahu kita akan sampai pada kesimpulan bahwa dengan terbunuhnya para pahlawan revolusi, yang kemudian disusul pembunuhan massal (belasan, puluhan, ratusan ribu korban rakyat Indonesia, yang mana pun bilangannya, perlu verifikasi) akibat eksploitasi konflik horizontal yang bersifat laten dalam masyarakat, maka kita memang sangat layak punya Hari Perkabungan Nasional. Perkabungan untuk suatu bangsa yang sanggup membunuhi sesama manusia tanpa rasa bersalah. ASHADI SIREGAR, PENELITI MEDIA DAN PENGAJAR JURNALISME, BERMUKIM DI YOGYAKARTA Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 31 Mei 2016, di halaman 6 dengan judul "1 Juni dan 1 Oktober untuk Pancasila".

Make Money Online : http://ow.ly/KNICZ

Fintech & Crowdfunding

Pukul 22.30 WIB, di sebuah rumah sakit terkemuka di ibu kota, seorang ibu terlihat gelisah. Putra sulungnya yang baru selesai dioperasi bisa dibawa pulang, tetapi ternyata pihak rumah sakit mengabarkan klaimnya ditolak perusahaan asuransi.

“Kemarin waktu diajukan mereka bilang bisa di-cover. Sekarang mereka bilang ditolak.”

 Ibu itu bukan tak punya uang. Dia bahkan membayar premi asuransi yang bagus. Ia geram ketika diperlakukan tidak beres.

Berbelit-belit, makan waktu, harus balik kembali ke kamar berkali-kali karena petugas asuransi selalu bertanya dan hanya memberi janji akan mengabarkan.

Kejadian itu membuat anaknya, generasi millenial, jagoan pembuat aplikasi, memperoleh ide untuk mendisrupsi industri keuangan asuransi.

Apa yang dikeluhkan ibu dan anak itu cukup beralasan. Needs nya belum bisa dipenuhi industri asuransi. Sudah bayar tarif premium, benefitnya sulit diterima. Kalau pun nanti didapat, pasti ada saja alasan yang membenarkan tindakannya.

Si ibu bergumam, “Setiap tahun perusahaan asuransi pasang iklan besar tentang keberhasilan para agennya, lalu memberi hadiah mereka jalan–jalan ke Paris, London, Tokyo, dan kota-kota mahal lainnya. “Bukankah itu uang kita?,” tambahnya lagi.

Salah satu teman anak itu ada yang menjadi agen. “Kalau capai target premi sebesar Rp850 juta setahun, gue dapat komisi 30%, dua tahun berturut-turut ditambah bonus 2x12%,” ujar si agen.

Temannya langsung berhitung. “Jadi 84% dari premi konsumen diambil agen,” katanya. Si ibu menambahkan, “Pantas mereka mencari-cari celah untuk tidak membayar klaim.”

Saya tak tahu persis apa yang terjadi dalam industri ini, tetapi begitulah jalan pemikiran nasabah. Dan perusahaan seperti itu kelak menjadi target disruption.

Kolaborasi Konsumen

Pada era ini, incumbents yang ber jaya bertahun-tahun memang harus mereformulasi kembali strategi bisnisnya: Managing like Startup. Dan mereka memangkas banyak biaya, memberikan dagingnya kepada konsumen, bukan kepada para agen.

Zaman berubah dan konsumen berkolaborasi demi mendapatkan needs tadi. Tetapi apa yang saya ceritakan pada Anda di atas hanyalah bagian kecil dari sebuah potret besar financial technology (fintech).

Nah lebih jauh lagi, konsumen pun membiayai sendiri untuk mengatasi masalah yang dihadapinya melalui crowdfunding, bukan corporate funding. Agak sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan ibu tadi dalam mendisrupsi industri asuransi.

Semua ini berawal dari krisis sub prime mortgage 2008, ketika konsumen di seluruh dunia kehilangan daya beli dan kepercayaan terhadap masa depan.

Kapok membayar biaya kehidupan yang terlalu mahal. Konsumen yang berkolaborasi itu mengambil alih pasar sehingga lahirlah gerakan sharing economy. Kickstarter yang berdiri tahun 2009 langsung melesat. Inventor bisa dibiayai publik sekaligus menguji antusiasme calon konsumen.

Cravar misalnya, produsen produk kerajinan kulit Indonesia yang amat berminat memasuki pasar Amerika, tempat kedudukan Kickstarter. Tahun 2013 Cravar menguji produknya, tas kulit berkualitas via Kickstarter.

Tak mudah memang karena pasar tahunya barang kulit berkualitas tinggi itu Italia, Inggris, Prancis atau AS. Indonesia? Nanti dulu, belum ada cerita untuk tas kulit istimewa. Tapi sebagai pendatang baru dia berhasil mendapatkan dukungan sebesar US$30.000, plus sejumlah pelanggan baru dan feedback.

Kini nama Cravar sudah mulai dikenal. Bahkan sudah 4 kali dibiayai via crowdfunding Kickstarter bersama ratusan produk inovatif lainnya dari mancanegara.

Selain Cravar, delapan video games buatan anak-anak muda Indonesia berhasil menembus Amerika Serikat dan mengumpulkan ratusan ribu dolar Kini video games itu melesat di dunia aplikasi. Sekali lagi di dunia, bukan sekedar pasar domestik.

Dari data yang saya baca, dua tahun lalu, Kickstarter berhasil mengumpulkan dan menyalurkan modal dari para konsumen yang berkolaborasi sebesar US$444 juta.

Sementara GoFundMe yang banyak membiayai kegiatan-kegiatan sosial menyalurkan US$470 juta, atau setara Rp6,05 triliun.

Di Indonesia, kitabisa.com yang cikal bakalnya dibangun di Rumah Perubahan oleh mahasiswa saya, Alfatih Timur, per Mei 2016 sudah mengumpulkan hampir Rp15 miliar. Padahal pada waktu didirikan 2013, situs jejaring sosial ini hanya mampu mengumpulkan Rp478,31 juta (Juli-Desember).

Ekosistem Fintech

Terkait dengan crowdfunding di dunia keuangan, maka jika dilihat ekosistemnya, fintech itu bisa amat luas sekali, tak terbatas pada crowdfunding saja. Potensinya amat besar. Bahkan laman www.venturescanner.com membaginya dalam 16 kategori.

Totalnya ada 1.379 perusahaan yang lolos dalam scanning Venture Scanner dan berhasil menghimpun dana sekitar US$33 miliar.

Meski di dunia sudah ramai sejak 2013, Otoritas Jasa keuangan mu lai menelisik Fintech dalam dua tahun terakhir ini. Belum terlambat memang, karena sharing – autonomic – economy baru mulai dirasakan dampaknya setelah regulator kesulitan menata bisnis taksi online.

Gerakan kaum muda Indonesia yang begitu cepat amat dirasakan publik setahun belakangan ini. Pro-kontra terjadi. Banyak kaum tua yang tiba-tiba terbelalak melihat usaha-usaha baru itu, yang katanya ‘membakar uang’ lewat subsidi pasar.

Tetapi kaum muda selalu mengatakan, untuk berwirausaha, konsumen memang harus dibayar agar mau menjadi pemain. Dan seperti biasa, selalu akan terjadi hukum besi evolusi. Akan tinggal satu atau dua pemain dominan yang akan bertahan. Ini tentu tak berbeda dengan rata-rata bisnis lainnya.

Seperti di belahan dunia lainnya, tak semua usaha crowdfunding Indonesia berhasil. Patungan.net misalnya sudah jarang terdengar. Ayopeduli.com juga demikian.

Beberapa lainnya jalan di tempat. Wujudkan.com yang dulu sempat ramai dan berhasil membiayai film layar lebar misalnya, masih kurang greget belakangan ini.

Techasia.com belum lama ini (Mei 2015) me-release lima situs crowdfunding Indonesia yang sebenarnya menjanjikan, yaitu kitabisa, wujudkan, ayopeduli, crowdtivate, dan gandengtangan.

Akan tetapi, memasuki 2016 kita juga mendengar kemunculan fintech baru yang bermain dalam consumer atau equity financing. Terralite, uangteman, Tunaiku dan Modalku, adalah empat situs yang mencuri perhatian publik.

Harus diakui bisnis mereka masih amat terbatas, modalnya juga belum besar-besar betul. Skalanya masih lokal. Hukum alam pun masih membentuk mereka, di mana dalam setiap kategori akan muncul pemain yang dominan.

Kalau sudah besar, maka amat mungkin mereka akan menggerus pasar incumbents. Dan kalau tidak segera dibina, amat sangat mungkin ada yang terlibat dalam dua hal ini.

Pertama, sebagai bagian dari pemain utama dunia, atau yang kedua, bisa saja terlibat dalam model-model bisnis yang masuk dalam kategori berbahaya.

Pengalaman di China, sejumlah crowdfunding terlibat dalam skema keuangan Ponzi yang dipicu oleh gaya usaha jalan pintas – cara cepat kaya yang belakangan banyak disuarakan para motivator yang sangat emosional melihat keberhasilan.

Namun patut diingat, ada banyak juga gagasan-gagasan kreatif yang didirikan dengan tujuan membantu bergeraknya ekonomi kerakyatan dan motif-motif sosial seperti yang dilakukan kitabisa.com.

Kepada yang baik, kita berikan jalan, yang masih belajar perlu pembinaan dan kepada yang nakal, tentu harus diambil tindakan. Dunia baru ini kelak akan amat menantang.

oleh Rhenald Kasali

disadur dari Bisnis, Selasa, 31 Mei 2016